Korandiva-BLORA.- Ribuan kepala desa di seluruh Indonesia resah lantaran Dana Desa tahap kedua yang seharusnya cair sejak pertengahan September 2025 belum dapat dibelanjakan. Dana yang mencapai 60 persen dari pagu tiap desa itu terkendala akibat gangguan pada aplikasi Opspan milik Kementerian Keuangan.
Kepala Desa Plosorejo, Kecamatan Banjarejo, Blora, Muslih, mengaku pusing karena proyek infrastruktur dan program pemberdayaan ekonomi desa terpaksa mandek. “Informasinya, aplikasi Opspan bermasalah. Kami jadi bingung, pembangunan desa terhenti,” ujarnya kepada Monitor Ekonomi.
Keresahan ini memicu wacana sejumlah kepala desa, termasuk di Blora, untuk kembali turun ke jalan menuntut penjelasan ke Kementerian Keuangan. “Aplikasi nasional kok bisa rusak begini? Ini mengganggu pembangunan, jangan-jangan ada sabotase,” tambah Muslih.
Ketua DPC APDESI Blora, Agung Heri Susanto, membenarkan keterlambatan pencairan tersebut akibat gangguan aplikasi pusat.
Sementara itu, pengamat ekonomi dan sosial Blora, Kurnia Adi, menilai kondisi ini ironis. “Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa justru gencar mendorong percepatan penyerapan anggaran. Tapi Dana Desa tersendat karena gangguan sistem. Kalau semua desa terdampak, nilainya bisa mencapai puluhan triliun. Ini anomali,” tegasnya. (*)
