Beranda JAWA TENGAH DANA APBN REVITALISASI SDN 2 NGLEBUR DISOROT! Bangunan Hampir 70 Persen, Papan...

DANA APBN REVITALISASI SDN 2 NGLEBUR DISOROT! Bangunan Hampir 70 Persen, Papan Proyek Justru Nihil

78

Korandiva-BLORA.– Pelaksanaan program revitalisasi pembangunan sekolah tahun 2026 di SDN 2 Nglebur, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menuai sorotan. Pasalnya, proyek pembangunan yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat melalui APBN tersebut diduga tidak transparan lantaran tidak ditemukan papan informasi proyek di lokasi pembangunan.

Berdasarkan pantauan di lapangan pada Jumat (20/11/2026) sekitar pukul 08.35 WIB, proses pembangunan gedung sekolah terlihat sudah berjalan dan diperkirakan mencapai sekitar 70 persen. Namun, hingga pembangunan berlangsung, tidak ditemukan papan informasi proyek yang seharusnya memuat keterangan mengenai nama program, nilai anggaran, sumber pendanaan, pelaksana kegiatan, serta jangka waktu pengerjaan.

Padahal, papan informasi proyek merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan transparansi penggunaan anggaran negara. Masyarakat berhak mengetahui informasi mengenai kegiatan pembangunan yang menggunakan uang rakyat, termasuk besaran anggaran dan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Kondisi tersebut disayangkan oleh Said, salah seorang tokoh masyarakat Desa Nglebur. Ia menilai tidak adanya papan informasi proyek menimbulkan pertanyaan serius mengenai keterbukaan pengelolaan dana revitalisasi tersebut.

“Ini yang kita sayangkan. Ini dana negara, jangan semaunya sendiri. Dari tidak adanya papan informasi saja sudah menimbulkan kecurigaan. Ada apa sebenarnya? Mengapa informasi mengenai proyek ini tidak dibuka kepada masyarakat?” ujar Said.

Menurutnya, tidak dipasangnya papan informasi proyek patut menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Kalau informasi proyek saja tidak dibuka, masyarakat tentu bertanya-tanya. Apakah RAB-nya sesuai? Apakah material yang digunakan memenuhi standar mutu? Apakah pembangunan benar-benar dilaksanakan secara swakelola atau justru diserahkan kepada pihak ketiga? Masyarakat berhak tahu karena ini uang negara,” tegasnya.

Said juga meminta agar pelaksanaan revitalisasi tersebut diperiksa secara menyeluruh, mulai dari kesesuaian rencana anggaran biaya (RAB), spesifikasi material, mekanisme pelaksanaan pembangunan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana.

Sebagaimana ketentuan pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan, mekanisme pembangunan perlu mengikuti petunjuk teknis yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai pelaksanaan secara swakelola melalui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), apabila memang skema tersebut yang ditetapkan untuk bantuan ini.

Karena itu, perlu dipastikan apakah pekerjaan di SDN 2 Nglebur benar-benar dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditentukan atau terdapat keterlibatan pihak ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan program.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Sekolah SDN 2 Nglebur belum berhasil dikonfirmasi terkait tidak adanya papan informasi proyek, berapa nilai anggaran revitalisasi yang diterima, siapa yang bertindak sebagai pelaksana P2SP, serta bagaimana mekanisme pelaksanaan pembangunannya.

Publik kini menunggu penjelasan pihak sekolah maupun instansi terkait. Transparansi penggunaan APBN bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Jangan sampai pembangunan fasilitas pendidikan yang seharusnya meningkatkan kualitas pendidikan justru menyisakan tanda tanya mengenai keterbukaan dan akuntabilitas penggunaan uang negara. (*)