Korandiva – PATI.– Isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati sebesar 250 persen untuk tahun 2025 masih memicu perdebatan di kalangan masyarakat dan elite politik. Di tengah polemik tersebut, mantan Wakil Bupati Pati periode 2017–2022, H. Saiful Arifin, tampil memberikan dukungan dan pandangan konstruktif atas kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati, H. Sudewo.
Mantan wakil bupati Pati dan tokoh pengusaha, Saiful Arifin yang akrab disapa Safin ini menilai bahwa kenaikan PBB-P2 sebagai langkah yang logis dan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Ia mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pati yang hanya sebesar Rp 2,7 triliun, masih sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat hingga 80 persen. “Daya dukung APBD kita terlalu kecil. Daerah lain sudah lebih mandiri karena punya pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih kuat,” ujar Safin.
Lebih lanjut, Safin menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat untuk mencintai daerahnya, salah satunya melalui kepatuhan dalam membayar pajak. Meski demikian, ia juga menyarankan agar kebijakan subsidi atau keringanan diberikan kepada warga kurang mampu. “Harus ada asas keberimbangan agar masyarakat yang tidak mampu tetap terlindungi,” tuturnya.
Di sisi lain, dinamika internal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPC Pati turut menjadi sorotan, menyusul pengunduran diri dua kadernya, Subur Prabowo dan Toras Manurung. Meski sempat dikaitkan dengan perbedaan sikap soal kenaikan PBB-P2, Ketua DPC PSI Pati, Hadi Sutrisno, menegaskan bahwa keduanya mundur setelah mendapat tugas dari Bupati Sudewo sebagai bagian dari tim transisi, bukan karena konflik pandangan.
Hadi Sutrisno sendiri menuturkan bahwa DPC PSI Pati sebelumnya menyuarakan keberatan terhadap kenaikan PBB-P2 karena dianggap memberatkan masyarakat. Namun, ia kini memilih bersikap netral. “Sekarang terserah masyarakat, mau menolak atau menerima kebijakan itu,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPP Partai Golkar, Firman Subagiyo, turut menyuarakan dukungan terhadap kebijakan Bupati Sudewo. Ia menilai pemimpin yang berani mengambil keputusan tidak populer demi kemajuan daerah patut diapresiasi. “Mengandalkan APBN saja tidak cukup. Ini saatnya daerah bergerak mandiri,” tegasnya. (*)
