BLORA.-
Bertempat di ruang pertemuan Dinas Pengendalian Penduduk (Dalduk) dan KB, digelar kegiatan sinkronisasi GDPK dengan Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Blora, Senin 22 Januari 2024.
Acara yang diprakarsai oleh Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Kabupaten Blora itu dihadiri oleh Kepala Bappeda Blora Mahbub Djunaidi, S.Pd., M.Si beserta staf. Kegiatan awal tahun itu juga melibatkan dewan pengawas dan pengurus KKI Blora serta Kepala Dinas Dalduk KB bersama Kabid.
Ketua KKI Kabupaten Blora Darwanto mengatakan, kegiatan yang melibatkan dewan pengawas dan pengurus KKI Blora serta Kepala Dinas Dalduk KB bersama Kabid itu guna memasukkan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) ke dalam RPJPD Blora.
“Selain itu pertemuan juga membahas pengalihan proses publikasi dan skenario GDPK dari Dindalduk KB ke BAPPEDA,” ujarnya.
Menurut Darwanto, proses perjalanan GDPK dipublis ke organisasi atau dinas lain setelah dikaji ulang dengan proyeksi dari BPS.
“Impian kami, bahwa KKI mampu menciptakan program pembangunan berwawasan kependudukan,” tambahnya.
Pada kesempatan itu Darwanto juga menjelaskan, bahwa 5 pilar GDPK sebagai substansi arah kebijaksanaan kependudukan yaitu, kuantitas penduduk, kualitas penduduk, dan pembangnan keluarga. “Ditambah lagi mobilitas penduduk dan administrasi kependudukan,” tandasnya.
Ketua Dewan Pengawas KKI, Mamik Slamet pada kesempatan itu memberikan sumbang saran terkait GDPK 5 pilar. “Semoga 5 pilar bisa terakomodir dalam proses sosialisasi GDPK,” ucapnya.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Blora Dr Hajar Ahmad Chusaini, ST, MT., mengatakan, bahwa GDPK yang ada masih perlu kajian sinkronisasi hasil perhitungan dari Dukcapil dan dari BPS. “Kalau boleh tahu, apa yang menjadi goal dari perjuangan GDPK,” ujarnya dengan nada tanya.
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan Dindalduk KB, Anton Suwoto, S.Kep.,Ners., MM pada kesempatan yang sama mengatakan, bahwa GDPK merupakan tugas wajib dari BKKBN Pusat yang harus dijabarkan ke dinas terkait di kabupaten. Harapannya GDPK bisa diambil alih BAPPEDA sebagai pemotor.
“Dasar pembuatan GDPK diambil dari Dukcapil karena pada Tahun 2019 Sesus Penduduk 2020 belum mulai,” harapnya.
Sementara itu Kepala Bappeda Blora Mahbub Djunaidi mengatakan, bahwa GDPK sudah dibahas di internal Bappeda namun masih ada korelasi proyeksi dengan BPS. “Masih perlu ada diskusi antar OPD yang relevan,” tandasnya. (*)
