Korandiva-BLORA.- Aksi boikot dan mosi tidak percaya Fraksi PDIP dalam paripurna LKPJ Bupati 2025 dan rapat Bamus (30 April 2026) mengguncang DPRD Blora. Ketua Fraksi Golkar, Ir. Siswanto, mengaku terkejut—bukan pada konflik, tapi pada minimnya sinyal awal.
“Tidak ada kasak-kusuk sebelumnya. Tiba-tiba muncul isu transparansi DPA dan mosi tidak percaya,” ujarnya, Sabtu (2/5/2026).
Bagi Golkar, perbedaan sikap adalah hal wajar dalam politik. Namun, langkah boikot dinilai menyisakan tanda tanya besar: apakah ini sekadar dinamika, atau gejala retaknya komunikasi elite?
Siswanto mendorong penyelesaian cepat lewat dialog internal lintas fraksi dan pimpinan DPRD. “Ini rumah bersama. Harus diselesaikan di dalam, cari kompromi politik agar fungsi lembaga tetap berjalan,” tegasnya.
Di tengah tekanan efisiensi anggaran yang kian berat, konflik terbuka dinilai berisiko mengganggu kinerja DPRD sebagai pelayan publik. Golkar pun mengingatkan: stabilitas bukan sekadar slogan, tapi syarat utama menjaga kredibilitas lembaga.
Jika tak segera diredam, boikot ini bisa meluas dari sekadar perbedaan sikap menjadi krisis kepercayaan yang menggerus legitimasi DPRD di mata publik. (*)
