Arsip Tag: Infrastruktur

BLORA, JAWA TENGAH

Desa Gempol Genjot Pembangunan Jalan Demi Kemajuan Ekonomi Warga

Korandiva-BLORA.– Pemerintah Desa Gempol Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, terus menunjukkan komitmennya dalam membangun infrastruktur demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah nyata yang kini dilakukan adalah rencana pembangunan jalan penghubung antara Dukuh Sologender dan Dukuh Pelem, yang kini telah memasuki tahap awal pengukuran.

Pekerjaan pengukuran dilakukan oleh tim dari CP Artha Cetta pada Kamis (1/5/2025). Jalan yang direncanakan memiliki panjang 5,5 kilometer, lebar 3 meter, dan ketebalan 20 sentimeter. Proyek ini akan dibiayai dari APBD Kabupaten Blora dengan anggaran mencapai Rp10 miliar.

Doni Prasetyo, petugas dari CP Artha Cetta, mengatakan bahwa pengukuran ini merupakan langkah penting dalam memastikan pembangunan sesuai rencana.
“Ini masih tahap awal. Kami sedang melakukan pengukuran secara detail untuk memastikan jalur pembangunan jalan benar-benar sesuai dengan perencanaan,” ujar Doni.

Menariknya, proses pengukuran ini tidak hanya melibatkan pihak pelaksana teknis, namun juga mendapat dukungan langsung dari Kepala Desa Gempol, Nurdiyanto, beserta perangkat desanya. Mereka turut membantu memasang patok hingga mengawasi proses pengukuran.

“Kami ingin memastikan pembangunan ini benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan RAB. Karena itu saya dan perangkat desa turun langsung ke lapangan. Insya Allah, pembangunan fisik akan dimulai pada bulan Juli,” ungkap Nurdiyanto.

Rencana pembangunan jalan ini disambut dengan penuh antusias oleh warga, khususnya dari Dukuh Sologender dan Pelem. Masyarakat menyambut gembira pembangunan jalan dengan konstruksi rigid beton yang akan mempermudah akses dan mobilitas mereka.

Pariman (40), warga Dukuh Pelem, menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Desa Gempol dan Pemerintah Kabupaten Blora.
“Atas nama warga Pelem, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah dan semua pihak yang peduli. Jalan ini sangat kami harapkan karena akan mempermudah akses dan menggerakkan perekonomian desa,” ujarnya penuh harap.

Pembangunan jalan ini tidak hanya menjadi wujud nyata dari perhatian pemerintah, tetapi juga menjadi simbol semangat gotong royong antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait dalam membangun desa yang lebih maju dan sejahtera. (*)

BLORA, JAWA TENGAH, OPINI

Ndhelikake Proyek

HINGGA menjelang akhir Desember tahun lalu banyak proyek pembangunan infrastruktur di Blora yang belum kelar, sampai-sampai kontraktor bekerja model kejar tayang dan hasilnya pun aspal-aspalan (asal-asalan, Red.)

Keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan infrastuktur tahun lalu disimpulkan akibat proses perencanaan dan pemilihan rekanan yang terlambat. Karena itulah Bupati Blora mengintruksikan agar di Tahun 2023 ini pelaksanaan pembangunan bisa berjalan lebih awal.
Lebih cepat dari keinginan Bupati, proyek pavingisasi di Kelurahan Wulung Kecamatan Randublatung nekat mendahului start. Bahkan pada bulan Maret ini proyek dengan jumlah anggaran di atas 500 juta itu sudah selesai dikerjakan.
Walaupun nilai anggarannya di atas 500 juta namun proyek pemasangan paving ini tidak perlu dilelang. Panitia yang sudah mengantongi jam terbang puluhan tahun itu mengakalinya dengan memecah anggaran di satu kelurahan ini menjadi 7 paket dengan sistem PL (penunjukan langsung).
Seperti paket pekerjaan di Dukuh Taman, Sambong, dan di Jln. Stasiun dan yang lain. Nilainya bervariasi mulai puluhan juta hingga 100 jutaan.
Untuk menghindari sorotan pegiat dan pengamat, biasanya proyek yang dipecah menjadi paket kecil-kecil ini didhelikake di wilayah terpencil seperti Randublatung contohnya.
Namun sepandai-pandainya Pemkab ndhelikake proyek, Yang terhormat anggota dewan selalu tahu. Sebagai kompensasinya, sosok yang mewakili rakyat dalam melakukan pengawasan itu minta jatah yang dikemas dalam paket aspirasi. Di Kelurahan Wulung, paket paving dan draina-se merupakan paket aspirasi dari tiga orang anggota dewan.
Sudah menjadi rahasia umum, paket aspirasi ini biasanya ditawarkan kepada pemangku wilayah yang akan ditempati proyek dhelikan tersebut. Dengan mahar dibayar sebelum pekerjaan berjalan, setelah itu anggota dewan bisa melenggang aman.
Beberapa tahun terakhir muncul permasalahan, setelah mahar dibayarkan ternyata paket proyek yang dijanjikan tak pernah datang. Usut-punya usut, paket proyek itu sudah dipindah ke wilayah lain oleh penguasa tanpa memberitahu Yang terhormat anggota dewan.
Dari pengalaman yang kurang sedap itu, pemberi mahar sekarang menolak bayar di depan. Mengikuti trend transaksi di era milenial maka disepakatilah model Cash on delivery (COD). Entah bagaimana caranya, walaupun anggaran belum cair, paket dhelikan sudah dikerjakan dan mahar bisa diterimakan. Tujuan lain, supaya paket dhelikan ini tidak akan dipindahkan.
Pada pekerjaan paving dan drainase di Kelurahan Wulung ini bukan hanya lokasinya yang ndhelik, tapi papan proyeknya juga didhelikake. Ini yang melanggar aturan. Pekerjaan boleh saja dimulai tapi prinsip transparansi harus ditepati, seperti halnya pemasangan Papan Proyek agar warga masyarakat bisa melakukan kontrol. Juga ketika ada yang menanyakan RAB harus ditunjukkan. Kalau pekejaan sudah sesuai spek yang ada pada RAB, kenapa sih harus ada yang disembunyikan?
Melihat proyek tanpa ada papan informasi, tugas Pemerintah cq. Dinas yang membidangi adalah segera melakukan evaluasi. Apakah sudah sesuai RAB pada proyek dhelikan ini?
***

BLORA, JAWA TENGAH

Jelang Lebaran, Jalan Randublatung-Cepu Diperbaiki

BLORA.-

Menjelang Lebaran, jalan provinsi Randublatung-Cepu mulai diperbaiki dengan menutup lubang jalan menggunakan aspal goreng manual pada tanggal 27 Maret 2023.
Dengan jumlah pekerja 12 orang, jalan sepanjang 1,5 Km mulai Desa Sumberejo-Kediren hingga Desa Jape (kuburan kembar), Dinas PU Provinsi Jawa Tengan dikerjakan menggunakan fasilitas satu alat berat (slender).
Petugas DPU Jateng wilayah Blora, Suroso (49) asal mengatakan mulai tanggal 27 Maret 2023 sampai H-7 Lebaran diperkirakan jalan provinsi penghubung Randublatung-Cepu sudah selesai. “Sudah tidak ada lubang lagi, dan Insya Allah setelah Lebaran akan dilanjutkan perbaikan dengan sistem Cor beton,” ujar Suroso. (*)

BLORA, JAWA TENGAH

15 Ruas Jalan di Blora Kualitasnya di Bawah Spek, Sukisman: Saya Hitung Dugaan Kerugian Negara

BLORA.-

Terkait temuan adanya dugaan terjadinya penyimpangan bestek para proyek 15 ruas jalan di Blora, Ketua Pemantau Keuangan Negara (PKN) Blora Sukisman menegaskan, pihaknya siap mengawal dan menindaklanjuti temuan tersebut. Sukisman mengatakan tim PKN akan turun untuk mengumpulkan bukti-bukti pendukung lainnya guna menguatkan bukti awal yang sudah ada. “Saya sedang menghitung dugaan kerugian negara,” ujarnya, Jumat (10/3/2023).
Menurutnya, untuk mencari fakta adanya penyimpangan dalam sebuah proyek itu sangat mudah dilacak dari dokumen proyek yang dimiliki Dinas PUPR dan mitra kerjanya. “Bisa dilihat dari RAB Proyek, perencanaan dan pengawasannya,” jelas Sukisman.
15 ruas jalan di Blora yang dibangun menggunakan dana pinjaman, antara lain:
Jalan Kampolan-Klopo-duwur-Ngliron (Kec. Blora & Kec. Banjarejo),
Jalan Ngliron-Kalisari-Wulung (Kec. Randublatung),
Jalan Doplang-Kunduran (Kec. Jati & Kunduran),
Jalan Ke-dungtuban-Galuk (Kec. Kedungtuban),
Jalan Ngawen-Karangtalun-Banjarejo (Kec Randublatung & Jati),
Jalan Jepon-Karang-Bogorejo (Kec. Jepon & Bogorejo),
Jalan Wulung-Klatak (Kec. Randublatung & Jati),
Jalan Pakis-Pelem-Kamolan (Kec. Blora),
Jalan Blora-Nglangitan (Kec. Tunjungan & Blora),
Jalan Cabak-Bleboh (Kec. Jiken),
Jl Singonegoro-Ketringan (Kec. Jiken)
Jl.Plumbon-Rowobungkul-Kemiri-Sonokidul (Kec. Ngawen & Kunduran),
Jl Gowa Terawang- Ngumbul-Pelemsengir (Kec. Todanan), dan
Jl. Halmahera (Kac. Blora).

Sebagaimana diketahui, 15 ruas jalan dengan total anggaran Rp 150 Miliar dari dana pinjaman bank itu pengerjaannya dikuasi oleh dua kontraktor yang memiliki kedekatan dengan penguasa. PT besar ini selalu ‘langganan’ pemenang tender-tender proyek infrastruktur jalan di Blora. Tak heran jika sempat ramai dirumorkan, bila PT ini ada kaitannya dengan ‘proyek politik’ lima tahunan Blora. (*)

BLORA, JAWA TENGAH

Dibangun Menggunakan Dana Pinjaman Bank Rp 150 Miliar, 15 Ruas Jalan di Blora Kualitasnya Rendah

“Di lapangan ditemukan, besi yang dipakai bukan beton ulir sebagaimana standart dari PU. Untuk test pembuktiannya mudah kok, dengan cara dicoblos dengan alat) pada bagian ruas jalan tersebut,” ujar Singgih Hartono, konsultan pengawas proyek infrastruktur di Blora.

***

Upaya Pemerintah Kabupaten Blora mewujudkan jalan mulus dengan membangun 15 ruas jalan utama menggunakan dana pinjaman Bank Jateng senilai Rp 150 miliar, ternyata tidak diikuti pelaksanaan serta pengawasan yang baik. Ruas jalan yang pengerjaannya dikebut dan selesai pembangunannya pada akhir Tahun 2022 lalu itu diduga dikerjakan asal-asalan dengan menggunakan spek besi yang tidak sesuai kelayakan untuk aspek kelas jalan utama.
Seorang konsultan pengawas proyek infrastruktur Singgih Hartono mengungkapkan, bila temuan itu benar dan kemudian bisa dibuktikan maka akan menjadi “musibah besar” bagi Pemkab dan masyarakat Blora.
Singgih menceritakan pengalamannya selama menjadi konsultan pengawasan pembangunan infratruktur jalan beberapa tahun sebelumnya, bahwa untuk jalan-jalan kelas kabupaten, susuai spek dari PU biasanya menggunakan besi beton ulir 12mm, 10mm dan 16 mm untuk dowel-nya (sambungan antara satu blok dengan blok lain).
“Jalan yang dibangun tidak sesuai standart kelayakan akan mudah rusak dan hancur, sementara anggaran untuk pemeliharaan jalan yang tidak baik itu akan jauh lebih besar,” ujar Singgih sambil menunjukkan foto-foto dari beberapa ruas jalan dimaksud.
Dan yang lebih repot lagi kata Singgih, bila dugaan kenakalan kontraktor pelaksana terbukti. “Pasti akan berurusan dengan aparat hukum),” tandas Singgih.
Ditanya adanya temuan dalam proyek pembangunan 15 ruas jalan dimaksud, Dinas Inspektorat melalui Wiji Utomo selaku Inspektur Pembantu Wilayah 1 mengatakan, pihaknya sekarang ini sedang mengumpulkan data-data lapangan. “Belum masuk pada perhitungan teknis, Mas,” ujar Wiji, Jumat (10/3/2023). (*)

BLORA, JAWA TENGAH, OPINI

Proyek Kejar Tayang

KOMISI C DPRD Blora akan turun ke lapangan untuk meninjau dari dekat proyek infrastruktur yang menjadi fokus utama dalam pemerintahan Bupati Blora Arief Rohman, hal itu mengingat banyaknya pekerjaan infrastruktur yang dibangun selama Tahun 2022. Wakil rakyat itu sudah menginventarisir pekerjaan yang belum ataupun sudah selesai dikerjakan hingga menjelang tutup tahun ini.

Para wakil rakyat itu tergerak hatinya setelah mendengar ada pihak yang mengkritik, bahwa pembangunan infrastruktur di Blora tidak disertai perencanaan yang matang sehingga pengerjaanya terkesan dilakukan terburu-buru sehingga mengabaikan aspek kualitas.
Setelah sisa waktu tinggal hitungan hari, proyek dikebut siang dan malam untuk mengejar batas waktu pencairan pembayaran oleh Bank Jateng.

Tekanan target waktu itu membuat para pekerja kehilangan kemampuan. Akibatnya, infrastruktur yang dibangun berlabel ‘asal jadi’.
Karena itu, para masyarakat yang melintas atau sedang mamakai proyek infrastruktur juga harus hati-hati. Dan pemerintah sebagai penanggung jawab proyek harus bertanggung jawab jika nanti sampai jatuh korban.
Hujan yang turun dengan derasnya pada akhir-akhir waktu kemarin seolah ingin menjadi alat uji, seberapa kuat bangunan infrastruktur yang dibiayai APBD Blora pada tahun 2023? Ada jalan usaha tani (JUT) yang jebol, ada jalan aspal yang ambles padahal proyek itu belum diserah-terimakan kepada Inspektorat.
Tidak keliru bila ada pihak yang cemas, karena dari hasil pantauan di lapangan, hingga awal Desember ini dana yang belum terserap untuk kegiatan Tahun 2022 masih Rp 797 miliar, dan dari jumlah tersebut yang Rp 200 milar adalah anggaran untuk infrastruktur.

Patut diwaspadai, pengerjaan proyek dipaksakan serupa membuat film kejar tayang. Mengabaikan kualitas bestek. Nilai barang dan atau jasa yang ditangani tidak seimbang dengan biaya.
Ujung-ujungnya rakyat dirugikan akibat pemborosan. Kita pastikan aparat terkait punya alasan mengapa dan bagaimana penyerapan anggaran lelet. Dari masa ke masa argumennya selalu stereotip atau klise. Misal, perencanaan molor, proses tender tertunda dan banyak lagi yang lainnya.

Bupati selaku kepala daerah akan meraih sukses besar jika kebiasaan lama tersebut disingkirkan. Apalagi untuk mengatasi problema yang terus-terusan mendera jutaan rakyat, pasti butuh prioritas. Anggaran dan jadwal kerja dirancang kalangan ahli di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Menghabiskan dana dan proses panjang. Ketika dilaksanakan mengapa selalu seperti itu?

Bagi wong cilik yang paling penting adalah tepat anggaran, tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu. Kehidupan sekarang harus menjadi lebih baik daripada kemarin. Kita tidak ikhlas jika kelak kembali di Blora banyak jalan rusak seperti masa lalu, Tidak rela bila rusak lagi, banjir lagi, tanpa ada perubahan yang membaik. Apa kerjanya aparat pelayan publik?
***

BLORA, JAWA TENGAH

Jelang Desember DPUPR Baru Serap Anggaran 22 Persen, Dipastikan Akan Banyak Proyek Infrastuktur Tahun 2022 yang Tidak Terbayar

BLORA.-

Selain banyak menuai polemik, catatan akhir Tahun 2022 pada pekerjaan proyek- proyek jalan di Kabupaten Blora juga menimbulkan kegalauan di masyarakat.

LSM Pemantau Keuangan Negara (PKN) yang diketuai Sukisman, Rabu (16/11/2022) berkunjung ke kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora dan diterima langsung oleh kepala dinas BPPKAD, Slamet Pamuji.

Kedatangan Sukisman ke kantor BPPKAD kali ini dimaksudkan untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi terkait anggaran keuangan Kabupaten Blora.

Pada kesempatan itu Slamet Pamuji menjelaskan bahwa hingga tanggal 16 November 2022, penyerapan anggaran sudah mencdapai 63%.

“Serapan angaran tahun ini agak terlambat akibat perencanaan yang kurang cepat dan kurang matang dalam penggangarannya,” ujar Mumuk, panggilan akrab kepala BPPKAD itu.

Ditambahkan oleh Mumuk, bahwa serapan anggaran terbesar ada di infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). “Isu rendahnya realisasi anggaran ini adalah hal serius, dan perencanaan oleh pihak PUPR terlambat sehingga sampai hari ini progresnya masih rendah,” tandas Mumuk, Rabu (16/11/2022).

Berdasarkan data realisasi anggaran per 15 November 2022, OPD paling rendah serapannya adalah PUPR. Dimana dari anggaran 377 M ternyata baru terserap 22% atau 85 M. Padahal kurang lebih satu setengah bulan Tahun Anggaran 2022 akan berakhir, dan bisa dipastikan akan banyak proyek infrastuktur yang tidak terbayar.

Menurut LSM PKN, fakta di atas sudah diketahui oleh PUPR sejak awal tahun bahwa anggaran naik dari Tahun 2021 sebesar 137 M dan pada 2022 jadi 337 M atau naik hampir 300%. “Tapi mengapa kinerjanya tidak ditingkatkan 3 kali lipat, dan masih bekerja seperti biasa,” papar juru bicara PKN, Seno Margo Utomo.

Atas dasar itu menurut Seno, bupati sebaiknya minta kepada kepada kepala OPD-nya untuk mundur dari jabatan kepala PUPR. “Yang seperti ini wajar, karena kinerja buruk yang menjadi tolok ukur pergantian dan bukan like or dislike atau suka tidak suka,” tandasnya. (*)

BLORA, JAWA TENGAH

Pemkab Blora Bangun Infrastruktur Jalan, Siswanto: Harus Menjadi Skala Prioritas

BLORA. –

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, Siswanto terus mengawal dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan serta infrastruktur jembatan agar terus berlanjut. Karena menurutnya, pembangunan infrastruktur berkaitan langsung dengan mobilitas warga guna mendukung sektor ekonomi masyarakat.

“Program pembangunan infrastruktur ini harus berkelanjutan dan menjadi skala prioritas,” ujar Siswanto kepada media ini, Selasa (1/11/2022).

Selain itu lanjut politikus Partai Golkar lagi, karena pembangunan infrastruktur menjadi skala prioritas maka proses transformasi struktural atau pemerataan dan harus berjalan.

“Infrastruktur yang bagus adalah modal dasar kita dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan peningkatan perekonomian masyarakat petani,” ujar Siswanto.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Blora, Samgautama Karnajaya melalui Bidang Bina Marga Nidzamudin Al Hudda mengatakan, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora telah berkomitmen mempercepat terwujudnya pembangunan yang menjadi skala prioritas yakni infrastruktur jalan.

“Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Blora, perlahan tapi pasti satu-persatu berusaha diwujudkan. Pada tahun 2022 ini kita sudah tuntaskan pembangunan 90 titik dengan panjang 109.013,47 meter dengan total anggaran sebesar Rp. 307.003.444.627,” jelas Hudda.

Dari 90 titik tersebut, terang Hudda, tersebar di seluruh Kabupaten Blora dan sudah ada 17 titik yang sudah terselesaikan.

“Saat ini sudah ada 17 titik pembangunan infrastuktur jalan. Sesuai perkiraan semua pengerjaan akan terselesaikan pada bulan Desember mendatang,” terang Hudda. (*)

BLORA, JAWA TENGAH

Tingkatkan Perekonomian Warga, Desa Sumberpitu-Cepu Bangun Jalan Lingkungan

BL0RA.-

Guna meningkatkan perekonomian warga, Pemerintah Desa Sumberpitu Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora membangun jalan lingkungan yang menjadi akses penduduk menuju persawahan dan jalan tembus menuju desa tetangga, Nglanjuk. Lokasinya di RT 04 RW 02 Dusun Sodo Desa Sumberpitu.

Menurut Kepala Desa Sumberpitu, Rusmanto, kegiatan pengerasan jalan makadam dengan lebar 2 meter dan panjang kurang lebih 200 meter itu melalui Program Padat Karya Tunai Desa (PPKTd) dengan melibatkan sekitar 30 pekerja dari warga sekitar.

“Untuk pembiayaannya dari anggaran Dana Desa sebesar Rp. 100.000.000,” ujarnya, Senin (19/9/2022).

Desa Sumberpitu lokasinya 5 Km selatan Kantor Kecamatan Cepu, untuk menuju desa ini harus melewati beberapa desa tetangga.

Guna menghapus kesan sebagai desa pinggiran atau desa tertinggal  itulah, Kades Sumberpitu membuat beberapa gebrakan pembangunan diantaranya adalah membangun jalan lingkungan.

“Jalan ini sebetulnya sudah ada dari dulu, Mas. Tapi sempit dan kondisinya sangat parah, inipun atas permintaan warga sekitar. Jadi ada beberapa jalan yang lebarnya ditambah, dan wargapun tidak keberatan kalau tanahnya ada yang kena pelebaran,” tambahnya.

Dengan mengoptimalkan anggaran Dana Desa yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat, hingga saat ini sudah terlihat jelas pembangunan insfratruktur yang sudah dinikmati warga masyarakat Desa Sumberpitu.

“Saya juga berharap dengan dibangunnya jalan ini, transportasi ke area persawahan berjalan lancar yang secara otomatis bisa meningkatkan perekonomian warga Dukuh Sodo Desa Sumberpitu,” tandas Rusmanto.

Ditempat terpisah, salah satu warga yang ditemui di lokasi proyek yang juga ikut bekerja mengaku sangat mendukung kegiatan Kades ini.

“Sudah lama warga mendambakan bisa mempunyai jalan lingkungan yang bagus dan tidak becek kalau musim penghujan, supaya transportasi ke area persawahan bisa berjalan lancar,” katanya. (*)

BLORA, JAWA TENGAH

Warga Marah, Jalan Desa Sambongwangan Ditanami Pohon Pisang

BLORA.-

Infrastruktur jalan di wilayah Desa Sambongwangan Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora banyak yang kurang memadai. Tidak hanya becek ketika turun hujan, tetapi pada jalan desa itu terdapat banyak lubang yang membahayakan pengguna jalan.
Warga setempat sudah sering mengelukan kondisi jalan yang kian parah, karena sudah sering terjadi pengendara motor yang terjatuh akibat kondisi jalan yang sangat buruk itu. Puncaknya pada hari Rabu (17/8/2022), sekitar pkl. 16.oo ada warga yang jatuh ketika melewati jalan berada di sebelah utara Balai Desa Sambongwangan.
Kejadian itu membuat warga marah dan protes kepada pemerintah dengan menanam pohon pohon pisang di tengah jalan dengan kedalaman sekitar 40 centimeter.
Kepala Desa Sambongwangan, Wahyudi saat ditemui wartawan menuturkan, bahwa sudah sering kali dia mengusulkan perbaikan jalan tersebut ke Pemkab Blora melalui Dinas Pekerjaan Umum.


“Kami bersama Perangkat sudah mengusulkan terkait jalan tersebut melalui Musrenbang Kecamatan. Pada rakor-rakor yang lain juga selalu saya bahas, bahkan pernah langsung kepada Pak Bupati, namun demikian sampai sekarang belum ada realisasinya,” katanya.
Sementara itu Babinkamtibmas Desa Sambongwangan Bripka Mujianto menghimbau kepada masyarakat sekitar agar selalu hati-hati dalam berkendara, terutama yang punya anak yang masih SD maupun SMP.
“Sebagai aparat kepolisian saya mohon kepada warga yang punya anak masih duduk di bangku SD maupun SMP jangan diperbolehkan naik sepeda motor karena masih dibawah umur karena akan membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain,” pungkas Puji.