Korandiva-BLORA.- Forum Temu Kemitraan (FTK) yang digelar PT GMM Bulog di Rumah Kumpul PT GMM Bulog, Kamis Kliwon (23/4), berubah menjadi ajang luapan kemarahan petani tebu Blora. Harapan mendapat kepastian menjelang musim giling 2026 justru pupus setelah manajemen mengumumkan pabrik gula PT GMM Bulog belum bisa beroperasi tahun ini.
Pertemuan yang dipimpin Direktur Operasional PT GMM Bulog, Krisna Murtiyanto, sejak awal dibuka dengan nada optimistis. Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Blora, Drs. H. Sunoto, berharap forum tersebut membawa kabar baik bagi petani yang sudah lama menanti kejelasan.
“Semoga agenda ini membuahkan hasil menggembirakan yang sudah lama dinanti petani,” ujar Sunoto.
Namun suasana berubah drastis ketika Calon Direktur Operasional PT GMM Bulog, Andin Cholid, mengumumkan bahwa musim giling 2026 tidak bisa dilaksanakan di PG GMM. Alasannya, perusahaan masih menunggu hasil kajian independen dan kondisi keuangan belum memungkinkan.
Sebagai jalan keluar, manajemen menawarkan tebu petani dialihkan ke pabrik gula di bawah PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) dengan sistem bagi hasil, atau ke jaringan PT Rajawali dengan sistem beli putus.
Masalahnya, harga yang ditawarkan dinilai jauh dari harapan petani. Jika pabrik gula di Madiun dan Yogyakarta berani membeli tebu hingga Rp 850 per kilogram, PT GMM Bulog hanya menawarkan Rp 650 per kilogram di tingkat pabrik.
Selisih harga itu langsung memantik kemarahan peserta forum.
Pardiman, salah satu petani peserta FTK, mempertanyakan keseriusan manajemen yang datang tanpa kepastian teknis penyerapan tebu. Ia menilai perusahaan tidak siap memberi solusi nyata bagi petani.
Kritik lebih keras disampaikan Agus Joko Susilo. Mantan kepala desa itu menagih janji manajemen yang sebelumnya menyatakan hampir pasti pabrik akan giling pada 2026.
“Dulu disebut 99,9 persen pabrik pasti giling tahun ini. Sekarang justru batal. Ini bentuk ketidakseriusan,” kecamnya.
Puncak kemarahan datang saat petani bernama Kodok melontarkan protes keras. Ia menuduh PT GMM Bulog terus memberi harapan palsu kepada petani.
“Kami menuntut janji Dirut Bulog bahwa tebu petani harus dibeli di PG GMM. Mau dibawa ke mana setelah itu urusan mereka, tapi belinya harus di sini,” tegasnya dengan nada tinggi.
Kekecewaan petani semakin besar karena harga Rp 650 per kilogram dinilai tidak layak. Wahyuning, mantan Kabag Tanaman PG GMM, menyebut harga minimal agar petani tidak merugi seharusnya sekitar Rp720 per kilogram, sesuai acuan pemerintah.
Saat forum tak kunjung menghasilkan keputusan, Sekretaris APTRI Blora Anton Sudibyo meminta rapat dihentikan. Ia menilai FTK hanya menjadi forum tanpa solusi yang justru memperparah penderitaan petani.
Anton bahkan menuding pimpinan PT GMM Bulog tidak berani melaporkan kondisi riil kepada direksi pusat. Ia juga menyinggung janji tertulis Dirut Bulog saat kunjungan awal April lalu yang kini dianggap tidak terbukti.
“Pemimpin Bulog hanya pencitraan. Janjinya berubah-ubah. Minggu depan saya akan laporkan kehancuran petani tebu ini ke Wakil Presiden dan para menteri,” ancam Anton.
Melihat situasi makin panas, Ketua APTRI Sunoto akhirnya menutup forum untuk mencegah kericuhan berlanjut. Meski tanpa keputusan, ia menyebut seluruh persoalan yang mengemuka akan dibawa ke tingkat pusat.
“Kalau hari ini belum ada titik temu, nanti harus ada penyelesaian di tingkat yang lebih tinggi,” ujarnya.
FTK yang semestinya menjadi ruang mencari solusi justru berubah menjadi simbol runtuhnya kepercayaan petani terhadap PT GMM Bulog. Janji giling 2026 yang sebelumnya digembar-gemborkan kini dianggap hanya angin surga.
Bagi petani tebu Blora, persoalannya bukan sekadar harga yang rendah, tetapi hilangnya kepastian atas nasib hasil panen mereka. Ketika janji tinggal janji, kemarahan petani menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. (*)
