Korandiva-BLORA.- Krisis yang menjerat puluhan ribu petani tebu di Blora kian memuncak. Mandeknya operasional pabrik gula PT GMM Bulog pada musim giling 2026 akibat kerusakan dua unit boiler bukan sekadar persoalan teknis, melainkan potret buram tata kelola yang kembali memukul rakyat kecil.
Lebih dari 30.000 petani dengan luas lahan sekitar 8.000 hektare kini terombang-ambing. Di tengah masa panen, mereka dipaksa menjual tebu ke luar daerah dengan harga tertekan. Situasi ini memperpanjang derita, setelah pada musim giling 2025 mereka sudah menanggung kerugian fantastis hingga lebih dari Rp 500 miliar.
Sorotan publik pun mengarah pada para pemangku kepentingan. Siswanto, Wakil Ketua DPRD Blora sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Blora yang kini menjabat Ketua Umum ADKASI, menyatakan siap turun tangan. Dalam komunikasi dengan penasihat APTRI, Bambang Sulistya, Senin (4/5/2026), ia mengaku siap “cawe-cawe” membantu perjuangan petani.
Namun, di tengah krisis akut, publik menanti lebih dari sekadar pernyataan. Langkah konkret menjadi tuntutan. Apalagi, menurut Sekretaris APTRI Anton Sudibyo, persoalan ini bukan hal baru. Selama tujuh tahun terakhir, petani tebu disebut terus menjadi korban dugaan salah kelola manajemen PT GMM Bulog.
Desakan pun menguat agar jalur politik benar-benar digunakan. Agus Joko Susilo mendorong agar DPRD Blora memfasilitasi audiensi dengan Komisi IV dan Komisi VI DPR RI guna mempercepat solusi, khususnya terkait renovasi pabrik gula yang mangkrak.
Di sisi lain, Ketua APTRI Blora Sunoto memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam. Agenda pertemuan dengan Siswanto segera disiapkan untuk merumuskan langkah nyata, bukan sekadar retorika.
Krisis ini menjadi ujian serius: apakah negara hadir menyelamatkan petani, atau kembali membiarkan mereka menanggung beban akibat kelalaian tata kelola industri gula. (*)
