Korandiva-BLORA.- “Kami tidak akan diam melihat petani tebu dihancurkan perlahan!”
Kalimat penuh amarah itu menggema dari delegasi APTRI Kabupaten Blora saat mengikuti Rakornas DPP APTRI di Semarang, Senin (11/5/2026). Di tengah forum nasional yang dihadiri pengurus APTRI se-Indonesia, para pejuang petani dari Blora datang membawa satu pesan keras: nasib petani tebu Blora sudah di ujung tanduk.
Anton Sudibdyo, S.Ag., Mulyadi, Khairul Anwar, dan Ir. Wahyuningsih sengaja “ngluruk” ke Rakornas untuk membongkar bobroknya kondisi pergulaan di Kabupaten Blora akibat mandeknya operasional Pabrik Gula PT GMM.
Akibat dua boiler rusak berat yang tak kunjung diperbaiki sejak September 2025, pabrik gula milik PT GMM praktis lumpuh total. Ironisnya, hingga musim giling 2026 dimulai, belum ada tanda-tanda perbaikan nyata.
Dampaknya brutal.
Lebih dari 30 ribu petani tebu Blora kini kebingungan menjual hasil panennya. Sementara luas lahan tebu di Kabupaten Blora mencapai lebih dari 8.000 hektare.
Kerugian petani ditaksir mencapai Rp 500 miliar.
Yang lebih menyakitkan, penderitaan itu bukan baru setahun terjadi. Para petani mengaku sudah “disiksa” selama tujuh tahun terakhir akibat buruknya pengelolaan internal PT GMM Bulog.
Padahal dahulu, saat dipimpin Prof. Dr. Rahmat Pambudy — yang kini menjabat Menteri Bappenas — GMM pernah menjadi pabrik gula kebanggaan nasional dengan rendemen tertinggi di Indonesia.
Kini?
Pabrik nyaris menjadi bangunan mati.
“Yang tersisa cuma satpam yang masih setia menjaga pabrik,” ungkap pengurus APTRI dengan nada getir.
Kondisi tersebut memicu kemarahan para petani. Mereka menilai negara terlalu lamban menyelamatkan wong cilik yang menggantungkan hidup dari tebu.
Berbagai jalur sudah ditempuh. Mulai mengadu ke Wakil Menteri Pertanian, Menteri Bappenas, melapor lewat program Mas Wapres, hingga sowan ke tokoh nasional pejuang petani tebu, HM Arum Sabil di padepokannya di Jember.
Namun hasilnya nihil.
“Hilal solusi belum kelihatan,” keluh mereka.
Dalam Rakornas itu, delegasi APTRI Blora juga mendesak agar janji Dirut Perum Bulog yang ditandatangani di atas meterai pada 3 April 2026 segera direalisasikan. Isi janji itu adalah membeli tebu petani pada musim giling 2026 dengan skema prangko PG GMM sesuai harga pemerintah.
Tak hanya itu, APTRI Blora juga menuntut reformasi total internal PT GMM Bulog serta renovasi menyeluruh pabrik gula pada tahun ini.
Jeritan petani Blora akhirnya menggugah forum Rakornas.
DPP APTRI resmi memutuskan akan membawa persoalan PT GMM ke tingkat nasional. Salah satunya dengan menyurati Ketua DPR RI terkait kondisi nyata yang dialami petani tebu Blora.
Rakornas juga menghasilkan sejumlah rekomendasi penting:
Harga Patokan Petani (HPP) gula diusulkan naik dari Rp 14.500 menjadi Rp 15.500 per kilogram.
Harga tetes tebu diusulkan naik dari Rp1.000 menjadi Rp 1.500 per kilogram.
DPP APTRI menyoroti potensi permainan harga tebu oleh pabrik lain akibat tutupnya GMM yang memicu ketimpangan supply dan demand.
Organisasi APTRI akan diperkuat melalui iuran sukarela petani sebesar sekitar Rp 10/kg tebu.
Pengurus APTRI optimistis perjuangan mereka akan mendapat dukungan lebih luas, terlebih ada tokoh nasional asal Jepara yang kini duduk di DPR RI sekaligus pengurus APTRI pusat, yakni H. Abdul Wachid.
“Beliau pejuang sejati petani tebu. Kami yakin suara petani Blora tidak akan dibiarkan tenggelam,” tegas pengurus APTRI.
Kini ribuan petani tebu hanya menunggu satu hal: apakah pemerintah benar-benar hadir menyelamatkan mereka, atau justru membiarkan industri gula Blora mati perlahan bersama harapan wong cilik? (*)
