BLORA.-
Petani sulit memperoleh pupuk bersubsidi, atau mendapat pupuk tapi jumlahnya kurang dari jumlah jatah yang seharusnya diterima. Itulah keluhan para petani di wilayah Desa Tunjungan Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora akhir-akhir ini.
Repotnya para ‘pejuang pangan'Indonesia itu seperti tak punya tempat untuk mengadu. Ke Kades ,Ke BPP (Badan Penyuluh Pertanian), Camat, Polsek atau ke anggota dewan. Semua tak bisa ditemukan jawabnya.
Puncaknya tentu sebuah kepiluan yang terus berulang, setiap berbincang tentang pupuk bersubsidi di kalangan petani setiap masuk musim tanam.
Itulah curhatan para petani di empat dukuhan (Nglawungan, Greneng, Karangkembang dan Tunjungan ) wilayah Desa Tunjungan, Kecamatan Tunjungan yang di terima Mas Ton (Bambang Sartono) saat blusukan “Sambang Kampung” mendengar curhatan warga.
Mas Puji salah satu petani di Dukuh Tunjungan mengatakan, kondisi ‘susah‘ mendapat pupuk bersubsidi sesuai ‘jatah' di wilayah Desa Tunjungan bukan hal baru lagi melainkan cerita lama yang terus terulang.
Tapi anehnya, kondisi seperti dicuekin para pihak yang kompeten menangani pupuk bersubsidi tersebut. Mereka menganggap seperti tidak ada masalah, pada hal penuh jerit hati para petani dibalik persoalan pupuk bersubsidi itu.
Kondisi yang paling sering dijumpai menurut Puji misalnya, petani (pemilik kartu tani) sering tak bisa mengambil jatah pupuk miliknya di pengecer (Kios Penjual Langsung) yang ada di Tunjungan.
“Sering dibilangi oleh pengelola KPL, bila jatah pupuknya sudah habis. Pada hal jatah pupuk itu baru diambil sebagian. Atau diberitahu stok pupuk di gudang sudah kosong. Pada hal kenyataannya masih banyak petani yang belum mengambil jatahnya.
Kartu Pengawas
Mendapat jawaban pupuk kosong atau jatah pupuk sudah habis, tentu para petanipun protes. Tapi tetap tak berdaya. Mereka bisa apa, karena petani tidak memegang kartu tani.
” Bagaimana cara mengecek jatah pupuk sudah habis atau belum. Karana yang bawa kartu tani itu para pengelola KPL. Ya akhirnya ya hanya bisa pasrah” terang Puji.
Mendapat curhatan para petani itu Maston terpanggil, untuk mencarikan jawab sekaligus juga solusinya. Iapun berkomitmen untuk menelusuri persoalan distribusi pupuk bersubsidi sebagaimana yang dicurhatkan para petani di Desa Tunjungan dengan mengkroscek informasi itu ke KPL , distributor dan ke BPP Kecamatan Tunjungan.
Mas Ton (Bambang Sartono) bertemu dan mendengarkan curhatan petani di desa-desa Kec. Tunjungan Blora.
Sumaryono Kepala Badan Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Tunjungan membenarkan bila dirinya sering menerima curhatan-cuhartan seperti kondisi yang dialami para petani di Desa Tunjungan. Bahkan juga dari desa-desa lain di wilayah Kecamatan Tunjungan.
Dirinya juga pernah menegur salah satu KPL di wilayah Tunjungan yang diindikasi melakukan penyaluran pupuk bersubsidi tidak sesuai ketentuan.
Menurut Sumaryono di Tunjungan, sebenarnya sudah desa yang memiliki sitem kontrol penyaluran pupuk bersubsidi dengan baik. Yaitu Kelompok Tani di Desa Nglangitan. Mereka telah memiliki kartu pengawas pengendalian penyaluran pupuk ke petani. Di kartu tersebut dicantumkan nama, luas lahan, jumlah/ jatah pupuk (urea dan NPK) dan tanggal pengambilan.
“Kartu tersebut dibawa ketua kelompok tani dan petani bisa mengecek atau mengontrol setiap saat jatah pupuk dan sudah berapa yang diambil. Jadi ada transparansi. Sehingga tak bisa KPL menyatakan jatah pupuk petani sudah habis, pada hal baru diambil sebagian misalnya, ” terang Sumaryono.
Apa yang dilakukan oleh kelompok tani di Ds Nglangitan, bisa menjadi inspirasi kelompok tani di wilayah Tunjungan yang lain. Sehingga tidak terjadi kondisi apa yang dialami oleh para petni di Desa Tunjungan.
Melihat masih munculnya keluhan terkait pendistribusian pupuk bersubsidi itu, Sumaryono dan stafnya di BPP Kec. Tunjungan akan meningkatkan pengawasan dan monitoring penyaluran pupuk bersubsidi di di Tunjungan.
Ia juga akan terus mengedukasi masyarakat (khususnya petani) dan pihak-pihak yang terkait dengan persoalan pupuk bersubsidi. (*).
