Beranda JAWA TENGAH Jangan Hanya Menagih, Benahi juga Pelayanan Pajak

Jangan Hanya Menagih, Benahi juga Pelayanan Pajak

126
Kang Abas FIX

LANGKAH Bupati Blora yang akan mengevaluasi dan menegur kepala desa terkait rendahnya capaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) patut dipahami sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mengamankan pendapatan asli daerah. Apalagi, masih terdapat 85 desa yang realisasi pembayarannya di bawah 60 persen, bahkan ada desa yang baru mencapai 3 persen. Angka ini tentu memprihatinkan.
Namun, persoalan tersebut tidak semestinya hanya dilihat sebagai kegagalan kepala desa dalam mengejar setoran. Pemerintah perlu melihat persoalan secara lebih utuh: mengapa penerimaan pajak di sejumlah desa berjalan lambat, apa kendalanya, dan sejauh mana sistem pemungutan pajak telah berjalan sebagaimana mestinya.

Kepala desa memang memiliki tanggung jawab membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan PBB-P2. Tetapi, tanggung jawab itu harus diimbangi dengan dukungan sistem pelayanan yang baik. Jangan sampai seluruh beban rendahnya capaian pajak ditimpakan kepada kepala desa, sementara persoalan distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), ketepatan data objek pajak, kinerja petugas pemungut, hingga kemudahan pembayaran justru luput dari evaluasi.

Jika SPPT terlambat diterima, data tanah dan bangunan tidak akurat, atau masyarakat kesulitan mengakses informasi pembayaran, tentu proses pemungutan tidak akan berjalan optimal. Karena itu, evaluasi harus berlaku menyeluruh, bukan hanya mencari siapa yang harus ditegur.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat benar-benar masuk ke kas daerah. Jangan sampai warga merasa telah menunaikan kewajiban pajaknya, tetapi setoran tersebut justru terlambat atau tidak tercatat sebagaimana mestinya.

Pernyataan Bupati yang mengingatkan agar tidak menunggu Inspektorat maupun kejaksaan turun tangan harus menjadi peringatan serius bagi siapa pun yang terlibat dalam pengelolaan pajak. Transparansi dan akuntabilitas pemungutan harus dijaga. Masyarakat berhak mendapatkan bukti pembayaran, kepastian pencatatan, serta informasi yang jelas mengenai penggunaan penerimaan pajak. Kepercayaan publik tidak dibangun hanya dengan imbauan agar warga taat membayar, tetapi juga dengan jaminan bahwa uang mereka dikelola secara tertib dan bertanggung jawab.

PBB-P2 bukan sekadar angka dalam laporan pendapatan daerah. Di balik setiap lembar SPPT terdapat warga yang harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada negara. Karena itu, pemerintah harus hadir bukan hanya ketika menagih, tetapi juga ketika masyarakat membutuhkan pelayanan. Sosialisasi harus diperkuat, data objek pajak diperbarui, mekanisme pembayaran dipermudah, dan petugas pemungut dibina serta diawasi.
Kepala desa yang tidak serius tentu perlu diberi pembinaan atau teguran sesuai ketentuan. Namun, desa yang menghadapi kendala teknis dan administratif juga harus dibantu menemukan jalan keluar. Jangan sampai pendekatan penagihan yang terlalu menekankan target justru melahirkan tekanan kepada warga tanpa disertai perbaikan pelayanan.

Pada akhirnya, keberhasilan PBB-P2 tidak cukup diukur dari seberapa cepat pemerintah mengumpulkan setoran atau seberapa banyak kepala desa yang mendapat teguran. Keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat membayar pajak dengan sadar, prosesnya mudah, pencatatannya transparan, dan hasilnya kembali dirasakan melalui pembangunan serta pelayanan publik yang lebih baik.
Pemerintah Kabupaten Blora tentu berhak menuntut kepatuhan, tetapi pada saat yang sama harus berani mengoreksi kekurangan dalam sistemnya sendiri. Sebab, pajak bukan semata-mata kewajiban rakyat kepada pemerintah. Di dalamnya juga melekat tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pelayanan yang layak. Jangan hanya keras dalam menagih, tetapi juga harus sungguh-sungguh dalam melayani.(*)