BLORA.-
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Blora, Heru Eko Wiyono mengimbau agar para peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak mempercayai oknum atau calo yang mengaku dapat meloloskan maupun mempunyai soal, terkait seleksi PPPK 2023.
Hal tersebut disampaikan Heru sapaan akrabnya, saat ditemui awak media di ruang kantor kerjanya yang berada di Jl Reksodiputro No 24, wilayah Kelurahan Mlangsen, Kecamatan Blora pada Kamis siang (19/10/2023).
“Saya, mengimbau kepada seluruh masyarakat, untuk mencermati persyaratan dan ketentuan betul-betul. Kemudian jangan mudah tergoda dengan calo yang menjanjikan hal-hal yang tidak baik,” ucapnya.
Lebih lanjut, Heru juga menjelaskan bahwa terkait soal PPPK, dinasnya tak pernah mengetahui dan juga bukan tugasnya. Tentunya hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab semuanya dari pusat.
“Jika ada oknum yang mengatakan bisa dapat meloloskan maupun mencari soal-soal, itu hoax. Jadi memang PPPK ini tugasnya BKD, mulai dari menyediakan formasi dulu, formasi-formasi itu juga dasarnya dari permohonan Opd-opd, setelah itu kita cek tingkat kebutuhannya, kita singkronkan dengan kita, kita singkronkan dengan pendanaanya, setelah itu kita kirimkan ke Jakarta,” ungkapnya.
“Dan, di Jakarta itu nanti muncul usulan-usulannya, nanti setelah itu surat dari Menpan tentang tujuan formasi. lha tugas kami selanjutnya formasi kami umumkan. Terus, teman-teman melamar terus tugas BKD mengoreksi lamaran itu maupun berkas-berkas itu, sudah sesuai tidak yang dibutuhkan. sehingga ada namanya seleksi administrasi. yang kemarin kita umumkan,” ungkapnya kembali.
Menurutnya, selama diumumkan ada waktu 3 (tiga) hari untuk sanggah apabila merasa berkasnya benar, kenapa menjadi tidak memenuhi syarat.
“Itu nanti pasti ada. Karena memang kadang-kadang yang bersangkutan silahkan lah bercerita tentang sanggahnya, contoh: ada yang dia tidak dibubuhi materai ternyata kami melihat ada beberapa website yang menjual materi itu contohnya salah satu toko online itu warnanya kuning, pada cetak ada yang agak kuning itu kan, tapi begitu kita sken kita pakai barcode ternyata muncul. lha ini kan kemarin mungkin ada yang lolos sehingga dia akan menyanggah bahwa kami berdasarkan ini nomornya ini-ini kami sudah mengunggah,” terangnya.
“Setelah lolos administrasi nanti akan ada tes. Kita kebetulan istilahnya mandiri tapi kerjasama dengan pihak ketiga kami dengan UMS, itu nanti pun tugas kami itu mulai dari pendaftaran sampai memberikan nomor password untuk masuk, setelah masuk ruangan sudah ranahnya BKN-RI, jadi kami bertanggung jawab untuk absensi, mengecek semuanya kelengkapan pada saat tes masuk. Dan, sebelum tes dimulai ini kami pun pagi pagi itu sudah mengunduh soal-soal yang dari BKN, itupun ada saksinya, semua sangat rahasia,” terangnya kembali.
Untuk itu, pihaknya pun membuka pintu, jikalau ada peserta PPPK yang dirasa kurang pas, bisa melakukan sanggahan.
“Buat, teman-teman calon PPPk, kami sampaikan karena ini kemungkinan untuk ini kan sudah hari pertama, hari ini mulai sanggah, silahkan bagi yang kemarin tidak memenuhi syarat untuk segera sanggah, nanti kita jawab,” jelasnya.
“Kepada teman teman yang sudah memenuhi syarat yang pertama segera belajar, belajar itu dengan cara banyak sekali, ada yang memang cari kursus mangga, atau silahkan cari cari di internet, karena setiap jabatan itu, ada uraian tugasnya. Tugasnya sebagai apa-apa itu di permenpan ada, tentang ukuran tugas masing-masing itu silahkan lah itu belajar dan jangan percaya ada orang yang bisa memasukan, yang penting belajar belajar dan belajar,” jelasnya kembali.
Kemudian, disinggung awak media ini jika BKD merasa dirugikan oleh oknum calo yang mampu meloloskan maupun bisa tau soal- soal, apakah akan dituntut ? Pihaknya pun buka suara.
“Kami juga merasa kadang kadang kasian teman-teman, Kok ada yang percaya gitu lho. Mending kami sampaikan silahkan untuk belajar sendiri, belajar lah, karena kalau itu mungkin iya di janjikan itu nggak ada,” bebernya.
“Kami sampai sekarang belum pernah ada merasa dirugikan kecuali dia mengatakan berasal dari BKD gitu iya, iya kami tindak, karena memang salama ini kami belum pernah,” bebernya kembali.
Terakhir disinggung terkait awak media kembali ini, meski tak ada formasi bisa dimasukkan formasi lainnya dengan membayar sejumlah uang benar atau tidak? Ia, pun kembali buka suara.
“Nggak ada! karena tidak mungkin karena tidak ada formasi, lha aneh kan!,” tegasnya. (*)