Korandiva-BLORA.- Ketegangan internal DPRD Blora memanas usai Fraksi PDIP memboikot rapat Bamus dan Paripurna LKPJ Bupati 2025/2026. Aksi ini memicu reaksi beragam, namun dua suara kunci justru mengarah pada satu hal: menjaga stabilitas di tengah retakan.
Wakil Ketua DPRD, Lanova Candra Tirtaka (Gerindra), mendorong jalur dialog dan menolak narasi perpecahan. Ia menegaskan pimpinan tetap solid dan membuka ruang komunikasi lintas fraksi. “Ini satu rumah, mestinya bisa diselesaikan dengan kepala dingin,” ujarnya.
Nada berbeda datang dari Mochamad Mukhlisin (PKB). Ia menilai boikot bukan ancaman serius bagi fungsi lembaga. “Tidak ada yang lumpuh. Keputusan tidak bergantung satu fraksi,” tegasnya, seraya menolak mengomentari kepemimpinan Ketua DPRD atas dasar etika politik.
Di balik perbedaan gaya, keduanya sepakat: konflik ini tak boleh mengganggu kinerja DPRD. Namun, publik melihat lebih dari sekadar dinamika internal—ini ujian kedewasaan politik.
Boikot PDIP membuka dua skenario: menjadi momentum koreksi komunikasi elite, atau justru memperdalam krisis kepercayaan. Jika dibiarkan berlarut, legitimasi lembaga bisa ikut tergerus.
Kini sorotan bukan lagi siapa benar atau salah, melainkan siapa paling mampu meredam ego dan menyelamatkan marwah lembaga. DPRD adalah satu rumah—dan retak di dalamnya tak boleh merobohkan fondasi. (*)
