ADA rasa getir yang sulit disembunyikan ketika mendengar jawaban para wakil rakyat atas kritik publik soal kunjungan kerja. Di tengah tekanan masyarakat yang mempertanyakan manfaat penggunaan uang rakyat untuk perjalanan dinas, jawaban yang muncul justru terdengar gamang, defensif, dan miskin argumentasi. Alih-alih menunjukkan kedewasaan politik dan kapasitas intelektual sebagai penyusun kebijakan, yang terlihat justru pengakuan tersirat bahwa kegiatan itu selama ini berjalan tanpa ukuran keberhasilan yang jelas.
Lebih memprihatinkan lagi, ketika manfaat kunjungan kerja dipertanyakan, para wakil rakyat tidak mampu memberi penjelasan konkret selain dalih normatif tentang “belajar regulasi”. Sebuah jawaban yang bukan hanya lemah, tetapi juga memperlihatkan betapa rendahnya kesadaran akuntabilitas terhadap anggaran publik. Jika hasil kerja dewan tidak bisa diterangkan kepada rakyat secara sederhana dan masuk akal, lalu untuk siapa sesungguhnya kerja-kerja itu dilakukan?
Pernyataan bahwa hasil kunjungan kerja bersifat “abstrak” adalah alarm keras tentang cara berpikir birokratis yang terlalu lama dibiarkan nyaman dalam ruang formalitas. Rakyat tidak menuntut sesuatu yang muluk. Mereka hanya ingin tahu, apa manfaat nyata dari biaya yang dikeluarkan. Pertanyaan sederhana itu mestinya bisa dijawab lugas oleh lembaga yang setiap tahun mengelola anggaran besar. Ketika jawaban itu tidak ada, publik berhak curiga bahwa perjalanan dinas lebih dekat pada rutinitas seremonial daripada kebutuhan substantif.
Yang lebih mengecewakan, kritik masyarakat yang seharusnya menjadi bahan refleksi justru direspons dengan analogi yang merendahkan nalar publik. Ketika wakil rakyat menyamakan tuntutan akuntabilitas dengan logika “pergi ke pasar pulang membawa terong”, publik pantas bertanya: seberapa serius para legislator memahami tanggung jawabnya? Ucapan semacam itu bukan hanya tidak elegan, tetapi juga menunjukkan kegagalan membaca keresahan masyarakat yang sedang menuntut kejujuran dan efisiensi.
Dari sini publik akhirnya melihat sesuatu yang lebih mendasar: problem wakil rakyat bukan sekadar soal kunjungan kerja, melainkan kualitas kepemimpinan dan kapasitas berpikir. Jabatan legislatif seharusnya diisi oleh orang-orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan secara rasional, terukur, dan transparan. Bila yang muncul justru kebingungan saat menjelaskan fungsi kerjanya sendiri, maka wajar bila kepercayaan publik terus menurun.
Kekecewaan masyarakat hari ini bukanlah ledakan emosi sesaat. Ia adalah akumulasi dari rasa lelah melihat anggaran dipakai tanpa penjelasan memadai, sementara kebutuhan rakyat jauh lebih mendesak. Ketika wakil rakyat gagal menjelaskan urgensi perjalanan dinasnya, masyarakat membaca itu sebagai tanda bahwa kepekaan terhadap penderitaan rakyat sedang menipis. Dan ketika empati melemah, jabatan politik hanya tersisa sebagai simbol tanpa makna.
Inilah saat yang tepat bagi DPRD untuk bercermin. Kritik publik tidak boleh dianggap serangan, tetapi peringatan bahwa legitimasi moral wakil rakyat sedang diuji. Bila para anggota dewan tidak segera memperbaiki kualitas komunikasi, transparansi, dan cara pandang terhadap amanah rakyat, maka jarak antara lembaga legislatif dan masyarakat akan makin lebar. Dan ketika kepercayaan itu runtuh, yang tersisa hanyalah gedung megah yang kehilangan wibawa. (*)
