SEPULUH tahun. Waktu yang cukup bagi seorang anak lahir, masuk sekolah dasar, hingga hampir lulus SMP. Namun dalam rentang waktu selama itu pula, jalan Randublatung–Cepu tetap berkubang dalam kerusakan. Aspal mengelupas, lubang menganga, dan keluhan warga berulang kali menggema tanpa hasil yang berarti. Baru setelah pohon pisang ditanam di tengah jalan dan kemarahan warga menjadi tontonan publik, pemerintah akhirnya memberikan respons. Pertanyaannya, mengapa suara rakyat harus berubah menjadi aksi protes terlebih dahulu untuk didengar?
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah patut diapresiasi karena akhirnya mengalokasikan anggaran Rp 5,276 miliar untuk penanganan ruas jalan tersebut. Namun apresiasi tidak boleh menghilangkan daya kritis masyarakat. Sebab fakta yang muncul justru menyesakkan dada. Dana miliaran rupiah itu ternyata hanya cukup untuk memperbaiki sekitar 500 meter jalan. Bahkan jika dihitung secara optimal, panjang yang diperbaiki diperkirakan hanya mencapai 600 hingga 700 meter. Angka itu terasa seperti setetes air di tengah dahaga panjang masyarakat yang menunggu selama satu dekade.
Alasan kenaikan harga aspal akibat konflik Timur Tengah mungkin masuk akal dalam hitungan teknokratis. Namun bagi warga yang setiap hari harus menghindari lubang, memperbaiki kendaraan rusak, atau mempertaruhkan nyawa di jalan yang hancur, alasan tersebut terdengar sangat jauh dari kenyataan yang mereka hadapi. Rakyat tidak sedang meminta penjelasan tentang geopolitik dunia. Mereka hanya ingin jalan yang layak untuk dilalui.
Yang membuat luka masyarakat semakin dalam adalah munculnya kesan bahwa keselamatan warga kalah penting dibanding perhitungan ekonomi. Pernyataan Gubernur Jawa Tengah yang mengaitkan prioritas pembangunan jalan dengan efek domino ekonomi telah memicu kemarahan publik. Sebab bagi warga Blora, jalan bukan sekadar infrastruktur. Jalan adalah urat nadi kehidupan. Dari jalan itulah hasil panen diangkut, anak-anak berangkat sekolah, pasien menuju rumah sakit, dan roda ekonomi rakyat berputar setiap hari.
Aksi tanam pohon pisang sesungguhnya bukan tindakan anarkis. Itu adalah bahasa protes rakyat yang sudah kehabisan cara. Ketika surat, keluhan, dan harapan tidak menghasilkan perubahan, warga memilih simbol yang paling mudah dilihat penguasa. Pohon pisang yang tumbuh di tengah jalan rusak menjadi metafora yang menyakitkan: jalan yang seharusnya dilalui kendaraan justru lebih pantas dijadikan kebun.
Kartu kuning yang diberikan kepada gubernur juga tidak boleh dipandang sebagai penghinaan. Itu adalah peringatan. Dalam dunia sepak bola, kartu kuning berarti pemain harus segera memperbaiki perilakunya sebelum menerima hukuman yang lebih berat. Dalam konteks ini, rakyat sedang mengingatkan pemerintah bahwa kesabaran mereka memiliki batas. Jangan sampai ketidakpekaan terhadap penderitaan masyarakat berubah menjadi krisis kepercayaan yang lebih besar.
Blora bukan daerah pinggiran yang layak dianaktirikan. Kabupaten ini memberi kontribusi besar bagi Jawa Tengah, mulai dari sektor pertanian, kehutanan, hingga energi. Jalur Randublatung–Cepu juga bukan jalan desa yang sepi pengguna. Ia merupakan akses strategis yang menghubungkan aktivitas ekonomi antarwilayah dan menjadi jalur alternatif menuju Jawa Timur. Mengabaikan jalan ini berarti mengabaikan denyut kehidupan ribuan warga yang bergantung padanya.
Kini masyarakat tidak membutuhkan janji baru. Mereka tidak membutuhkan penjelasan yang berulang-ulang. Mereka membutuhkan alat berat yang benar-benar bekerja, aspal yang benar-benar terhampar, dan komitmen yang benar-benar ditepati. Sebab yang rusak selama ini bukan hanya badan jalan Randublatung–Cepu. Yang ikut retak adalah kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Dan memperbaiki kepercayaan, sering kali jauh lebih sulit daripada memperbaiki jalan. (*)
