Korandiva-BLORA.- Krisis penyerapan tebu kembali menghantui petani Blora. Di tengah ketidakpastian musim giling 2026, APTRI Blora bergerak sendiri mencari solusi, menggandeng Pabrik Gula Pakis Baru, Pati, dalam pertemuan di Cafe KUMA, Senin (4/5).
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal keras: peran PT GMM Bulog dinilai mandek dan jauh dari komitmen. Janji Dirut Bulog saat bertemu petani di Tinapan (3 April 2026) tak kunjung terealisasi, sementara musim panen sudah di depan mata.
Ketua APTRI Blora, H. Sunoto, mengingatkan trauma pahit 2025—ribuan ton tebu tak tertebang hingga musim giling berakhir. Dampaknya nyata: petani terlilit utang dan kehilangan kepastian usaha.
“Jangan sampai tragedi itu terulang,” tegasnya.
Ironisnya, saat petani terpuruk, manajemen PG PT GMM justru dinilai tak menunjukkan langkah konkret pasca penghentian giling akibat kerusakan boiler. Kekosongan peran inilah yang kini coba diisi APTRI dengan membuka jalur kerja sama baru.
Dalam forum itu, APTRI mendesak kejelasan: skema bagi hasil, harga gula, hingga jadwal pasti buka giling 2026.
Pihak PG Pakis Baru merespons. Kabag Tanaman Pramono Sidik menyatakan kesiapan menyerap tebu petani Blora, dengan mekanisme dan harga mengikuti keputusan manajemen. Giling 2026 dijadwalkan mulai 14 Mei, diawali Forum Musyawarah Pabrik Gula (FMPG) pada 6 Mei yang juga melibatkan APTRI.
Menariknya, PG Pakis Baru menilai kualitas tebu Blora unggul dengan potensi rendemen tinggi—modal penting untuk memperkuat posisi tawar petani.
Sejumlah petani dan pengurus APTRI dalam forum itu menyampaikan kritik sekaligus harapan. Transparansi dan pola kerja profesional dari PG Pakis Baru memberi angin segar, di tengah kekecewaan terhadap pihak yang selama ini diharapkan hadir.
Kini, bola ada di tangan pemerintah dan Bulog. Tanpa langkah nyata dan kepastian serap, musim giling 2026 berisiko kembali menjadi babak kelam bagi petani tebu Blora—yang sudah terlalu sering menanggung janji tanpa bukti. (*)
