BLORA. –
Bupati Blora Arief Rohman, menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD 2022 kepada pimpinan DPRD, Senin (27/3/2023).
Di dalam LKPJ yang diserahkan melalui Rapat Paripurna DPRD Blora itu disebutkan, ringkasan pelaksanaan anggaran APBD Kabupaten Blora Tahun 2022. Masing-masing pendapatan daerah ditargetkan Rp 2.203.164.422.569,00 tercapai 2.176.850.305.646 atau 98,81 persen.
Pendapatan tersebut terdiri dari PAD yang ditargetkan Rp 314.441.617.697,00 ternyata tercapai hingga 103,67 persen, yakni sebesar Rp 325.966.473.177,00.
Sedangkan Pendapatan dari Dana Transfer Pusat menurut Bupati dari target Rp 1.888.722.804.872,00 tercapai Rp 1.850.883.832.469,00 atau 98 persen.
Sementara itu untuk belanja daerah yang diperkirakan Rp 2.575.860.759.798,00 telah terealisasi sebesar 93,03 persen. Yakni sebesar Rp 2.396.215.621.703,00. Kemudian pembiayaan daerah daerah target Rp 375.496.337.229,00 terealisasikan Rp 365.321.093.790,00 atau 97,29 persen. Terdapat SILPA Rp 145.955.777.733,00.
‘'Kami berharap capaian ini bisa ditingkatkan lagi di Tahun 2023 ini. Mengingat kebutuhan pembangunan di Kabupaten Blora masih banyak,'' ujar Bupati.
Adapun indikator capaian kerja tahun 2022, IPM mencapai 69,9 %, Indeks Pembangunan Gender 84,92 %, tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah 78,92 %, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 71,31 %, Indeks Reformasi Birokrasi 59,23 %, Pertumbuhan Ekonomi 2,68 %, Laju Inflasi 6,4 %, Angka Kemiskinan 11,53 %.
Dalam sidang Paripurna yang berlangsung di ruang rapat Paripurna DPRD dan dipimpin Wakil Ketua DPRD, Mustopa dengan didampingi Sekda Komang Gede Irawadi, Bupati berharap LKPJ tersebut bisa dibahas bersama dengan teman-teman DPRD. Sehingga nantinya bisa ditetapkan sebagai Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022.
“Tahun 2023 ini, kami bertekad untuk meningkatkan capaian kinerja. Tentunya dengan dukungan teman teman legislatif dari DPRD. Saat ini beberapa pembangunan infrastruktur 2023 juga sudah kita mulai, selebihnya masih proses perencanaan yang diharapkan April nanti bisa mulai dilaksanakan. Mohon doanya,” pungkas Bupati.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, Mustopa, meminta agar dokumen LKPJ yang diserahkan Bupati bisa segera ditindaklanjuti untuk dibahas bersama. “DPRD memiliki waktu selama tiga puluh hari untuk melaksanakan pembahasan LKPJ ini. Semoga nanti berjalan lancar,” paparnya.
Secara terpisah sekretaris PKN, Fuad Musofa menilai LKPJ APBD 2022 perlu dikritisi. “Bagi PKN ada beberapa catatan kritis dalam LKPJ yang disampaikan Bupati Blora,” tandasnya.
“Pertama terkait rendahnya realisasi anggaran terlihat dari SILPA sebesar 146 Miliar atau setara jumlah Pinjaman Daerah yang diajukan ke Bank Jateng. Ini menunjukkan Kinerja Keuangan Pemkab buruk. Seharusnya angka SILPA sebesar itu bisa dihindari jika perencanaan dan pelaksanaannya berjalan bagus,” tambah Fuad.
Pria yang akrab disapa Gus Fuad ini menambahkan, banyaknya proyek fisik yang dikerjakan di akhir tahun, jelas merugikan masyarakat. Kualitas proyek dipastikan tidak sesuai standard dan itu sekarang banyak ditemukan di lapangan.
“Kedua, indikator kinerja tidak banyak berubah. Angka kemiskinan Blora masih 11,53% atau lebih tinggi dari angka kemiskinan Nasional 9,57%, dan juga masih lebih tinggi dari angka kemiskinan Jateng 10.98%. Dan Blora masih berada di peringkat ke 14 kabupaten termiskin di Jateng, artinya masyarakat belum mendapatkan dampak dari pembangunan”, pungkasnya. (*)
