
Korandiva-BLORA.– Lemahnya penegakan aturan terhadap aktivitas kendaraan operasional CV Wahyu Jaya di jalan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora kembali menuai kecaman. Masyarakat Pengawas Keuangan Negara (MPKN) Kabupaten Blora menilai, aktivitas kendaraan berat perusahaan tersebut tidak boleh terus dibiarkan karena diduga melanggar ketentuan kelas jalan sekaligus belum mengantongi dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN).
Ketua MPKN Blora, Fuad, mengungkapkan, kendaraan angkutan barang milik perusahaan tersebut diduga melintas di jalan kelas III yang memiliki batas Muatan Sumbu Terberat (MST) maksimal 8 ton. Padahal, kendaraan operasional yang digunakan disebut memiliki MST melebihi ketentuan. Kondisi itu dinilai berpotensi mempercepat kerusakan jalan daerah yang dibangun dan dipelihara menggunakan uang rakyat.
Tak hanya persoalan tonase kendaraan, MPKN juga menyoroti dugaan belum dimilikinya dokumen ANDALALIN untuk aktivitas gudang perusahaan. Padahal, kegiatan pergudangan dan distribusi barang yang mendatangkan kendaraan berat secara rutin semestinya memenuhi ketentuan analisis dampak lalu lintas sesuai skala dan kriteria yang berlaku.
“Ini dua persoalan sekaligus. Truk diduga melanggar kelas jalan, sementara aktivitas gudangnya juga dipertanyakan karena belum memiliki ANDALALIN. Jangan sampai jalan rakyat menanggung dampak aktivitas usaha yang tidak tertib aturan,” tegas Fuad.
MPKN mendesak Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Blora segera membuka informasi kepada publik mengenai status ANDALALIN CV Wahyu Jaya. Jika terbukti belum memenuhi kewajiban, pemerintah diminta mengambil tindakan administratif sesuai ketentuan.
Satlantas Polres Blora juga didesak konsisten menindak kendaraan yang melanggar kelas jalan, sementara Bupati Blora diminta menginstruksikan audit ANDALALIN terhadap seluruh gudang dan pusat distribusi perusahaan di wilayah Blora. Penegakan hukum, menurut MPKN, tidak boleh tajam kepada masyarakat kecil tetapi tumpul ketika berhadapan dengan kepentingan perusahaan.
MPKN bahkan meminta kendaraan berat CV Wahyu Jaya dialihkan ke ruas jalan yang sesuai dengan kelas dan kemampuan daya dukungnya sampai persoalan perizinan serta dampak terhadap infrastruktur diselesaikan. Fuad menegaskan, pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut dan siap melaporkannya kepada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah serta Ombudsman RI apabila tidak ada langkah nyata dari pemerintah.
“Jangan tunggu jalan rusak semakin parah baru bertindak. Infrastruktur itu milik masyarakat, sehingga siapa pun yang memanfaatkannya wajib tunduk pada aturan,” pungkasnya. (*)









