
Korandiva-BLORA.- Program revitalisasi 136 satuan pendidikan di Kabupaten Blora tahun 2026 tak hanya memperbaiki bangunan sekolah yang rusak. Dengan anggaran Rp 85,7 miliar dari APBN, program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tersebut juga menyerap 2.040 tenaga kerja lokal. Namun, di balik besarnya anggaran dan manfaat ekonomi itu, masih ada pekerjaan rumah yang jauh lebih besar. Sekitar 1.200 satuan pendidikan di Blora belum tersentuh program revitalisasi.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Sandy Tresna Hadi, mengatakan bantuan revitalisasi tahun ini terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama menyasar 31 satuan pendidikan dengan anggaran sekitar Rp19,7 miliar, sedangkan tahap kedua menjangkau 105 satuan pendidikan dengan alokasi sekitar Rp66 miliar.
Secara keseluruhan, penerima bantuan terdiri atas 79 taman kanak-kanak (TK), 46 sekolah dasar (SD), dan 11 sekolah menengah pertama (SMP). Pelaksanaannya dilakukan secara swakelola oleh sekolah dengan melibatkan masyarakat sekitar, rata-rata 15 hingga 25 pekerja di setiap satuan pendidikan.
Meski demikian, pemerataan bantuan masih menjadi persoalan. Sebab, jumlah satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan jauh lebih besar dibandingkan yang mampu ditangani melalui program tahun ini.
Sandy mengungkapkan, saat ini masih terdapat sekitar 1.200 satuan pendidikan yang belum tersentuh revitalisasi. Setiap satuan pendidikan tersebut setidaknya masih memiliki satu ruangan atau bangunan dengan kondisi rusak sedang hingga berat.
Persoalannya, penetapan sekolah penerima bantuan bukan sepenuhnya kewenangan pemerintah daerah. Program revitalisasi merupakan kebijakan Kemendikdasmen, dengan penentuan lokasi berdasarkan usulan dan data pokok pendidikan (Dapodik).
“Penetapan lokasi penerima bantuan mutlak kewenangan Kementerian, berdasarkan usulan dan data Dapodik satuan pendidikan,” jelas Sandy saat diwawancarai khusus, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, usulan bantuan ditempuh melalui dua jalur, yakni Dinas Pendidikan daerah dan pemangku kepentingan. Khusus usulan dari Dinas Pendidikan, dilakukan melalui survei langsung untuk mengetahui kondisi bangunan dan tingkat kerusakannya.
Sekolah dengan kerusakan paling mendesak menjadi prioritas untuk diusulkan setiap tahun. Artinya, ribuan satuan pendidikan yang belum tersentuh bantuan masih harus menunggu giliran sesuai skala prioritas.
Di sisi lain, pelaksanaan revitalisasi secara swakelola juga menuntut pengawasan serius. Dinas Pendidikan menyatakan melakukan koordinasi, monitoring, serta pendampingan teknis dan administrasi. Dalam kepanitiaan sekolah penerima bantuan juga harus terdapat tenaga teknis kompeten berlatar belakang teknik sipil atau arsitektur serta memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK).
Kepala satuan pendidikan menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan. Sandy menegaskan, apabila setelah pembangunan ditemukan kerusakan atau pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, tanggung jawab berada pada kepala satuan pendidikan.
Dengan demikian, keberhasilan revitalisasi tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran, jumlah sekolah yang menerima bantuan, maupun tenaga kerja yang terserap. Kualitas bangunan, transparansi penggunaan dana, dan ketepatan pengerjaan juga harus menjadi perhatian.
Sebab, di tengah 136 sekolah yang tahun ini menikmati perbaikan, masih ada sekitar 1.200 satuan pendidikan yang menunggu giliran. Revitalisasi bukan sekadar membangun kembali gedung sekolah, tetapi memastikan seluruh anak Blora memperoleh fasilitas pendidikan yang layak dan aman. (*)









