
Korandiva-BLORA.– Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Blora belum sepenuhnya berjalan mulus. Dari total 295 desa/kelurahan yang menjadi sasaran, baru 233 titik yang memiliki bangunan. Sebanyak 62 titik lainnya masih belum tersentuh pembangunan. Persoalan ketersediaan lahan, legalitas aset, hingga lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis menjadi penghambat realisasi program tersebut.
Kondisi ini menunjukkan bahwa ambisi menghadirkan KDKMP di seluruh desa dan kelurahan masih terbentur persoalan mendasar yang semestinya dipetakan sejak awal. Kesiapan lahan dan kepastian status aset menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas, meskipun program pembangunan telah berjalan.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (Dindagkop UKM) Blora, Kiswoyo, mengakui, belum terbangunnya 62 titik KDKMP disebabkan sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya keterbatasan lahan yang memenuhi persyaratan untuk pembangunan gerai koperasi.
Selain itu, sejumlah desa/kelurahan masih menghadapi persoalan status kepemilikan dan legalitas tanah. Lahan yang tersedia belum seluruhnya memiliki kejelasan administrasi, perizinan, maupun dasar hukum pemanfaatan aset.
“Beberapa pemerintah desa telah mengajukan alternatif pemanfaatan lahan milik Perhutani, aset badan usaha milik negara (BUMN), hingga aset pemerintah daerah. Namun, pemanfaatannya membutuhkan koordinasi dan penyelesaian administrasi dengan pihak yang berwenang,” jelasnya.
Persoalan semakin kompleks karena faktor geografis dan rencana pembangunan infrastruktur. Dua desa di Kecamatan Kradenan, yakni Nginggil dan Ngraho, misalnya, turut terdampak rencana pembangunan Bendungan Karangnongko. Artinya, penentuan lokasi KDKMP tidak bisa dilakukan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan rencana tata ruang dan pembangunan wilayah.
Di sejumlah desa lainnya, lahan sebenarnya tersedia. Namun, lokasinya kurang strategis atau belum memenuhi persyaratan teknis. Padahal, lokasi gerai menjadi faktor penting dalam menunjang aktivitas usaha dan kemudahan akses masyarakat.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemkab Blora berencana melakukan pemutakhiran data melalui verifikasi dan validasi (verval) terhadap desa/kelurahan yang belum memiliki bangunan KDKMP. Pemerintah juga akan memfasilitasi pencarian lahan alternatif serta memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dengan instansi pemilik atau pengelola aset tanah.
Skala prioritas pembangunan akan ditentukan berdasarkan kesiapan lahan dan kelayakan lokasi. Namun, langkah tersebut perlu diikuti target penyelesaian yang terukur agar 62 titik yang tertinggal tidak terus menjadi daftar pekerjaan tanpa kepastian realisasi.
Di sisi lain, persoalan KDKMP tidak semestinya berhenti pada urusan mendirikan bangunan. Gerai yang sudah berdiri juga harus segera diikuti aktivitas usaha yang nyata. Tanpa pengelolaan profesional, permodalan memadai, jaringan pemasaran, dan kemampuan bersaing, bangunan koperasi berisiko hanya menjadi proyek fisik tanpa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Karena itu, keberhasilan program KDKMP tidak cukup diukur dari berapa banyak bangunan yang berdiri. Lebih penting adalah seberapa jauh koperasi mampu beroperasi, berkembang, membuka peluang usaha, dan meningkatkan kesejahteraan warga desa. (*)









