Korandiva-BLORA.- Ketegangan politik di DPRD Kabupaten Blora kian memanas. Aksi boikot dan mosi tidak percaya yang dilayangkan Fraksi PDIP menuai kritik keras dari Fraksi PKB. Ketua Fraksi PKB Blora, Munawar SH, menilai langkah tersebut sudah keluar jalur dan berubah menjadi serangan personal terhadap Ketua DPRD, Mustopa.
Munawar menegaskan, hak politik PDIP tetap dihormati. Namun, ia membantah tudingan soal sulitnya akses dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang disebut-sebut menjadi alasan boikot. Menurutnya, tuduhan itu tidak berdasar dan cenderung mengarah pada pembunuhan karakter.
“Silakan menggunakan hak politik, tapi jangan sampai menyerang pribadi. Itu tidak fair,” tegasnya, Jumat (1/5/2026).
Ia menjelaskan, sistem kepemimpinan DPRD bersifat kolektif kolegial, bukan terpusat pada satu figur. Dengan empat pimpinan yang memiliki kewenangan setara, persoalan teknis seperti DPA semestinya bisa diselesaikan melalui mekanisme internal, apalagi kader PDIP tersebar di seluruh komisi.
Di tengah boikot, agenda penting tetap berjalan. Rapat Paripurna LKPJ Bupati 2025 dan rapat Badan Musyawarah (Bamus) dipastikan tetap digelar karena kuorum terpenuhi.
Situasi ini dinilai berisiko mengganggu kinerja DPRD jika konflik tak segera diredam. Publik Blora kini menunggu sikap dewasa para elite politik untuk menghentikan polemik dan kembali fokus pada pelayanan masyarakat. (*)
