Beranda blog Halaman 2

Saat ‘Guyub Rukun Migunani’ Diuji: Langkah Baru KAGAMA untuk Blora

Veri Dwi Susanto
-
0
Saat ‘Guyub Rukun Migunani’ Diuji: Langkah Baru KAGAMA untuk Blora

Korandiva-BLORA.- Di sebuah pagi yang masih dibalut suasana Lebaran, langkah-langkah para alumni Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada Cabang Blora memasuki Ruang VIP Rumah Dinas Bupati. Minggu (5/4/2026) itu bukan sekadar pertemuan biasa—ada harapan yang dibawa, juga tanggung jawab yang hendak ditegaskan.

Di hadapan mereka, Arief Rohman menyambut dengan cara yang sederhana namun sarat makna: sarapan bersama. Nasi pecel, lontong tahu, asem-asem, hingga kopi santen tersaji hangat—menu khas Blora yang seolah menjadi simbol akar kebersamaan yang tak boleh tercerabut dari tanah sendiri.

Sebanyak 25 anggota KAGAMA duduk melingkar. Di antara mereka hadir nama-nama lintas profesi: Achlif Nugroho Widi Utomo, Bambang Sulistya, Sam Gautama, Yeni E, hingga Galuh. Latar belakang boleh berbeda, tetapi pagi itu mereka disatukan oleh satu identitas: alumni yang ingin tetap “migunani”—berguna bagi daerahnya.

Dalam suasana akrab namun penuh kesadaran, Achlif membuka pembicaraan. Ia tidak sekadar bersilaturahmi. Ia membawa laporan kecil tentang kerja-kerja sunyi: distribusi air bersih di musim kemarau, bantuan bagi korban bencana, dan aksi sosial lain yang mungkin tak selalu tercatat, tetapi nyata dirasakan. Namun, bagi Bupati Arief, itu belum cukup.

Nada suaranya tetap tenang, tetapi pesannya tegas: Blora tidak hanya butuh kepedulian sesaat—Blora butuh gerakan yang terstruktur dan berkelanjutan. Ia lalu melempar gagasan yang langsung mengubah arah diskusi. “Bentuk Desa Binaan,” ujarnya singkat.

Sebuah kalimat sederhana, tetapi mengandung tuntutan besar. Bukan sekadar program simbolik, melainkan sebuah “laboratorium hidup” pembangunan desa—tempat ide diuji, kolaborasi dibangun, dan hasilnya bisa diukur.

Dalam bayangan Bupati, desa itu kelak menjadi titik temu berbagai kekuatan: peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi pertanian yang adaptif, hingga sentuhan infrastruktur yang tepat guna. Jika berhasil, model ini tidak berhenti di satu titik. Ia akan menjalar, ditiru, dan menjadi gerakan bersama lintas alumni perguruan tinggi.

Diskusi pun bergerak ke ranah yang lebih konkret. Pendidikan ikut disorot. Arief mengapresiasi peran alumni, tetapi juga menantang mereka untuk melangkah lebih jauh—membuka akses beasiswa bagi warga kurang mampu. Sebuah pelengkap bagi program beasiswa Pemkab Blora bagi mahasiswa UGM asal daerah.

Pertemuan itu tidak berhenti di meja sarapan. Siangnya, pembicaraan berlanjut di Warung Tani. Lebih teknis, lebih tajam. Para pengurus KAGAMA mulai memetakan desa mana yang paling siap disentuh, merancang program yang bukan hanya bagus di atas kertas, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan warga. Di titik itu, pertemuan berubah makna. Ia bukan lagi sekadar halalbihalal. Ia menjelma menjadi komitmen.

Sebuah langkah kecil yang, jika dijaga konsistensinya, bisa menjadi jejak besar—bahwa alumni tidak hanya pulang untuk mengenang masa lalu, tetapi juga untuk menata masa depan kampung halamannya. Dan dari Blora, gagasan itu mulai diuji: apakah semangat “guyub rukun migunani” benar-benar bisa hidup—bukan hanya sebagai semboyan, tetapi sebagai kerja nyata yang terasa hingga ke pelosok desa. (*)

Lahan Warga Diduga Diserobot, Aparat Dinilai Lamban Tangani Kasus Tambang Galian C di Blora

Eko Budi Kasmijan
-
0
Lahan Warga Diduga Diserobot, Aparat Dinilai Lamban Tangani Kasus Tambang Galian C di Blora

Korandiva-BLORA.– Dugaan penyerobotan lahan dan perusakan aset milik warga kembali mencuat di Kabupaten Blora. Seorang warga Desa Gresi, Kecamatan Jepon, berinisial RAT, melaporkan seorang pengusaha tambang galian C berinisial GT ke kepolisian, setelah lahannya di Desa Sendangharjo diduga dikuasai secara ilegal dan dijadikan akses aktivitas tambang.

Kasus ini memantik perhatian publik, bukan hanya karena dugaan pelanggaran hukum yang serius, tetapi juga karena dinilai lambannya penanganan oleh aparat penegak hukum.

RAT mengungkapkan, saat mendatangi lahannya pada November 2025, ia mendapati perubahan mencolok. Sejumlah pohon jati yang sebelumnya berdiri di atas lahan tersebut telah hilang, sementara sebagian area diduga telah dibuka menjadi jalan untuk kepentingan operasional tambang.

“Tanah itu milik saya, tapi sudah berubah fungsi tanpa izin. Pohon-pohon ditebang, lalu dijadikan akses tambang,” tegas RAT.

Ia menyebut, pihak yang diduga menguasai lahan tersebut adalah GT, pengusaha tambang yang berdomisili di Desa Keser, Kecamatan Tunjungan. Namun, upaya klarifikasi yang dilakukan RAT dengan mendatangi lokasi bersama aparat Bhabinkamtibmas justru berujung ketegangan.

Alih-alih mendapat penjelasan, RAT mengaku mendapat respons ketus dan bahkan ancaman akan dilaporkan balik karena dianggap memasuki lahan milik orang lain.

Merasa tidak ada itikad baik, RAT resmi melaporkan kasus ini ke Polres Blora pada 20 Februari 2026 dengan dugaan penyerobotan lahan dan perusakan aset.

Namun, lebih dari sebulan berselang, penanganan kasus ini dinilai belum menunjukkan progres signifikan. Meski laporan telah diterima dan penyelidikan disebut berjalan, pelapor mengaku belum mendapat kejelasan apakah pihak terlapor telah dipanggil dan diperiksa.

Dokumen Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang diterbitkan pada tanggal yang sama hanya menyebutkan bahwa proses masih dalam tahap pendalaman. Tidak ada informasi konkret terkait langkah tegas terhadap terlapor.

“Saya belum tahu apakah yang bersangkutan sudah diperiksa atau belum. Ini membuat saya ragu, apakah laporan saya benar-benar ditindaklanjuti secara serius,” ujar RAT.

Situasi ini memunculkan pertanyaan publik terkait transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara oleh aparat kepolisian. Terlebih, lahan tersebut diduga digunakan untuk mendukung aktivitas tambang galian C yang perizinannya juga belum jelas.

Jika dugaan ini benar, maka kasus ini bukan sekadar sengketa lahan, melainkan berpotensi menyeret pelanggaran berlapis—mulai dari penguasaan lahan tanpa hak hingga aktivitas tambang ilegal.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Blora belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penyelidikan maupun status pemeriksaan terhadap terlapor.

Kasus ini menjadi ujian bagi aparat penegak hukum di Blora: berpihak pada keadilan atau membiarkan praktik-praktik ilegal terus berlangsung tanpa kepastian hukum. (*)

Dirut Bulog Dihadang Petani Tebu Blora, Krisis PG GMM Kian Memanas

Supriyanto
-
0
Dirut Bulog Dihadang Petani Tebu Blora, Krisis PG GMM Kian Memanas

Korandiva—BLORA.- Gelombang kekecewaan petani tebu akhirnya meledak di jalanan. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, dihadang langsung oleh petani saat rombongannya menuju PT Gendhis Multi Manis (GMM) di Blora, Jawa Tengah.

Aksi spontan ini menjadi puncak kemarahan ribuan petani yang sebelumnya turun ke jalan menuntut kejelasan nasib panen tebu mereka, menyusul mandeknya operasional pabrik gula GMM yang tak kunjung beroperasi menjelang musim giling 2026.

Dalam video yang viral, petani menghadang kendaraan sambil membentangkan spanduk tuntutan. Mereka mendesak dialog terbuka dan solusi konkret, bukan sekadar janji. Situasi ini memperlihatkan betapa gentingnya kondisi di lapangan—petani dihadapkan pada ancaman gagal jual hasil panen.

Di hadapan tekanan tersebut, Ahmad Rizal akhirnya angkat bicara. Ia mengakui perlunya pembenahan mendasar pada pabrik, termasuk penggantian mesin yang selama ini dinilai tidak sesuai peruntukan.

“Mesin akan diganti menjadi khusus penggilingan tebu, bukan rafinasi,” ujarnya. Namun pernyataan ini justru memunculkan pertanyaan baru: mengapa kesalahan fundamental itu baru diperbaiki setelah krisis terjadi?

Sebagai langkah darurat, Bulog berjanji menyerap seluruh hasil tebu petani Blora dan menyalurkannya ke empat pabrik gula BUMN di Jawa Tengah. Skema ini disebut sebagai solusi sementara sembari menunggu perbaikan GMM rampung.

Di sisi lain, perombakan besar juga disiapkan. Manajemen pabrik akan diganti, dengan klaim melibatkan tenaga lokal. Janji ini terdengar normatif di tengah tuntutan petani akan perubahan nyata, bukan sekadar restrukturisasi di atas kertas.

Tak kalah penting, nasib pekerja pabrik turut menjadi sorotan. Bulog memastikan tidak akan ada PHK selama masa perbaikan. Para pekerja disebut akan dialihkan sementara ke unit usaha Bulog di wilayah Jateng-DIY.

Meski demikian, publik masih menunggu bukti konkret dari seluruh komitmen tersebut. Sebab bagi petani, waktu bukan sekadar angka—setiap hari keterlambatan berarti kerugian nyata di ladang.

Peristiwa penghadangan ini menjadi alarm keras: tata kelola industri gula, khususnya di GMM, tak lagi bisa ditambal dengan janji. Tanpa langkah cepat dan transparan, krisis kepercayaan petani berpotensi berubah menjadi gejolak yang lebih luas. (*)

Ribuan Petani Tebu “Kepung” Kota Blora Desak Perbaikan PG GMM, DPRD Justru Absen

Eko Budi Kasmijan
-
0
Ribuan Petani Tebu “Kepung” Kota Blora Desak Perbaikan PG GMM, DPRD Justru Absen

Korandiva-BLORA.– Gelombang kemarahan petani tebu tak lagi terbendung. Ribuan petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Blora, turun ke jalan dalam aksi besar-besaran yang mengguncang kota, Kamis (2/4).

Iring-iringan panjang bak “konvoi perlawanan” memenuhi akses menuju pusat kota. Sedikitnya 180 truk pengangkut tebu, 7 bus, 2 pikap, puluhan mobil pribadi, serta 3 traktor (jonder) lengkap dengan sound horeg dan poster tuntutan, bergerak serempak menuju Alun-Alun Blora. Warga di sepanjang jalan dibuat heboh oleh aksi yang jarang terjadi dalam skala sebesar ini.

Dalam orasinya, Ketua DPC APTRI Blora, Sunoto, melontarkan tuntutan keras kepada manajemen PT Gendhis Multi Manis (GMM). Ia mendesak agar perbaikan boiler segera dilakukan serta meminta adanya pergantian manajemen yang dinilai gagal dan tidak profesional.

“Petani tidak bisa terus menjadi korban. Kami menanam di lahan hingga 5.000 hektare, tapi hasilnya justru merugi,” tegasnya.

Masalah bermula saat pabrik gula GMM berhenti beroperasi di tengah musim giling 2025 dengan alasan kerusakan mesin boiler. Dampaknya fatal. Tebu petani terpaksa dialihkan ke pabrik lain seperti PG Trangkil dan PG KTM Lamongan.

Alih distribusi itu bukan solusi, melainkan sumber masalah baru. Biaya transportasi membengkak, waktu pengiriman molor, dan ironisnya—tidak semua tebu terserap. Kerugian pun membengkak hingga miliaran rupiah. Sementara sebagian besar petani diketahui menanggung beban modal dari pinjaman bank.

Pemerintah Kabupaten Blora melalui Sekretaris Daerah, Komang Gede Irawadi, menerima seluruh aspirasi petani dan berjanji akan meneruskannya ke Perum Bulog serta pemerintah pusat. Harapannya, ada langkah konkret mengingat gula menjadi bagian penting dari program ketahanan pangan nasional.

Namun di tengah panasnya tuntutan rakyat, satu hal justru mencolok: nihilnya kehadiran wakil rakyat. Tak satu pun anggota DPRD Blora tampak di lokasi aksi. Situasi ini memunculkan pertanyaan tajam: di mana suara wakil rakyat saat petani berjuang mempertahankan hidupnya?

Aksi damai ini bukan sekadar unjuk rasa. Ini adalah peringatan keras—bahwa ketika kebijakan dan pengelolaan gagal, rakyat kecil dipaksa menanggung beban paling berat. Dan ketika mereka bersuara, diamnya para pemegang mandat justru menjadi ironi yang sulit diterima. (*)

Ribuan Petani Kepung Alun-alun Blora, Tagih Janji Operasional PG GMM: Ultimatum 10 April atau Bergerak ke Jakarta

Supriyanto
-
0
Ribuan Petani Kepung Alun-alun Blora, Tagih Janji Operasional PG GMM: Ultimatum 10 April atau Bergerak ke Jakarta

Korandiva-BLORA.— Kesabaran petani tebu di Blora tampaknya telah mencapai batas. Sekitar 2.000 petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Blora turun ke jalan, Kamis (2/4/2026), mengepung Alun-alun Blora dalam aksi damai yang sarat tekanan politik.

Mereka datang bukan sekadar menyuarakan aspirasi, melainkan menagih janji yang hingga kini tak kunjung ditepati: kepastian operasional Pabrik Gula Gendhis Multi Manis (PG GMM), anak perusahaan Perum BULOG, yang mati suri sejak 2025 akibat kerusakan mesin boiler.

Dengan iring-iringan sekitar 193 truk bermuatan tebu—simbol kegelisahan sekaligus ancaman kerugian—massa menyuarakan kekecewaan terhadap pemerintah pusat. Bendera Merah Putih berkibar di antara batang tebu yang mengering, seolah menegaskan bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar urusan teknis, melainkan menyangkut nasib ribuan keluarga petani.

Ketua DPC APTRI Blora, Sunoto, secara terbuka melontarkan ultimatum keras kepada Direktur Utama BULOG dan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini bukan lagi sekadar aspirasi. Ini penagihan janji. Yang bisa menjawab hanya Dirut BULOG dan Presiden,” tegasnya.

Tiga tuntutan dilayangkan tanpa kompromi: perbaikan total mesin pabrik agar bisa giling pada musim 2026, perombakan manajemen dengan tenaga profesional, serta opsi terakhir—menyerahkan pengelolaan kepada pihak yang dinilai lebih kompeten jika BULOG dianggap gagal.

Di balik tuntutan itu, tersimpan kerugian yang tak kecil. Sedikitnya 5.000 hektare tebu tahun lalu tak terserap, dengan estimasi kerugian mencapai Rp100 miliar. Tahun ini, ancaman kerugian yang lebih besar sudah di depan mata, sementara tebu petani telah siap ditebang tanpa kepastian pembeli.
“Kalau tahun ini tidak giling lagi, kerugian akan berlipat. Petani sudah di ujung tanduk,” kata Sunoto.

Kondisi ini memaksa petani mencari jalan keluar sendiri dengan mengirim hasil panen ke luar daerah, seperti Ngawi dan Trangkil, Pati. Namun langkah itu hanya solusi sementara yang justru menambah biaya distribusi dan menggerus keuntungan petani.
Ironisnya, PG GMM yang sejak awal digadang-gadang sebagai tulang punggung ekonomi Blora kini justru menjadi simbol kegagalan pengelolaan. Pabrik yang dibangun untuk kesejahteraan rakyat lokal itu kini terbengkalai, meninggalkan beban ekonomi yang kian berat.
“Kalau pabrik ini tidak bisa dijalankan, artinya kita gagal menjaga amanah,” ujar Sunoto.

Pemerintah Kabupaten Blora melalui Sekretaris Daerah Komang Gede Irawadi hanya bisa berjanji akan meneruskan tuntutan ke pemerintah pusat. Respons normatif ini belum menjawab kegelisahan petani yang menuntut kepastian konkret, bukan sekadar disposisi administratif.

Aksi yang berlangsung selama dua jam itu berakhir tertib. Namun pesan yang ditinggalkan jelas: waktu hampir habis.
Petani memberi tenggat hingga 10 April 2026. Jika tak ada jawaban, gelombang aksi yang lebih besar siap digelar—dengan Jakarta sebagai tujuan berikutnya.
Blora kini menunggu. Antara janji yang ditepati, atau kemarahan petani yang tak lagi bisa dibendung. (*)

Bupati Blora Copot Sekwan Plt Gara-Gara Mobil Dinas Dipakai Lebaran

Veri Dwi Susanto
-
0
Bupati Blora Copot Sekwan Plt Gara-Gara Mobil Dinas Dipakai Lebaran

Korandiva-BLORA.— Bupati Blora, Arief Rohman, akhirnya mengambil langkah tegas: mencopot Agus Listiyono dari jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Blora. Pencopotan ini dipicu penggunaan mobil dinas berpelat merah untuk kepentingan pribadi saat momentum Lebaran—praktik yang seharusnya sudah lama menjadi “pantangan” bagi pejabat publik.

Keputusan tersebut resmi berlaku per 1 April 2026. Posisi Plt Sekwan kini diisi oleh Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Blora. Langkah ini disebut sebagai bentuk ketegasan pemerintah daerah agar fasilitas negara tidak terus-menerus diperlakukan seperti milik pribadi.
“Ini bukan sekadar pelanggaran teknis, tapi soal integritas,” tegas Arief. Ia menambahkan, selain pencopotan jabatan, Agus juga dijatuhi sanksi berupa surat teguran.

Kasus ini bermula dari aksi Agus yang menggunakan mobil dinas bernomor polisi K 28 E untuk rangkaian perjalanan silaturahmi pada 21 Maret 2026. Dari kediaman bupati, ia melanjutkan perjalanan ke rumah orang tua di Kunduran, lalu ke Sragen untuk menemui mertua. Perjalanan tersebut terekam kamera warga di Jalan Raya Tangen dan viral di media sosial—memantik sorotan tajam publik.

Ironisnya, Agus mengaku mengetahui adanya Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2026 yang secara tegas melarang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, terutama saat hari raya. Namun, ia berdalih “kurang cermat” dalam memahami aturan.

Dalih itu jelas sulit diterima. Regulasi sudah gamblang: kendaraan dinas hanya untuk kepentingan tugas, bukan urusan keluarga. Ketika aturan sejelas itu masih dilanggar, publik wajar mempertanyakan kedisiplinan dan etika pejabat.

Langkah pencopotan ini menjadi pesan keras bagi ASN di lingkungan Pemkab Blora: penyalahgunaan fasilitas negara bukan lagi pelanggaran sepele. Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas, tindakan semacam ini tak hanya mencoreng institusi, tetapi juga menggerus kepercayaan publik.
Kini, yang diuji bukan hanya individu, melainkan konsistensi pemerintah daerah dalam menegakkan disiplin—tanpa tebang pilih. (*)

Janji Dirut Bulog Tak Kunjung Ditepati, 3000 Petani Tebu Blora Siap Turun ke Jalan

Supriyanto
-
0
Janji Dirut Bulog Tak Kunjung Ditepati, 3000 Petani Tebu Blora Siap Turun ke Jalan

Korandiva-BLORA.– Bara kekecewaan petani tebu di Kabupaten Blora kian sulit dibendung. Janji Direktur Utama Bulog yang dilontarkan dalam pertemuan resmi di Jakarta, Januari 2026 lalu, hingga kini belum juga terealisasi. Padahal, komitmen tersebut disaksikan langsung oleh Bupati Blora Arief Rohman, Wakil Bupati Sri Setyorini, serta Ketua DPRD Mustopa.

Kondisi ini memicu kemarahan kolektif petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Blora. Mereka menilai Bulog tidak serius menyelamatkan nasib petani tebu yang kini berada di ambang kehancuran.

“Selama janji itu belum dipenuhi, semangat juang kami tidak akan padam,” tegas Ketua APTRI Blora, Sunoto, dalam pertemuan bertajuk Diplomasi Kuliner, Rabu (1/4/2026).
Istilah “diplomasi kuliner” bukan sekadar simbol. Di balik suasana santai, forum tersebut menjadi ajang konsolidasi serius untuk menyatukan barisan dan mengobarkan kembali semangat perlawanan. APTRI secara terbuka menuding buruknya manajemen PT GMM Bulog sebagai biang kerok keterpurukan industri tebu rakyat di Blora.

Empat Tuntutan Keras
Dalam aksi damai yang dijadwalkan Kamis (2/4/2026), sedikitnya 3.000 massa akan turun ke Alun-alun Blora dengan membawa empat tuntutan utama:

  1. Perbaikan segera dua boiler rusak agar musim giling 2026 tidak gagal total.
  2. Reformasi total manajemen PT GMM Bulog dengan figur profesional dan berintegritas.
  3. Pengaktifan kembali hubungan tripartit antara petani, manajemen, dan pemerintah daerah.
  4. Opsi tegas: jika Bulog tak mampu, pabrik gula diminta dilepas ke pihak swasta.

Tak hanya massa besar, aksi ini juga akan diikuti 182 truk, alat berat, hingga kelompok kesenian barongan—menunjukkan keseriusan sekaligus tekanan simbolik terhadap pemerintah dan Bulog.

Peringatan Soal “Penumpang Gelap”
Di tengah konsolidasi, muncul kekhawatiran adanya pihak yang mencoba menunggangi aksi. Mantan kepala desa, Agus Joko Susilo, mengingatkan agar peserta tetap waspada.
“Informasi sudah beredar. Ada potensi pihak yang memanfaatkan situasi. Ini harus diantisipasi sejak awal,” ujarnya.

Solidaritas dari Akar Rumput
Dukungan juga datang dari berbagai lapisan. Seorang petani, Mudo, bahkan mengaku telah menyiapkan logistik secara mandiri untuk memastikan peserta aksi tetap bertahan di lapangan. Sementara petani milenial seperti Untoro dan Hery menegaskan bahwa aksi ini lahir dari panggilan nurani.
“Kami tidak rela petani terus jadi korban janji yang tak pernah ditepati,” tegas mereka.

Seruan Moral dan Ancaman Sosial
Nada kritik dalam gerakan ini tak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga moral. Para petani menilai ingkar janji sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik—bahkan mengutip nilai-nilai religius sebagai pengingat beratnya konsekuensi.

Penasehat APTRI, Bambang Sulistya, tetap mengingatkan agar aksi berlangsung damai dan tidak anarkis.
“Jaga kendali, jaga persatuan. Tapi perjuangan ini harus terus berjalan,” ujarnya.
Dengan tekanan massa yang kian membesar, publik kini menanti: apakah Bulog akan segera menepati janji, atau justru membiarkan gelombang perlawanan petani semakin tak terbendung? (*)

Waka Adm Lukman Jayadi Pimpin Langsung Operasi Simpatik di Ketringan, 8 Batang Kayu Jati Ilegal Diamankan

Supriyanto
-
0
Waka Adm Lukman Jayadi Pimpin Langsung Operasi Simpatik di Ketringan, 8 Batang Kayu Jati Ilegal Diamankan

Korandiva-BLORA.– Waka Administratur KPH Cepu, Lukman Jayadi, turun langsung memimpin operasi simpatik di Desa Ketringan, Kecamatan Jiken, Senin (30/3/2026), menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penyimpanan kayu jati ilegal. Dalam kegiatan patroli gabungan bersama jajaran BKPH Wonogadung, petugas menemukan tumpukan kayu jati berbentuk persegi di pinggiran rumah warga.

Sebanyak 8 batang kayu jati dengan panjang 340 cm dan ukuran 20 x 20 cm berhasil diamankan sebagai barang bukti. Proses penindakan dilakukan secara humanis dengan melibatkan Kepala Desa Ketringan guna menjaga situasi tetap kondusif. Selanjutnya, kayu tersebut langsung dievakuasi dan diamankan ke TPK Cabak untuk proses lebih lanjut sesuai prosedur.

Lukman Jayadi menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus menindak tegas praktik ilegal.

“Kami mengapresiasi peran serta masyarakat yang telah memberikan informasi. Ke depan, kami akan terus mengedepankan langkah persuasif dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya. Hingga malam hari, personel Polhutmob dan jajaran BKPH tetap siaga di pos masing-masing, dengan situasi wilayah terpantau aman dan kondusif. (*)

Lebaran yang Menghapus Jarak: Ketika PKL dan Bupati Duduk Semeja

Veri Dwi Susanto
-
0
Lebaran yang Menghapus Jarak: Ketika PKL dan Bupati Duduk Semeja

Korandiva-BLORA.- Suasana hangat tak sekadar terasa—ia benar-benar hidup di Rumah Dinas Bupati Blora, Sabtu (28/3/2026). Di tengah nuansa Lebaran yang masih lekat, rombongan pedagang kaki lima yang tergabung dalam Pujakumara datang bukan hanya untuk bersalaman, tetapi meneguhkan ikatan sosial yang kerap terpinggirkan oleh hiruk-pikuk ekonomi jalanan.

Mereka disambut langsung oleh Bupati Arief Rohman—atau yang akrab disapa Gus Arief—bukan dalam formalitas kaku, melainkan dalam suasana yang cair dan setara. Ruang VIP yang biasanya terasa eksklusif, siang itu berubah menjadi ruang kebersamaan. Tawa, obrolan ringan, hingga santap hidangan khas Lebaran menjadi penanda bahwa jarak antara pemimpin dan rakyatnya bisa luruh dalam momen yang tepat.

“Bagai mendapat durian runtuh,” ujar Supriyanto, Ketua Pujakumara, dengan mata berbinar. Bukan semata karena jamuan, melainkan karena rasa dihargai. Diwongke—sebuah kata sederhana dalam bahasa Jawa yang sarat makna—menjadi inti dari pertemuan itu.

Di balik suasana hangat, terselip pesan yang tajam. Gus Arief tidak hanya mengapresiasi, tetapi juga menegaskan tanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa ruang publik seperti Alun-Alun Blora bukan sekadar tempat mencari nafkah, melainkan wajah kota yang harus dijaga bersama.

“Berdagang itu ibadah. Tapi jangan lupa, kita juga punya tanggung jawab menjaga Alun-Alun tetap BINA: Bersih, Indah, Nyaman, dan Asri,” pesannya, lugas namun mengena.

Pesan itu diperkuat oleh sesepuh Pujakumara, Khoirurroziqin, yang mendorong agar semangat kebersamaan tidak berhenti di ruang pertemuan. Kerja bakti rutin setiap Jumat kembali digaungkan—sebuah langkah kecil yang, bila konsisten, mampu menjaga marwah ruang publik.

Pertemuan itu akhirnya ditutup dengan doa. Namun lebih dari itu, yang tertinggal adalah rasa—bahwa di tengah dinamika ekonomi kecil yang kerap terabaikan, ada ruang dialog yang terbuka, ada tangan yang menyambut, dan ada harapan yang dirawat bersama.

Bagi para pedagang, siang itu bukan sekadar halalbihalal. Ia adalah pengakuan. Ia adalah penguatan. Dan mungkin, ia adalah awal dari relasi yang lebih manusiawi antara kekuasaan dan mereka yang setiap hari menghidupi denyut kota dari pinggir jalan. (*)

Ratusan Jamaah Padati Sholat Idul Fitri 1447 H di Desa Biting Kecamatan Sambong

Taufiq Rohman
-
0
Ratusan Jamaah Padati Sholat Idul Fitri 1447 H di Desa Biting Kecamatan Sambong

Korandiva-BLORA.- Suasana penuh khidmat dan kebahagiaan menyelimuti pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1447 Hijriah di Masjid Jamik desa Biting kecamatan Sambong, Sabtu pagi (21/3/2026). Sejak fajar menyingsing, ratusan jamaah telah memadati area masjid hingga ke halaman dan ruas jalan di sekitarnya.

Takbir, tahmid, dan tahlil menggema menggetarkan hati, seolah menjadi penanda kemenangan umat Islam setelah sebulan penuh menjalani ibadah puasa Ramadan. Wajah-wajah penuh syukur tampak dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga para lansia yang dengan penuh semangat turut hadir.

Dan Terpantau juga oleh awak media, beberapa jamaah ada yang membawa alas shalat bagi yang tidak kebagian Shaf didalam masjid, yaitu dengan membawa alas koran ataupun terpal yang dijadikan alas buat menjalankan shalat Idul fitri hingga selesai.

Pelaksanaan Shalat Id berlangsung dengan tertib dan lancar. Bertindak sebagai imam Kiai Nurhadi, Khatib Ustadz Baidhowi, beliau menyampaikan khutbah yang sarat makna tentang pentingnya menjaga fitrah, mempererat silaturahmi, serta meningkatkan kepedulian sosial di tengah kehidupan masyarakat. “Idul Fitri kembali suci bersih dari dosa seperti anak yang baru lahir, dan jangan dinodai dengan melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Bukan sekadar perayaan, tetapi momentum untuk kembali kepada kesucian hati, memperbaiki diri, dan memperkuat ukhuwah,”ujar khatib dalam khutbahnya yang disambut khusyuk oleh jamaah.

Yang menarik, suasana kebersamaan begitu terasa usai pelaksanaan sholat. Jamaah saling bersalaman, berpelukan, bahkan tak sedikit yang menitikkan air mata haru terutama mereka yang lama tak berjumpa dengan keluarga dan kerabat.

Masjid Jamik Baitussalam Biting juga terlihat lebih semarak dengan penataan yang rapi dan kebersihan yang terjaga. Panitia pelaksana turut menyediakan fasilitas tambahan seperti area parkir yang lebih luas guna mengakomodasi lonjakan jamaah.

Momentum Idul Fitri kali ini menjadi pengingat bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya terletak pada kemeriahan, tetapi pada kebersamaan dan keikhlasan hati dalam saling memaafkan.

Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin
Suasana gembira dan kebersamaan sangat terlihat setelah shalat selesai para jamaah saling bersalaman bermaaf maafan dan berbagi kebahagian di hari yang fitrah ini. (*)

123...265Halaman 2 dari 265