MAKSUD dan tujuan didirikannya lembaga pembiyaan seperti BPR Bank Blora Artha adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Blora, selain untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blora. Mestinya, area atau wilayah kerja BPR Blora Artha adalah tidak keluar dari 16 kecamatan yang ada.
Tentu sulit diterima oleh akal sehat jika terjadinya kredit macet sebesar Rp 20 Miliar yang dialami BPR Blora Artha tahun ini ternyata di dalamnya ada nasabah dengan domisili di luar Blora, di Propinsi Riau.
Sesuai SOP atau tidak, jika benar Bank Artha Blora menangani nasabah sampai di luar Jawa itu adalah sebuah kebodohan. Apakah sudah tidak lagi ada nasabah di Blora yang membutuhkan kredit?
Melihat kondisi calon nasabah, dan melakukan survey jaminan yang akan diagunkan merupakan prinsip yang harus dipatuhi lembaga perbankan sebelum mencairkan kredit.
Dengan melihat langsung kondisi usaha nasabah, pihak bank bisa menilai prospek usaha calon nasabah sekaligus memprediksi risiko kemungkinan gagal bayar dari calon debitur. Tapi kalau calon nasabahnya tinggal jauh di luar Jawa, bagaimana BPR Blora Artha bisa tahu kalau usaha yang dikelola calon nasabah masih berjalan lancar atau sedang berkembang?
Bisa jadi calon nasabah membuat usaha fiktif, atau mengakui usaha milik orang lain. Bisa juga calon nasabah menyulap tempat usaha yang sudah lama bangkrut–lalu “disulap” untuk hidup satu hari hanya guna mempertunjukkan pada tim survey perbankan yang datang pada hari itu.
Asset yang akan dijaminkan juga harus terlebih dahulu diteliti keabsahannya oleh pihak bank, karena jaminan ini berfungsi sebagai pelindung dari risiko keuangan, juga sebagai jalan keluar jika debitur wanprestasi.
Jika jaminan itu berupa tanah dan bangunan, tim survey harus paham harga pasar selain berpedoman pada NJOP yang ditentukan oleh pemerin-tah daerah setempat. Akibat jarak yang jauh, di luar Jawa, tim survey tidak punya banyak waktu untuk mencari informasi terkait tanah dan bangunan yang akan diagunkan.
Bisa jadi bangunan tersebut sudah dicap negatif oleh masyarakat karena punya masa lalu negatif, sebagai lokasi angker atau bekas TKP pembunuhan.
Sesuai SOP atau tidak, jika benar Bank Artha Blora melayani nasabah sampai di luar Jawa itu adalah sebuah kebodohan. Berapa anggaran perjalanan tim survey untuk membiayai tiket penerbangan ke luar Jawa? Atau tim survey kredit gak sampai ke lokasi?
Jika terjadi kredit macet untuk nasabah di luar Jawa, maka BPR Blora Artha harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit ketika akan melakukan ek-sekusi jaminan. Dikarenakan harus melibatkan kejaksaan, pengadilan, balai lelang, dan tim lelang yang ada di propinsi tersebut.
BPR Blora Artha tidak seharusnya berkompetisi pasar dengan bank-bank nasional sekelas BRI atau BCA, selain bermodal besar, mereka sudah memiliki cabang dimana-mana.
Kenapa BPR Blora Artha malah membiarkan market lokal yang ada di sekitar Pasar Induk Blora, Pasar Jepon, Pasar Cepu, Pasar Randu, dan Pasar Ngawen digarap oleh koperasi-koperasi dan BPR dari Rembang, Purwodadi, Bojone-goro, Ngawi, dan bahkan Solo?
Ini benar-benar bodoh, padahal orang bank tidak boleh bodoh.
***
