BLORA

KPU Tetapkan Arief Rohman sebagai Bupati Blora Terpilih

Tinggalkan komentar

“Terima kasih masyarakat Blora atas kepercayaannya kepada saya dan Mbak Etik (Tri Yuli Setyowati) untuk memimpin Kabupaten Blora. Kini sudah tidak ada lagi pendukung sana dan sini karena sudah ditetapkan,” kata Arief.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora, Kamis (21/1) lalu menetapkan pasangan Arief Rohman – Tri Yuli Setyowati (Artys) sebagai calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam Pilkada Blora 2020. Penetapan yang dilakukan di Aula PKPRI Blora itu mendapat penjagaan ketat dari TNI dan Polri. Dalam penetapan tersebut pasangan Artys hadir berikut elemen partai pengusungnya.
Untuk pasangan lain yang tampak dalam penetapan tersebut yakni tim dari pasangan Umi Kulsum-Agus Sugiyanto. Sementara dari pasangan Dwi Astutiningsih-Riza Yudha tidak hadir.
Ketua KPU Blora, Khamdun mengatakan, penetapan yang dilakukan pihaknya menyusul turun surat Buku Register Perkara Konstiusi (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi (MK). Terlebih lagi dalam Pilkada Blora tidak muncul gugatan atau pengajuan sengketa dari paslon lain.
“Terima kasih kepada semua pihak hingga Pilkada Blora bisa berlangsung dinamis. Pilkada ini hajatan semua pihak,” kata Khamdun.
Sementara itu, Arief Rohman mengapresiasi kepada semua pihak, tidak terkecuali masyarakat yang memberikan amanah kepadanya untuk memimpin Kabupaten Blora. Arief pun mengajak semua elemen untuk bersama-sama membangun Kabupaten Blora.
Saat ini, kata Arief, pihaknya tengah proses transisi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan terjemahan dari visi misi yang dia janjikan saat kampanye. Selain itu, pihaknya juga tengah menyusun rancangan pengisian Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
“Di masa transisi ini jika ada pihak-pihak yang mengaku mengatasnamakan kami terkait itu tentang jabatan atau proyek atau apa-apa tolong jangan didengarkan,” pungkasnya.
Untuk diketahui, hasil rekapitulasi penghitungan suara KPU Kabupaten Blora, mencatat pasangan Arief Rohman-Tri Yuli Setyowati unggul dalam Pilkada Blora dengan perolehan suara sebesar 318.380 atau 59,71 persen. Sementara itu, paslon Umi Kulsum-Agus Sugiyanto mendapatkan 199.646 suara atau 37,44 persen dan pasangan Dwi Astutining-Riza Yudha memperoleh 15.187 atau 2,85 persen suara. (dwi)

BLORA

Kabupaten Blora sudah Punya Laboratorium PCR COVID-19

Tinggalkan komentar

Blora, Diva. –
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, kini memiliki alat terbaru polymerase chain reaction (PCR) sendiri, untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus.
Alat PCR tersebut saat ini ditempatkan di UPTD Laboratorium Kesehatan (Labkes) Dinas Kesehatan, di Jalan Kolonel Sunandar Kota Blora. Nantinya alat tersebut dipergunakan untuk mendiagnosis penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
“Alhamdulillah, surat keputusan Laboratorium PCR dari Kemenkes RI sudah turun, dan mulai operasional,” tutur Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Kabupaten Blora, dr Henny Indriyanti MMKes, Rabu (06/01/2021).
Henny menjelaskan, untuk uji coba pertama dilakukan dengan pemeriksaan 102 sampel dari calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru di lingkungan Dinkes setempat, yang hasilnya baru bisa diketahui dalam waktu 2 kali 24 jam.
“Setelah uji coba, nanti untuk pemeriksaan sampel lainnya, jadi tidak perlu dikirim ke luar daerah lagi yang menunggu sekitar sepekan,” tuturnya mengimbuhkan.
Sementara itu Kepala Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan (Labkes), Sri Miningsih SKep Ners, menjelaskan bahwa Lab PCR milik Pemkab Blora tersebut sudah disetujui Kementerian Kesehatan dengan SK Nomor SR.01.07/11/5778/2020, tertanggal 30 Desember 2020.
SK Kemenkes terkait pengoperasian Labotarium RT-PCR itu, lanjut Sri Miningsih, sudah sesuai keputusan Menteri Kesehatan (Menkes) RI Nomor HK.01.07/MENKES/9848/2020 tentang Jejaring Pemeriksaan Laboratorium COVID-19.
“Untuk tahap awal ini, kami targetkan memeriksa 50 sampel per hari, dan hasilnya keluar 2 kali 24 jam,” tutur Kepala UPTD Labkes Kabupaten Blora, Sri Miningsih.
Ke depan, lanjut Sri Miningsih, sarpras Lab-PCR senilai Rp 2 miliar lebih yang dikelolanya itu membutuhkan tambahan 3 hingga 4 analis kesehatan atau ahli tenaga laboratorium medik (ATLM) agar pelayanan lainnya tetap bisa berjalan normal.
Menurutnya, ATLM yang ada saat ini harus digilir untuk pelayanan pemeriksaan air bersih, air isi ulang, makanan minuman, narkoba, darah, dan urine.
“Kami hanya punya empat analis kesehatan atau ATLM, jadi untuk pemeriksaan sampel lab-swab ditempuh dengan cara bergiliran,” kata Mining.
Sri Miningsih mengungkapkan bahwa dalam tahap uji coba Lab PCR tersebut, pihaknya masih menyiapkan administrasi yang langsung terhubung dengan Kemenkes yang selanjutnya harus menyiapkan kebijakan terkait regulasi, administrasi, pembiayaan dan keperluan lainnya dengan Dinkes setempat, tujuannya agar keberadaan alat baru PCR Lab milik Pemkab Blora tersebut benar-benar sempurna.
“Mohon dukungan semua pihak, dengan tambahan alat baru ini. Ke depan UPTD Labkes bisa memberi pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi,” kata Sri Miningsih. (*)

BLORA

AKBP Wiraga Dimas Tama Jabat Kapolres Blora

Blora, Diva. –
Tongkat kepemimpinan Polres Blora, mulai Selasa (05/01/2021) lalu resmi dijabat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wiraga Dimas Tama SIK, yang menggantikan AKBP Ferry Irawan SIK MHum.
AKBP Wiraga Dimas Tama SIK, sebelumnya menjabat sebagai Kabag Ops Polres Metro Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya. Sementara AKBP Ferry Irawan SIK MHum, menempati jabatan baru sebagai Wakapolres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya, setelah menjabat kurang lebih 10 bulan di Polres Blora.
Upacara serah terima jabatan (Sertijab) Kapolres jajaran Polda Jawa Tengah telah dilaksanakan di Gedung Borobudur Polda Jateng, dipimpin Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah Irjen Pol Drs Ahmad Luthfi SH SSt M\K, Selasa (05/01/2021).
Wakapolres Blora Kompol Drs Joko Watoro membenarkan bahwa pimpinan Polres Blora resmi berganti, dari AKBP Ferry Irawan telah diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya, digantikan AKBP Wiraga Dimas Tama SIK, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Ops Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya.
Menurut Wakapolres, upacara tradisi kedinasan rencananya akan digelar menyusul setelah selesainya serah terima jabatan di Polda Jateng, dengan kemasan sederhana yakni acara paparan laporan kesatuan saja yang digelar di Aula Arya Guna Mapolres Blora dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19.
“Untuk acara seremoni lepas sambut AKBP Ferry Irawan dan pengenalan pejabat baru AKBP Wiraga Dimas Tama akan dilaksanakan secara sederhana hanya dengan paparan laporan kesatuan, mengingat masih dalam masa pendemi COVID-19,” tutur Kompol Joko Watoro.
Untuk diketahui, dalam kagiatan tersebut ada 10 Pejabat Utama dan Kapolres jajaran Polda Jateng yang diserah terimakan,
yaitu sebagai berikut:
1). Kombes Pol Ir Slamet Iswanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabidpengsos Ditakademi Akpol Lemdiklat, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabidlabfor Polda Jateng.
2). Kombes Pol Djati Wiyoto Abadhy SIK, yang sebelumnya menjabat Kabidkerma Baintelkam Polri, diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirintelkam Polda Jateng.
3). Kombes Pol Muchamad Firman Lukmanul Hakim SH SIK, yang sebelumnya menjabat sebagai Penyidik Tindak Pidana Madya TK III Bareskrim Polri, diangkat dalam jabatan baru Kapolresta Banyumas Polda Jateng.
4). Kombes Pol Johanson Ronald Simamora SH SIK, yang sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pidnarkoba Bareskrim Polri, diangkat dalam jabatan baru Dirreskrimsus Polda Jateng.
5). Kombes Pol Raden Setijo Nugroho Hasto Putro SIK, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabagjarlat Ditakademi Akpol Lemdiklat Polri, diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirpolairud Polda Jateng.
6). Kombes Pol Farid Bachtiar Effendi SIK, yang sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri, diangkat dalam jabatan baru sebagai Dansdat Brimob Polda Jateng.
7). Kombes Pol Djoko Susilo SIK SH, yang sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebiakan Madya Bidang Binkar SSDM Polri, diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirsamapta Polda Jateng.
8). Kombespol Irwan Anwar SIK SH, yang sebelumnya menjabat sebagai Dirreskrimum Polda Sumut diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolrestabes Semarang Polda Jateng.
9). AKBP Morry Ermond SIK MT, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Kepulauan Seribu Polda Metro Jaya, diangklat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Boyolali Polda Jateng.
10). AKBP Wiraga Dimas Tama SIK, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabagops Polres Metro Jakpus Polda Metro Jaya, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Blora Polda Jateng. (*)

BLOK CEPU

SKK Migas Optimis Proyek Gas JTB Onstream Akhir 2021

Bojonegoro, Diva. –
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) optimis proyek Lapangan Gas Unitisasi Jambaran-Tiung Biru (JTB) yang berpusat di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, onstream pada akhir tahun 2021.
Kepala SKK Migas Perwakilan Jabanusa, Nurwahidi, menegaskan, bila pandemi COVID-19 bisa segera ditangani optimis lapangan Gas JTB onstream di akhir tahun 2021.
“Kami optimis proyek Gas JTB onstream akhir tahun 2021,” kata Nurwahidi, Selasa (05/01/2021).
Guna penuhi target onstream, Nurwahidi berharap, dukungan dari semua pihak. Baik dari pemerintah kabupaten (Pemkab) maupun masyarakat Bojonegoro.
“Semoga pelaksanaan proyek JTB berjalan lancar, kondusif, berkat dukungan dari Pemkab dan masyarakat Bojonegoro, sehingga onstream di akhir tahun 2021 dapat tercapai,” pungkasnya. (*)

BLOK CEPU

Diresmikan, Gedung Theatre Migas Cepu Edupark

Blora, Diva. –
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPS Migas) telah meresmikan Gedung Migas Theatre Migas Cepu Edupark (MCE) sebagai salah salah satu wahana wisata yang dikembangkan oleh pengelola. Peresmian ini menjadi satu rangkaian peringatan HUT ke-55 PPSDM Migas tepat pada Senin (4/1/2021).
Adapun rangkaian kegiatan perayaan HUT tersebut rangkaian kegiatan dimulai pada Jumat-Minggu (1-3/1/2021) dengan berbagi 1.200 nasi kotak kepada kaum dhuafa dan Pondok Pesantren serta Panti Asuhan di wilayah Cepu. Selanjutnya dilakukan peresmian Gedung Migas Theatre yang di dalamnya terdapat diorama dan pemutaran film 3D terkait kemigasan, serta peralatan pengeboran serta maket offshore.
Sebagaimana diketahui, MCE terus mengembangkan wahana-wahana baru yang menarik. Sebelumnya, pada bulan September 2020, MCE menambah wahana berupa tiga fasilitas museum terbuka migas, peralatan edukasi migas dan sarana wahana rekreasi baru.
“Terima kasih kami ucapkan tidak hanya kepada para pegawai PPSDM Migas, tetapi kepada para pegawai purna tugas yang kali ini hadir disini. Begitu juga kepada para pensiunan yang tergabung dengan IKAPEDE PPSDM Migas yang sebelumnya telah memberi pijakan yang kuat bagi kami semua untuk terus melanjutkan perjuangan membesarkan PPSDM Migas. sehingga pada bulan Desember 2020 PPSDM Migas telah berhasil meraih predikat WBBM dari Kementerian PAN RB,” ujar kepala PPSDM Migas, Walkhid Hasyim dalam keterangan tertulisnya.
Hadir juga pada peresmian tersebut Kepala BPSDM ESDM, Prahoro Yulijanto Nurtjahyo. Dia menyampaikan terima kasih kepada PPSDM Migas karena telah hadir mewakili pemerintah untuk memberi edukasi bidang migas yang sangat menarik bagi semua kalangan.
“Setelah membangun SPBU, Bengkel Mobil, Migas Cepu Edupark, sekarang menghadirkan edukasi yang lebih lengkap lagi. Yang pada hari ini akan menambah fasilitasnya berupa Gedung Migas Theatre,” kata dia.
Sehingga dengan pengembangan tersebut, Migas Cepu Edupark diharapkan menjadi pusat pendidikan migas yang mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang kegiatan migas. Mulai sejarah, peralatan dan proses kerja migas sekaligus menjadi wahana rekreasi bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.
Pada kesempatan itu, Kepala BPSDM ESDM dan Kepala PPSDM Migas juga menyempatkan untuk menanam pohon Tabebuya di kawasan Migas Cepu Edupark. Sebagai sumbangsih PPSDM Migas untuk ikut turut serta menghijaukan bumi. Pohon Tabebuya yang ditanam sejumlah 140 buah.
Kemudian, sebagai penghargaan kepada para pegawai purna bakti, PPSDM Migas juga memberikan kenang-kenangan berupa 10 sepeda kepada pensiunan pegawai PPSDM Migas. Serta pemberian bantuan dana kegiatan kepada IKAPEDE.
Untuk memeriahkan acara peresmian yang diikuti secara virtual oleh seluruh pegawai, PPSDM Migas membagikan doorprize kepada pegawai dari sponsorship. Dari Bank BNI dan BRI berupa 2 kulkas, 2 mesin cuci, 2 tv, 5 voucher belanja koperasi @Rp 200.000, 10 brizzi @Rp 100.000 dan hadiah hiburan lainnya. (*)

BLOK CEPU

Hindari Ekspor, Minyak Banyu Urip Lebih Bermanfaat jika Diolah di Kilang TWU

Bojonegoro, Diva. –
Ekspor minyak mentah Banyu Urip yang dilakukan Badan Kerja Sama (BKS) Blok Cepu memantik perhatian warga sekitar. Mereka menilai minyak mentah tersebut akan lebih memberikan multiplier effect bagi masyarakat dan pemerintah daerah jika diolah di kilang mini (mini rifenery) Tri Wahana Universal (TWU) di Dusun Clangap, Desa Sumengko, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Banyuurip-Jambaran (Forkomas Ba-Ja), Parmani menyampaikan banyak manfaat yang bisa diterima warga jika minyak Banyu Urip jatah BKS Blok Cepu diolah di kilang TWU. Di antaranya menyerap tenaga kerja, menumbuhkan usaha, dan menambah pendapatan daerah dari sektor pajak.
“Harusnya ini menjadi pertimbangan pemangku kepentingan. Bukan hanya dari sisi bisnis, tapi memberdayakan masyarakat sekitar tambang migas juga penting,” tegas tokoh masyarakat Desa Brabowan, Kecamatan Gayam ini, Senin (4/1/2021).
Menurut Parmani dengan diolahnya minyak Banyu Urip di kilang TWU juga akan mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).
“Minyak mentah diekspor, tapi pemerintah justru impor BBM. Ini kan aneh dan lucu,” sindirnya.
Seharusnya, lanjut Parmani, pemerintah justru mendorong pihak swasta untuk berinvestasi membangun kilang-kilang mini di daerah tambang migas seperti TWU. Sehingga kilang-kilang tersebut dapat mengolah produksi migas dan membuka peluang usaha dan kerja bagi warga sekitar.
“Bukan justru mematikan kilang yang sudah ada,” tandasnya.
Lembaga swadaya masyarakat di ring satu Lapangan minyak Banyu urip ini optimis minyak mentah jatah BKS Blok Cepu bisa diberikan kepada TWU. Sehingga kilang yang memiliki kapasitas 16 ribu barel per hari itu bisa beroperasi lagi.
“Saya kira peluang itu terbuka lebar. Semangatnya harus satu, untuk masyarakat. Bukan untuk keuntungan pribadi atau golongan,” pungkas Parmani.
Senada disampaikan Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri. Wakil rakyar tiga periode dari daerah pemilihan (Dapil) III meliputi Kecamatan Baureno, Kepohbaru, Kedungadem dan Sugihwaras ini mengaku setuju jika minyak mentah Banyu Urip jatah BKS Blok Cepu nantinya bisa diolah di kilang Tri Wahana Universal (TWU). Alasannya, dengan beroperasinya kilang mini TWUa akan memberikan multiplier effect bagi masyarakat dan Pemkab Bojonegoro.
“Saya setuju kalau pandemi ini sirna dan kembali normal maka opsi pengaktifan TWU petut di pertimbangkan. Dengan catatan harga juga menguntungkan bagi TWU, sehingga multiplier effec-nya besar,” ujar Lasuri dikonfirmasi terpisah.
Diberitakan sebelumnya, BKS Blok Cepu telah mengekspor 600 ribu barel minyak mentah dari Lapangan Banyu Urip atau setara 95.400.000 liter (1 barel = 159 liter). Jumlah itu terhitung sejak November dan Desember 2020. Ekspor minyak mentah dilakukan BKS melalui Pertamina.
BKS Blok Cepu merupakan gabungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola penyertaan modal (Participating Interest/PI) 10%. Dari 10% PI itu dibagi empat BUMD yakni BUMD Bojonegoro (PT. Asri Dharma Sejahtera/ADS) mendapat 4,5%, BUMD Provinsi Jatim (PT. Petrogas Jatim Utama/PJU) 2,2%, BUMD Blora (PT Blora Patragas Hulu/BPH) 2,28 %, dan BUMD Provinsi Jateng (Sarana Patra Hulu Cepu/SPHC) 1,1%.
Untuk diketahui, sebelum kilang TWU berhenti operasi akibat tidak memperoleh pasokan minyak dari Lapangan Banyu Urip sejak 2015 lalu, telah menyumbangkan kontribusi pendapatan cukup signifikan kepada pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat dalam berbagai bentuk setoran pajak. Di tahun 2015, total kontribusi pajak TWU tercatat mencapai lebih dari Rp 311 miliar.
Selain itu, hingga akhir tahun 2015, TWU memiliki kurang lebih 180 karyawan yang mayoritas merupakan warga lokal sekitar Kabupaten Bojonegoro dan Jawa Timur. Juga mendorong tumbuhnya pengusaha-pengusaha lokal antara lain transportir BBM, vendor, rumah makan, dan lain-lain.
Keberadaan kilang minyak TWU juga telah menciptakan tambahan lapangan pekerjaan sekitar 5.300 orang di tingkat Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
Pembangunan kilang TWU ini juga selaras dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 146 tahun 2015 mengenai pelaksanaan pembangunan kilang minyak di Indonesia. Kilang mini menjadi salah satu solusi bagi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor BBM. Selain itu, juga dapat menciptakan optimalisasi produksi pada lapangan minyak mentah di daerah-daerah marginal.
Kontrak pembelian minyak TWU dari Lapangan Banyu Urip berlaku selama 10 tahun terhitung sejak 2010 – 2020. Namun dalam kontrak ada kesepakatan kontrak pembelian akan dievaluasi setiap lima tahun sekali.
Untuk kontrak lima tahun pertama telah habis pada 15 Januari 2015. Sesuai harga yang ditentukan pemerintah pada kontrak lima tahun pertama yang mengacu ICP Arjuna berubah empat kali, yakni pada 2009 dari -USD6.70 per barel, berubah menjadi -USD5.31 per barel pada 2013, dan berubah lagi menjadi – USD4.76 per barel pada 2014 dan 2015 menjadi -USD3.50 per barel. (*)

JAWA TENGAH

Masih Berstatus Siaga, Gunung Merapi Keluarkan Guguran Awan Panas

Tinggalkan komentar

Yogyakarta, Diva.-
Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) melaporkan adanya kejadian guguran awan panas Gunung Merapi pada Kamis (7/1).
Awan panas tersebut tercatat di seismograf dengan amplitudo maksimal 28 milimeter dan durasi 154 detik.
Berdasarkan keterangan dari Kepala BPPTKG, Hanik Humaida, awan panas tersebut meluncur dan mengarah ke hulu Kali Krasak. Cuaca dilaporkan berawan di sekitar Gunung Merapi saat terjadi guguran awan panas.
“Arahnya ke Kali Krasak dengan tinggi kolom abu 200 meter,” jelas Hanik melalui rekaman suara.
Menurut Hanik, jarak guguran dari awan panas tersebut tidak teramati secara visual dikarenakan tertutup kabut, akan tetapi apabila melihat dari rekaman amplitudo dan data rekaman seismiknya diperkirakan tidak lebih dari 1 kilometer.
“Jaraknya ini tidak teramati (secara visual) karena tertutup kabut. Kelihatan di pucuknya saja. Kalau melihat durasinya ini jaraknya pendek,” kata Hanik.
“Kurang dari satu kilometer. Karena dari seismiknya kan cuma 154 detik dan amplitudonya 28 milimeter, jadi ini kecil. Awan panas kecil yang terjadi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Hanik juga menjelaskan bahwa fenomena yang terjadi tersebut merupakan guguran dan bukan letusan.
“Betul. Awan panas guguran (bukan letusan),” jelas Hanik.
Selanjutnya, Hanik juga mengatakan bahwa guguran awan panas tersebut diperkirakan adalah berasal dari gundukan yang terbentuk pada periode sebelumnya, yakni sejak Kamis (31/12) lalu dari lava 1997, yang kemudian meluncur ke arah barat daya menuju Kali Krasak.
“Kan kemarin terjadi adanya gundukan kecil. Diperkirakan itu yang (kemudian) terjadi awan panas,” ungkap Hanik.
Status Gunung Merapi Masih Siaga
Menyinggung mengenai penetapan status Gunung Merapi dengan melihat adanya kejadian guguran awan panas tersebut, Hanik menuturkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menaikkan status dan masih bertahan pada Level III atau ‘Siaga’.
“Status masih sama (Siaga),” ujar Hanik.
Adapun menurut Hanik, penetapan kenaikan status Gunungapi itu didasarkan pada penilaian ancaman terhadap penduduk.
Sejauh ini, BPPTKG telah memberikan rekomendasi kepada seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kebijakan daerah dalam Kawasan Rawan Bencana (KRB) III dengan radius 5 kilometer.
Dalam hal ini, Hanik menilai bahwa rekomendasi assesmen tersebut sudah dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga risiko ancaman bencana dapat dikurangi dan masih dalam kategori aman.
“Sekali lagi saya ingatkan. Status aktivitas Gunungapi itu dasarnya adalah penilaian terhadap ancaman penduduk. Ini kan kita sudah memberikan rekomendasi assesment bahayanya potensi saat ini kan sejauh 5 kilometer. Itu masih aman. Sampai saat ini potensi bahaya belum lebih dari 5 kilometer,” jelas Hanik.
Dari kejadian guguran awan panas tersebut, Hanik juga menyebutkan bahwa belum ada laporan mengenai adanya hujan abu vulkanik.
“Belum ada. Karena ini masih kecil. Sampai sekarang kami belum mendapat laporan mengenai hujan abu,” jelas Hanik.
Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, terkait dengan kejadian ini, BPPTKG belum merevisi rekomendasi aktivitas Gunung Merapi dimana daerah potensi bahaya masih dalam jarak maksimal 5 kilometer dari puncak Gunung Merapi.
Adapun prakiraan daerah bahaya tersebut meliputi Desa Glagaharjo (Dusun Kalitengah Lor); Desa Kepuharjo (Dusun Kaliadem); Desa Umbulharjo (Dusun Palemsari) di Kecamatan Cangkringan, Sleman, DI Yogyakarta.
Kemudian Desa Ngargomulyo (Dusun Batur Ngisor, Gemer, Ngandong, Karanganyar); Desa Krinjing (Dusun Trayem, Pugeran, Trono); Desa Paten (Babadan 1, Babadan 2) di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Selanjutnya Desa Tlogolele (Dusun Stabelan, Takeran, Belang); Desa Klakah (Dusun Sumber, Bakalan, Bangunsari, Klakah Nduwur); Desa Jrakah (Dusun Jarak, Sepi) di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.
Berikutnya Desa Tegal Mulyo (Dusun Pajekan, Canguk, Sumur); Desa Sidorejo (Dusun Petung, Kembangan, Deles); Desa Balerante (Dusun Sambungrejo, Ngipiksari, Gondang) di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten Jawa Tengah. (*)

NASIONAL

Plt Walikota Surabaya Keberatan Wilayahnya Masuk Dalam PSBB Jawa-Bali

Surabaya, Diva.-
Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk sejumlah wilayah di Jawa-Bali tak sepenuhnya direspons positif oleh para kepala daerah.
Salah satunya adalah Plt Walikota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, yang keberatan bila Kota Surabaya harus menerapkan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di Jawa Timur.
Sebab dalam beberapa hari ini sudah terlihat ada penurunan angka kasus, usai kenaikan angka di momen liburan Natal dan tahun baru (Nataru) beberapa waktu lalu.
Sejauh ini, pihak Pemkot Surabaya belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat terkait penerapan PSBB Jawa-Bali.
“Saat mendapati informasi dari Wakil Gubenur Jatim, saya sangat keberatan. Sementara di wilayah Jawa Timur ada empat kabupaten kota yang zona merah tapi tidak diterapkan PSBB. Itu tadi yang juga saya proteskan,” kata Whisnu Sakti Buana dikutip Kantor Berita RMOLJatim usai rapat koordinasi dengan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya di Ruang Sidang Walikota Surabaya, Rabu malam (6/1).
Ia menjelaskan, apabila dilakukan PSBB di Jatim, maka secara menyeluruh kabupaten/kota di Jatim juga harus menerapkan. Itu yang akan disepakati oleh semua pihak.
Akan tetapi apabila peraturan ini hanya diterapkan secara parsial di wilayah yang cenderung membaik beberapa hari ini, maka yang dikhawatirkan adalah banyaknya pasien dari luar kota yang dilimpahkan.
“Apalagi melihat penanganan kita baik. Kan kita jadi ketiban sampur. Kita tidak hanya melihat sisi penanganan Covid-19 saja, tetapi ada dampak yang lebih luas lagi,” tegasnya.
Meskipun penanganan pandemi ini dinilai cukup bagus, akan tetapi ke depan Pemkot Surabaya lebih memaksimalkan peran Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo bersama-sama dengan jajaran Polri dan TNI.
Bahkan dia menyebut, jika diperbolehkan usul ke pusat, Surabaya tidak diberlakukan aturan terbaru tersebut yang mulai diterapkan pada 11-25 Januari 2020 mendatang.
“Kita juga masih ada waktu untuk mengusulkan hal ini ke pusat. Intinya kita akan berusaha yang terbaik untuk Kota Pahlawan,” pungkas Whisnu.
Berdasarkan keputusan Presiden Joko Widodo terkait kota yang diminta untuk menerapkan PSBB di Jawa Timur adalah Malang Raya dan Surabaya Raya. (*)

NASIONAL

Jawa-Bali PSBB, Wagub Jatim Masih Tunggu Surat Edaran

Tinggalkan komentar

Surabaya, Diva.-
Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengaku masih menunggu informasi lebih lanjut terkait wacana pembatasan aktivitas mulai 11-25 Januari 2021.
“Kami belum bisa banyak komentar. Itu pusat kan, masih akan menerbitkan edaran. Jadi kami tunggu edarannya, karena masih dipersiapkan sama pusat. Kita tunggu,” ujar Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak, Rabu (6/1).
Pemerintah telah memutuskan untuk melakukan pengetatan pembatasan pergerakan masyarakat. Khususnya di wilayah Jawa dan Bali.
Kebijakan ini dimaksud untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Mengingat di beberapa daerah meningkat secara eksponensial, sesuai amanat Peraturan Pemerintah 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Khusus untuk Jawa Timur, pembatasan pergerakan secara terbatas akan diterapkan di kabupaten/kota di Malang Raya dan Surabaya Raya.
Emil yang juga mantan Bupati Trenggalek itu mengatakan, sebenarnya Pemprov Jatim sudah siap. Salah satunya dengan memperkuat pelaksanaan operasi yustisi.
“Kalau kesiapan iya. Cuma kan kita mesti pastikan yang dimaksud pembatasan work from home (WFH) 75 persen ini seperti apa persisnya, terhadap masing-masing sektor,” tegas Emil, dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, kata Wagub, juga turut memantau kebijakan yang baru dirilis tersebut meski sedang isolasi mandiri.
“Ibu Gubernur terus mantau. Tadi dibahas juga di rapat koordinasi tadi pagi dengan pemerintah pusat. Edaran resminya yang masih diproses di atas,” tandasnya. (*)

NASIONAL

Arab Saudi Buka Haji dan Umroh

Jakarta, Diva.-
Pimpinan DPR RI mengapresiasi keputusan Kerajaan Arab Saudi yang telah membuka kembali kedatangan jamaah haji dan umroh.
Pemerintah Arab Saudi juga telah mencabut larangan penerbangan internasional ke negaranya dan membuka kembali kegiatan ibadah umrah pada 3 Januari 2021 kemarin.
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, meminta Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) untuk dapat segera melakukan komunikasi dan koordinasi kepada Kerajaan Arab Saudi dalam menindaklanjuti hal tersebut.
“Kemenag harus segera memastikan Kedutaan Besar Arab Saudi agar jemaah umrah Indonesia diberikan ijin untuk melakukah ibadah umrah ke Tanah Suci,” ujar Aziz kepada wartawan, Rabu (6/1).
“Ditjen PHU juga segera menginformasikan kepada seluruh biro perjalanan umrah agar jemaah yang akan diberangkat ke Tanah Suci dapat mempersiapkan diri secara matang sampai dibuka kembali penerbangan Indonesia ke luar negeri,” imbuhnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini berharap agar Kemenag dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga dapat memastikan para jamaah umrah yang berangkat sudah bebas Covid-19.
Hal itu guna menghindari terulangnya peristiwa penangguhan kepulangan jamaah umrah asal Indonesia.
“Kemenag dan Kemenkes untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan secara ketat oleh seluruh jamaah saat umrah dan melakukan pengawasan secara ketat atas pelaksanaan protokol kesehatan guna meminimalisir potensi jamaah terinfeksi Covid-19,” tegasnya.
Selain itu, Azis meminta pemerintah untuk memastikan para jamaah yang pulang dari ibadah umrah mengikuti prosedur protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.
“Pemerintah harus mensukseskan umroh tahun ini, sebagai upaya diplomasi kontrak haji 2021 dan mengembalikan nama baik Indonesia pasca peristiwa penangguhan jamaah di tahun 2020,” tandasnya. (*)

Koran Lokal Terpercaya