BLORA.-

Genderang pesta demokrasi telah memasuki tahapan kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Di tengah hiruk pikuk itu para pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Blora memanfaatkan momentum tersebut untuk berikhtiar mencari informasi dan solusi bagi 519 orang para purna tugas Pegawai Negeri Sipil atau Apatatur Sipil Negara (PNS/ASN) di Kabupaten Blora, yang sampai saat ini belum mendapatkan atau belum mengambil dana tabungan uang muka perumahan yang dulu dikelola oleh BAPERTARUM dan saat ini dilanjutkan oleh BP TAPERA.
Ketua PWRI Provinsi Jawa Tengah, H. Hendro Martoyo yang mantan Bupati Jepara dua periode mengatakan, bahwa para pensiunan PNS/ASN di Jateng yang belum mendapatkan pengembalian dana tabungan uang muka perumahan sebanyak 17.211 orang dengan nilai dana mencapai Rp 41,3 miliar.
“Langkah dan kiprah para pengurus PWRI untuk membantu dan memperlancar dalam memperoleh dana tabungan uang muka perumahan bagi para wredatama tersebut sebagai tindak lanjut kerja sama PB PWRI Pusat dengan Badan Pengelola Dana Tabungan Perumahan Rakyat(BP TAPERA),” jelasnya, Sabtu (29/11/2023).
Persoalan yang ada berkaitan dengan para pensiunan PNS/ASN eks Bapertarum sebanyak 519 orang yang berasal dari Bumi Blora Mustika adalah kesulitan untuk memperoleh alamat saat ini dan asal instasi yang bersangkutan, hanya tersedia data yang berisi nama dan NIP lama.
“Berbagai upaya dan kiprah yang dilandasi dengan niat untuk beribadah dan pengabdian tanpa pamrih yang sudah dilakukan oleh para pengurus PWRI Kabupaten Blora,” ucapnya.
Pertama, membentuk Tim Pengabdian Kelangitan(TPK) yang diketuahi oleh H.Umartono wakil Ketua PWRI Blora mantan asisten dua Setda Blora dengan tugas utama ,yaitu melacak keberadaan ke 519 orang melaluhi pendekatan berbagai pihak terkait untuk memperoleh kelengkapan imformasi tentang para purna tugas tersebut.
Kedua, melakukan audensi,konsultasi dan senergi ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Blora.Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2023 yang diterima langsung oleh Sekretaris BKD Nunik Sulistiyo matan camat Sambong.
Dari kegiatan audensi tersebut belum bisa membuah hasil.Karena BKD hanya bisa melacak secara elektronik untuk para pensiun PNS/ASN mulai tahun 2017,sebelum tahun itu hanya tercatat dalam data manual yang beradaan data sangat sulit dilacak.
Pengalaman ini menumbuhkan spirit baru bagi para pengurus PWRI yang diilhami oleh ungkapan bijak sebagai berikut: Bila satu pintu tertutup carilah pintu lain yang masih terbuka.
Tapi bila semua pintu sudah tertutup carilah cendela yang masih terbuka.Tapi bila cendela juga tertutup carilah atap yang barangkali ada yang terbuka. Namun bila semuanya sudah tertutup maka hanya ada satu pintu yang selalu terbuka, yaitu pintu doa.
Ketiga, memotivasi para pengurus PWRI baik di tingkat Kabupaten,Kecamatan maupun PWRI Kelurahan untuk ikut berkiprah mencari kelengkapan data dari 519 para purna tugas tersebut dengan memberikan waktu hanya dua minggu untuk mendapatkan data alamat dan keadaan saat ini apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia.
Keempat, melakukan kerjasama dengan pengurus IPPK (Insan Purnakaryawan Pendidikan dan Kebudayaan )Kabupaten Blora yang dikomandani oleh H.Suparjan yang kebetulan pengurus PWRI Kecamatan.
Mengapa langkah ini ditempuh, karena mayoritas dari 519 orang pensiunan tersebut ber NIP dari Pendidikan dan Kebudayaan.
Dari berbagai ikhtiar tersebut ternyata sampai awal bulan November 2023 telah dapat diperoleh data yang lengkap sebanyak 43 orang. Selanjutnya pengurus PWRI Kabupaten melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BRI Cabang Blora.
Hasilnya pihak BRI Cabang Blora siap mencairkan dana tabungan uang muka perumahan bagi para pensiun PNS/ASN yang belum diambil tidak dibatasi waktu kapanpun bisa dicairkan dengan persyaratan sebagai berikut, bagi para pensiunan yang masih hidup dokumen yang harus dipersiapkan dan datang langsung ke BRI, di antaranya foto copy KTP penerima, foto copy SK Pensiunan atau KARIP, copy halaman depan buku tabungan dan surat pernyataan bermaterai (format ditentukan BP Tapera).
Namun bagi yang sudah meninggal dapat dicairkan oleh ahli waris atau kuasa atau perwakilan dari pensiunan ASN/PNS dengan membawa kelengkapan dokumen copy seluruh KTP Peserta pensiun,Ahli waris/kuasa/perwakilan.copy SK Pensiun atau KARIP, Copy halaman depan buku tabungan,Copy pernyataan bermateri(Format ditentukan BP TAPERA),Copy surat keterangan ahli waris,dan Asli Surat Kuasa ditandatangani seluruh ahli waris diatas materi jika ahli waris lebih dari satu orang.
Sesuai informasi dari Yanita atau panggilan akrab Nita petugas transaksi BRI Cabang Blora silahkan datang ke BRI pasti akan diberi pelayan prima,bila dokumen sudah lengkap langsung dicairkan saat itu.
Bahkan Ia juga menginformasikan sudah banyak para pensiunan eks Bapertarum yang sudah mencairkan tanpa ada pungutan biaya administrasi.
Ada ungkapan bijak yang patut jadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua”Setiap orang yang mempunyai niat baik untuk membatu orang lain pasti akan mendapat kemudahan dan kebahagiaan hidup”. (*).

BLORA.-

Bertempat di Petak 24 RPH Banyurip BKPH Temanjang telah diresmikan sumur air bersih oleh Administratur KPH Randublatung Ida Jatiyana S.hut sekaligus tasakuran Selasa (28/11/2023).
Pada kesempatan itu Ketua LMDH Langgeng Jati Desa Tanggel Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Sutamsu menguraikan perihal mendapatkan sumber air bersih.
“Kita atas nama LMDH Langgeng Jati mengucapkan terima kasih kepada Perhutani Randublatung khususnya kepada ADM yang telah menyalurkan dana TJSL sebesar Rp 21.718.000,- sehingga kita dan teman-teman sepakat membuat sumur dengan cara ngebor di tanah hutan, tepatnya dipetak 23 RPH Banyurip dengan kedalaman 30 meter, akirnya dapat mata sumber air bersih semoga bermanfaat utuk masyarakat sekitar hutan,”ujar Tamsu.

Pada kesempatan itu ADM KPH Randublatung Ida Jatiyana S.hut menyampaikan rasa bangga dan mengpresiasi kepada masyarakat sekitan hutan khususnya warga Dukuh Delok Desa Tanggel.
“Saya pribadi merasa senang dan bangga karena kegotong-royongan masyarakat di sini, saya juga berikan apresiasi kepada LMDH Langgeng Jati karena bantuan TJSL bisa diwujudkan sumur bor hingga keluar air bersih dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya,” ungkap Jatiyana.
“Bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian Perhutani kepada masyarakat, karena itu mari kita jaga kelestarian hutan ini agar selalu ada sumber air bersih,” pesan Ida. (*)

BLORA.-

Badan Pengawasan Pemilian Umum (BAWASLU) Kabupaten Blora, Selasa (28/11/2023) telah menggelar Apel Siaga Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Alun-alun Blora.
Tema yang dipilih adalah “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”. Kegiatan apel siaga diikuti unsur Forkompida, para ketua partai peserta Pemilu 2024, berbagai pihak terkait dan 494 pengawas Pemilu di seluruh jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Blora.
Dalam sambutannya Ketua Bawaslu Blora Andyka Fuad Ibrahim menegaskan, bahwa sebagai pengawas Pemilu sudah siap melaksanakan tugas pengawasan secara profesional sesuai aturan yang berlaku, yaitu untuk mengawasi, mencegah dan menindak agar pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan luber dan jurdil.
Ia mengedepankan upaya pencegahan dari pada penindakan dan mengfokus pengawasan politik uang, netralitas ASN dan berbagai berita ujaran kebencian dan hoaks.
Kemudian arahan singkat dari Kajari Blora kepada para pengawas khusus yang berada di tingkat lapangan agar dalam mengemban tugas bisa amanah jangan main main kalau melakukan pelanggaran akan ditindak sendiri atau dengan bahasa lugas akan diangkut sendiri.
Selanjutnya arahan dari Kapolres Blora AKBP Agus Puryadi meminta kepada para pengawas Pemilu harus bisa mengubah kebiasaan baru untuk berperan sebagai pengawas yang profesional dan menjaga kesehatan agar tetap prima.
Upayakan mencegah kampanye hitam yang dapat menciptakan situasi kurang kondusif. Niatkan dalam menjalankan tugas sebagai amalan untuk beribadah.
Sementara sambutan Bupati Blora H Arief Rohman, mendukung dan memberikan apresiasi positif atas pelaksanakan apel siaga pengawasan tahapan kampanye Pemilu 2024. Bupati juga sangat berharap Pemilu di Kabupaten Blora berkwalitas dan bermartabat serta mampu mendorong partisipasi pemilih semakin meningkat sehingga kwalitas demokrasi akan lebih baik dan tercipta situasi yang kondusif.
Berkenaan dengan hal tersebut Bambang Sulistya mewakili partai Demokrat Blora, salah satu peserta Pemilu 2024 yang ikut hadir dalam kegiatan apel siaga pengawasan Pemilu serentak Tahun 2024 menitipkan sebuah harapan kepada seluruh petugas pengawas Pemilu 2024 di Kabupaten Blora dalam menjalankan tugas sehari-hari agar dapat mengamalkan sebuah akronim NABI.
Maknanya sebaga berikut, (N): Netralitas para petugas pengawas pemilu adalah harga mati. Supaya dapat menjalan tugas dengan baik dan menciptakan suasana pemilu yang sejuk dan damai serta berkeadilan.
“Jangan sampai mengawasi para ASN untuk bersikap Netral ternyata petugas pengawas sendiri tidak Netral ibarat dalam peribahasa “Guru kencing berdiri murid kencing berlari,” ujarnya.
(A): Aktif terjun langsung ke masyarakat sehingga tahu kejadian sebenarnya.Aktif berkoalisi dengan rakyat untuk melakukan pengawasan mandiri.
“Jangan sampai terjadi petugas pengawas pemilu hanya berada di kantor atau di rumah menunggu adanya pelaporan pelanggaran dan baru melakukan aksi ke lapangan,” jelasnya.
(B): Bijak dalam mengatasi persoalan pelanggaran pemilu dengan mengedepankan upaya pencegahan dan membangun komunikasi yang ramah lingkungan agar tercipta kondisi masyarakat tetap kondusif .
(I): Ilmu dan pengetahuan tentang pengawasan harus dikuasi oleh para petugas pengawas pemilu utama berbagai aturan perundang-undangan dan pedoman yang menyangkut tentang pengawasan pemilu.
Sehingga diharapkan para pengawas bisa bersikap profesional dan amanah dalam menjalankan tugas mulia untuk mengeliminir terjadi praktek Money Politik dan pelanggaran netralitas bagi para abdi masyarakat dan abdi Negara dalam pesta demokrasi 2024. (*).

BLORA.-

Turaji selaku penasihat hukum PT Agritama Prima Mandiri (APM) melakukan gugatan praperadilan terhadap penyidik Polres Blora atas penangkapan, penahanan, dan penetapan status tersangka Direktur Utama PT APM, Fahmi Adi Satrio (FAS).
Turaji menyebut, penahanan terhadap FAS dinilai tidak masuk akal lantaran laporan atas FAS sebenarnya baru dilayangkan pada 25 Oktober 2023. Namun, pada 25 Oktober langsung ada penahanan sekaligus penetapan tersangka.
Hal itu dibuktikan oleh pengakuan para saksi yang dihadirkan dalam sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Blora, Kamis Kamis (23/11/2023).
Dalam sidang gugatan Praperadilan (Prapid) ke-5 yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Ahmad Ghazali, SH.MH agendanya adalah pemeriksaan alat bukti dari pemohon dan termohon.
Kuasa Hukum FAS mengajukan empat orang saksi fakta dan satu orang saksi ahli dari Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang. Sementara dari pihak penyidik mendatangkan Pok Analis Polda Jateng, Pembina Sugiarto beserta para penyidik Polres Blora lainnya.
Pihak FAS menghadirkan saksi yakni Widi Setyo Nugroho, Ahmad Hiban dan dua orang petani asal Jepangrejo yakni Sumijan dan Wawan. Serta saksi ahli Kastubi, SH, M. Hum dari Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG) Semarang.
Widi menjelaskan pada tanggal 25 Oktober 2023 dirinya diajak Fahmi Adi Satrio (FAS) untuk memenuhi panggilan Polres. Sampai di Polres pukul 09.00, FAS diperiksa sebagai saksi, dan Widi berada di luar Polres. Pukul 17.00 dirinya melihat petani Jepangrejo keluar meninggalkan Polres Blora. Kemudian pulang bersama FAS pukul 21.30 dan turun di perempatan Tawangrejo dan FAS meneruskan perjalanan ke arah Purwodadi.
Sedang saksi Ahmad Hiban mengatakan bahwa dirinya menjadi sopir berdua dengan FAS, dan ketika sampai di daerah Pacing, Klokah Kunduran, mobilnya dipepet beberapa orang dan FAS ditangkap saat itu sekira pukul 22.30. Tanpa ditunjukkan Surat Penangkapan dan Surat Perintah Tugas.

Dalam keterangan saksi ahli Dr Kastubi mengatakan, penyidik dapat melakukan penangkapan setelah memiliki dua alat bukti ditambah keyakinan dari penyidik.
“Selain dua alat bukti permulaan, petugas Polri wajib memperlihatkan surat tugas serta memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan,” ungkapnya.
Saksi ahli pun mendapat pertanyaan dari perwakilan penyidik tentang hak preogratif polisi melakukan penangkapan karena dikhawatirkan lari ataupun menghilangkan barang bukti.
“Itu dapat dilakukan, ketika terdakwa mangkir saat mendapat panggilan dari penyidik sebanyak dua kali,” terang ahli.
Hal senada disampaikan Kuasa Hukum PT APM, Turaji, tindakan penangkapan tanpa dua alat bukti merupakan bentuk kriminalisasi.
“Berbedanya pengakuan para saksi yang dihadirkan di persidangan, menunjukan apa yang dilakukan penyidik tidak sesuai fakta,” ucapnya.
Tim Kuasa Hukum FAS optimis, bahwa permohonan gugatan Praperadilan terhadap Polres Blora akan dikabulkan oleh Hakim PN Blora.
“Fakta baru di persidangan akan mematahkan keterangan yang ada di BAP yang dilakukan oleh penyidik Reskrim Blora yang diajukan di persidangan,” tandas Turaji. (*)

BLORA.-

Kegiatan memperingati Hari Kesehatan Nasional Tahun 2023 di Kabupaten Blora dipusatkan di kawasan Alun alun Blora. Ada dua agenda kegiatan yaitu senam bersama dan jalan sehat. Guna menjaga Kamtibmas dalam acara peringatan Hari Kesehatan Nasional Tahun 2023, Polres Blora melakukan pengawalan dan penjagaan di Alun alun Kabupaten Blora, Minggu (19/11/2023). Hadir dalam kegiatan tersebut Forkopimda Kabupaten Blora dan tamu undangan lainnya.
Kapolres Blora AKBP Agus Puryadi, SH, SIK, M. Si melalui Kasi Humas Iptu Sugiman, SH menyampaikan bahwa pihaknya tidak mau underestimate meski situasi Blora relatif aman pihaknya sudah menyiapkan personel khusus untuk melakukan pengamanan.

“Untuk menjaga situasi agar tetap aman dan kondusif saat kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional tahun 2023 Kabupaten Blora. Kita lakukan pengawalan dan pengamanan yang melibatkan petugas dari gabungan Fungsi Polres Blora,” kata Kasi Humas Polres Blora.
Dengan pengamanan dan pengawalan petugas gabungan, kegiatan tersebut berjalan aman dan lancar. (*)

Kegiatan Bimtek (bimbingan teknis) kepala desa se-Kabupaten Blora selalu menorehkan catatan dan kenangan setiap tahunnya. Pada Bimtek 2021 yang dilaksanakan di Jakarta, ada seorang Kades yang membuka pintu darurat pesawat Citilink yang akan terbang dari Jakarta menuju Bandara Ngloram, Blora. Akibat tindakannya tersebut, pesawat rute JakartaBlora itu batal terbang dari Jakarta.

Pada Bimtek 2023 yang minggu lalu digelar di Jogjakarta, ada kepala desa yang meninggal dunia ketika mengikuti kegiatan bersama 270 kades lainnya.
Mengikuti Bimtek sepertinya “wajib” hukumnya. Tak sedikit Kades yang kondisinya kurang sehat, terpaksa harus mengikuti kegiatan tersebut, tak terkecuali Kades Sitirejo Kecamatan Tunjungan, Joko Mulgiyanto yang sebelum berangkat informasinya juga badannya tidak terlalu fit.
Entah apa pertimbangannya, Bimtek dengan pemateri utama Kajari Blora yang membawakan tema “Jaksa Jaga Desa” itu harus dilaksanakan jauh di Kota Gudeg, Jogjakarta, padahal di Blora banyak hotel berbintang dengan kapasitas ratusan orang sepi dari kunjungan tamu.
Padahal Pemkab Blora tahun lalu menggelorakan semangat agar pelaku bisnis di sektor wisata untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan meluncurkan aplikasi “dolan blora”. Trus kenapa Bimtek 2023 yang melibatkan 271 kepala desa digelar di hotel bintang di Jogjakarta?
Tidak hanya itu, kabarnya Bimtek Kades di Jogja ditangani oleh event organizer (EO) dari luar kota, Bandung katanya. Biaya penyelenggaraan Bimtek yang mencapai Rp 1,6 miliar dibebankan kepada tiap-tiap kades yang menjadi peserta @ Rp 6 juta, diambilkan dari kas desa.
EO tidak menyediakan transportasi dari Blora ke Jogja, peserta Bimtek berangkat menuju Jogjakarta dengan kendaraan pribadi. Di hotel Hotel The Alana Yogyakarta, Kades selama dua hari menempati kamar standar seharga 300 ribuan. Jika fasilitas yang dinikmati masing-masing Kades tak lebih dari 1 juta selama dua hari, maka ada 1 miliar lebih keuntungan EO selaku penyelenggara Bimtek.
Kenapa harus EO dari Bandung? “Karena EO itu yang menawarkan proposal ke Blora,” kata Dwi Edy Setyawan, Sekretasis Dinas PMD Blora.
Bimtek yang merupakan kegiatan monoton dan sudah sering diikuti oleh staf dan pejabat di lingkungan birokrasi, kenapa penyelenggarannya harus diserahkan ke event organizer? Supaya yang mengeluarkan kwitansi lembaga EO, dan bukan dinas?
Bimtek di Jogjakarta yang menelan biaya hingga 1,6 miliar dan diambilkan dari Kas Desa berakibat Dana Desa (DD) tidak memberikan manfaat apa-apa bagi warga desa khususnya, masyarakat kabupaten Blora pada umumnya.
Dugaan belanja publik Blora telah dimanfaatkan secara melawan hukum oleh aparatur Blora yang bekerja sama dengan pihak-pihak berkedok lembaga pelatihan itu memang masih butuh pembuktian. Tetapi yang jelas, sebagian uang Blora sudah dibelanjakan di Jogjakarta, dan keuntungan dari penyelenggaraan yang 1 miliar lebih juga sudah digondol wong Bandung.
***

“Jika dihitung berdasarkan jumlah 271 kades se-Kabupaten Blora dikalikan Rp 6 juta, maka biaya penyelenggaraan Bimtek di Jogjakarta sangat fantastis yaitu sebesar Rp 1.626.000.000 (1,6 miliar),” ujar Direktur LBH Cepu Raya, Farid Rudiantoro, SH.

***

KEGIATAN Bimtek (bimbingan teknis) selama tiga hari di Hotel The Alana Yogyakarta yang diikuti 271 kepala desa se-Kabupaten Blora sejak Jumat hingga Minggu (03-05/11/2023) mendapat sorotan tajam dari praktisi hukum Blora, Farid Rudiantoro, SH.
Diduga kegiatan Bimtek tersebut sebagai upaya gratifikasi terhadap pejabat negara atau PNS di Dinas PMD Kabupaten Blora.
Kegiatan Bimtek yang dibuka oleh Bupati Blora Arief Rohman itu mengikutsertakan pejabat Kejaksaan Negeri Blora selaku narasumber yang membawakan makalah berjudul “Jaksa Jaga Desa”.
Dalam kegiatan tersebut, tiap Kades diwajibkan kontribusi biaya penyelenggaraan Bimtek sebesar Rp 6 juta yang diambilkan dari Dana Desa masing-masing.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Blora (Dinas PMD) Kabupeten Blora, Dwi Edy Setyawan membenarkan adanya kontribusi Rp 6 juta dari masing-masing Kades peserta Bimtek.
“Kegiatan Bimtek peningkatan aparatur negara dan program jaksa jaga desa tidak masuk anggaran PMD tapi masuk di masing-masing desa,” ujar Dwi ketika ditemui di ruang kerjanya, Rabu (15/11/2023).
Ditanya dasar penentuan kontribusi per Kades 6 juta hingga akumulasi anggaran mencapai 1,6 miliar, Dwi mengaku tidak tau karena pelaksanaan Bimtek ditangani event organizer (EO) dari Bandung. “Kita (PMD) diundang sebagai peserta, kalau ingin tau detailnya ya tanya EO nya,” kata Dwi.
“Pelaksananya EO dari Bandung, bekerjasama dengan paguyuban Kades (praja),” tambah lulusan STPDN Tahun 2005 itu.

Sementara itu Ketua Praja Kabupaten Blora Agung Heri Susanto ketika dikonfirmasi menegaskan, bahwa penyelenggara Bimtek Kedes di Jogja adalah Dinas PMD Blora bekerjasama dengan EO dari Bandung. “Yang menerbitkan kwitansi enam juta ya atas nama EO,” ujarnya, Kamis (16/11/2023).
Beberapa kepala desa yang ditemui wartawan juga mengaku dalam kwitansi menggunakan nama EO. “Yang penting bisa di-SPJ kan sebagai pengeluaran desa, Mas,” ucap Kades di wilayah Cepu itu.
Sementara itu Farid Rudiantoro selaku praktisi hukum berencana akan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekaligus menggugat perbuatan melawan hukum (PMH) melalui Pengadilan Negeri Blora.
“Besarnya anggaran Bimtek diduga sebagai upaya korupsi. Diduga anggaran yang digunakan juga bersumber dari Dana Desa, maka itu sudah memenuhi unsur korupsi,” ujar Farid.
Sebagai warga Blora yang berprofesi sebagai lawyer, Farid tetap akan permasalahkan Bimtek yang menggunakan dana desa. “Uang enam juta digunakan untuk kegiatan Bimtek selama 3 hari itu sangat luar biasa. DD itu uang rakyat yang tidak seharusnya dihambur-hamburkan,” tandas Farid. (*)

BLORA.-

Bertempat di balai desa setempat, Senin (13/11/2023) dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembentukan pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantekdes) Desa Gembyungan Kecamatan Randblatung, Kabupaten Blora.
Hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut diantaranya perwakilan dari Dinas PMD Blora Narno, Sekcam Randublatung Wahyu Triatmoko S.Com, Babinsa desa setempat Sertu Gusno, Kades Gembyungan Yanto dan tokoh masyarakat, perangkat desa setempat serta para pemudanya.
Pada kesempatan tersebut Narno dalam sambutannya memaparkan pentingnya sosialisasi di era transparasi seperti sekarang ini. “Bahwa masyarakat biar paham apa yang menjadi program pemerintah desa, agar masyarakat semua tahu dan merasa lega,” katanya.

Selanjutnya Sekcam Randublatung Wahyu Triatmoko S.com berharap dengan terbentuknya Posyantekdes di Desa Gembyungan bisa menjadikan masyarakat tambah cerdas.
“Pesan saya, bahwa pengurus yang telah dikukuhkan jangan sampai jalan di tempat dan harus kreatif. Karena di Desa Gembyungan banyak lahan berpotensi yang bisa digarap seperti halnya embung itu juga bisa dimanfaatkan,” kata Wahyu.
Semenara itu susunan pengurus Posyantekdes Gembyungan adalah, Ketua: Mat Sholeh, Sekretaris: Didik Darmanto, Bendahara: Susilo, Pelayanan: Sriyamsih, Seksi Pengembangan: Agung Diko S. (*)

BLORA.-

Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora resmi melaksanakan Konferensi Anak Cabang (Konferancab) ke-7 di Lantai II Aula Gedung kantor kecamatan setempat, Minggu (12/11/2023).
Dalam forum permusyawaratan tertinggi di tingkat kecamatan itu pengurus PAC membahas dan mengambil keputusan-keputusan penting organisasi. Peserta konferensi terdiri delegasi Pimpinan Ranting GP Ansor se-Kecamatan Kunduran.
Konferensi ke-7 mengusung tema “Menata Organisasi, Kuatkan Konsolidasi”. Dalam kesempatan itu pengurus PAC GP Ansor Kunduran masa khidmat 2021–2023 menyampaikan laporan pertanggungjawaban, dilanjutkan pemilihan ketua untuk regenerasi kepengurusan.
Ketua PC GP Ansor Kabupaten Blora Sahabat Achmad Yusuf,S.Hum mengatakan, melalui Konfercab diharapkan mampu menghasilkan regenerasi kepemimpinan yang benar-benar solid dan kuat. “Mari ciptakan iklim demokrasi dalam pemilihan kepemimpinan di Ansor Kunduran ini dengan semangat khidmat, tanpa ada tendensi apapun. Serta murni berjuang bersama para pimpinan dibawah komando Ansor baik dari cabang sampai pusat,” ucapnya.
Bupati Blora H. Arief Rohman,S.IP,M.SI yang hadir pada acara tersebut berpesan kepada peserta Konferancab agar menjadi kader Banom NU yang kuat dan handal disegala lini masyarakat.
“Khususnya di wilayah PAC Kunduran, Ansor harus bisa mensolidkan anggota-anggotanya sesuai tema hari ini, menata organisasi kuatkan konsolidasi,” ujar orang nomor satu di Kabupaten Blora itu.
“Baru kali ini saya menghadiri acara Konferancab GP Ansor,” tambah pria yang akrab disapa Gus Bub itu dengan ekpresi memberi semangat.
Kehadiran Bupati Blora pada kegiatan tersebut sekaligus membuka secara resmi kegiatan Konferancab yang diselenggarakan oleh PAC GP Ansor kecamatan Kunduran.

Hasil Konfercab, Sodik,S.Pd.I terpilih menjadi ketua PAC GP Ansor Kecamatan Kunduran masa khidmat 2023-2025. Ia menggantikan Fuad Nur Hasan meneruskan estafet kepemimpinan organisasi.
“Selamat untuk sahabat Sodik, dan mohon tetap dikawal kepengurusan periode kedepan agar lebih baik. Terima kasih atas dedikasi, dan khidmat kebersamaan panjenengan semuanya, selama kepengurusan PAC GP Ansor Kunduran masa khidmat 2021-2023,” ucap Fuad yang ditujukan kepada pemimpin yang terpilih.
“Semoga khidmat kita dibalas oleh Allah SWT. dan dicatat sebagai amal kebaikan, dan mohon maaf selama saya memimpin ada hal-hal yang kurang berkenan, khilaf dan ketidak sempurnaan saya pribadi,” tambah Fuad.
Mendapat amanah yang baru diterimanya, Sodik mengungkapkan rasa syukur di depan peserta Konfercab karena masih diberikan kesempatan untuk berkhidmat di organisasi kepemudaan NU, yakni Gerakan Pemuda Ansor.
“Semoga pada periode ini bisa melaksanakan kegiatan lebih solid lagi,” ucap mantan Ketua Bidang Kaderisasi PAC GP Ansor Kunduran masa khidmat 2021 – 2023 itu.
Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, jajaran Forkompincam Kunduran, Rais Syuriah MWC NU KH. Nur Kholis, Ketua Tanfidziyah MWC NU Drs. KH. Muhadi Said,M.Pd.I dan Pembina PAC GP Ansor serta Pimpinan Ranting (PR) se-Kecamatan Kunduran.
Sementara itu Muhadi selaku Ketua Tanfidziyah MWC NU Kunduran berpesan kepada Banom-banomnya agar selalu sinergi dalam menjalankan organisasi, kususnya kepada PAC Gerakan Pemuda Ansor Kunduran.
“Jaga Sinergitas dan kekompakan dalam menjaga organisasi Ansor kususnya PAC GO Ansor Kecamatan Kunduran ini,” ujar Muhadi dalam sambutannya. (*)