Beranda JAWA TENGAH 85 Desa Lambat Setor PBB, Bupati Blora Siap Tegur Kepala Desa

85 Desa Lambat Setor PBB, Bupati Blora Siap Tegur Kepala Desa

97
85 Desa Lambat Setor PBB Bupati Blora Siap Tegur Kepala Desa

Korandiva-BLORA – Rendahnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di 85 desa menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Blora. Bahkan, hingga November 2026, terdapat desa yang capaian pajaknya baru menyentuh angka 3 persen. Bupati Blora, Arief Rohman, menegaskan akan melakukan evaluasi khusus dan tidak segan memberikan teguran kepada kepala desa yang dinilai tidak serius mengoptimalkan pemungutan pajak.

Dari target penerimaan PBB P2 sebesar Rp 27 miliar pada 2026, hingga pertengahan November baru terkumpul sekitar Rp 24 miliar. Artinya, masih terdapat kekurangan penerimaan yang harus dikejar dalam waktu sekitar 1,5 bulan menjelang tutup tahun anggaran.

“Ada desa di Kecamatan Kunduran, sampai November capaiannya baru 3 persen. Pertanyaannya, memang masyarakatnya belum bayar pajak atau sudah bayar tapi uangnya belum disetorkan ke BPPKAD? Hal seperti ini coba didalami dan dicek. Uangnya ada di Kepala Desa atau di perangkat desanya? Kalau memang sudah terkumpul, tolong langsung disetorkan ke kas daerah. Jangan menunggu inspektorat dan kejaksaan turun,” tegas Bupati.

Bupati lantas meminta komitmen seluruh Kepala Desa dan Lurah yang hadir untuk segera membereskan PBB P2 di wilayahnya masing-masing.

Kepala BPPKAD Blora, Pitoyo Trusingtyas Sarodjo, mengungkapkan, sebanyak 85 desa masih mencatat realisasi di bawah 60 persen. Kondisi tersebut mendorong Pemkab menggelar rapat koordinasi dan evaluasi pada 12 November 2026 di Pendopo Rumah Dinas Bupati, yang diikuti para camat dan kepala desa terkait.

Persoalan ini bukan semata-mata rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak. BPPKAD juga mencatat sejumlah kendala, mulai dari keterlambatan distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), ketidaksesuaian data objek pajak dengan kondisi lapangan, hingga lemahnya koordinasi pemungutan di tingkat desa.

Menanggapi kondisi tersebut, Pitoyo menyampaikan bahwa Bupati akan mengevaluasi 85 desa secara khusus. Desa dengan realisasi sangat rendah, terutama di bawah 20 persen, menjadi prioritas perhatian. BPPKAD bersama camat diminta mengidentifikasi penyebab rendahnya penerimaan, meminta penjelasan kepala desa, sekaligus menyusun rencana aksi percepatan pelunasan.

Pengawasan juga tidak boleh berhenti pada rapat koordinasi. Setiap desa harus memiliki target tambahan penerimaan yang terukur hingga akhir Desember. BPPKAD dan camat diminta melakukan monitoring mingguan agar perkembangan setoran dapat diketahui tanpa harus menunggu laporan akhir tahun.

Kepala desa yang tidak menunjukkan keseriusan akan diberikan teguran dan pembinaan. Apabila ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran kewajiban, tindak lanjut akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, Pemkab menegaskan bahwa rendahnya penerimaan PBB P2 tidak secara langsung mengurangi alokasi Alokasi Dana Desa (ADD). Pitoyo menjelaskan, sekitar Rp19 miliar yang dikaitkan dengan penerimaan pajak tersebut merupakan alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR), bukan ADD. Besaran BHPR dihitung berdasarkan realisasi pajak dan retribusi daerah. Dengan demikian, apabila target penerimaan tidak tercapai, yang berpotensi terdampak adalah BHPR desa.

Terkait persoalan administrasi, Pemkab mengklaim telah melakukan distribusi SPPT secara berjenjang dari kabupaten, kecamatan hingga desa, dilengkapi berita acara serah terima. Akses informasi SPPT dan data pembayaran maupun tunggakan juga telah disediakan melalui aplikasi daring. Pemutakhiran data objek pajak dilakukan secara berkala untuk mengatasi persoalan objek ganda, perubahan kepemilikan, serta ketidaksesuaian luas tanah dan bangunan.

Penagihan pun dilakukan bertahap, mulai dari sosialisasi, pengingat jatuh tempo, penagihan langsung kepada wajib pajak, hingga penegakan prosedur sesuai ketentuan bagi mereka yang tetap menunggak tanpa alasan administratif yang dapat dibenarkan.

Kini, persoalan utamanya adalah memastikan seluruh mekanisme tersebut benar-benar berjalan di lapangan. Sebab, capaian pajak yang masih sangat rendah di sejumlah desa tidak cukup dijawab dengan imbauan dan rapat evaluasi. Pemerintah perlu memastikan apakah pajak memang belum dibayarkan warga, belum tertagih oleh petugas, atau sudah terkumpul tetapi belum disetorkan ke kas daerah.

Dengan waktu yang semakin sempit, komitmen percepatan penerimaan PBB P2 menjadi ujian bagi kinerja pemerintah desa sekaligus keseriusan Pemkab Blora dalam mengawal pendapatan daerah. (*)