Korandiva-JAKARTA.— Kesabaran petani tebu Blora tampaknya sudah di ambang batas. Merasa nasib mereka terus terpuruk akibat buruknya pengelolaan Pabrik Gula PT GMM Bulog, pengurus Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Blora bersama puluhan petani kembali bergerak ke Jakarta, Minggu (26/4/2026).
Sebanyak 20 perwakilan petani diberangkatkan dari Posko Perjuangan Petani Tebu di Tinapan, Todanan, menggunakan dua armada elf. Langkah ini menjadi bentuk tekanan serius kepada pemerintah pusat atas ancaman kebangkrutan yang kini menghantui ribuan petani tebu di Blora.
Sebelum berangkat, Ketua APTRI Blora Drs. H. Sunoto memimpin deklarasi perjuangan yang mereka sebut sebagai “Sumpah Palapa Petani Tebu Blora”, berisi tiga tuntutan utama: mendesak PT GMM Bulog segera merenovasi pabrik dan menjalankan musim giling 2026, merombak total jajaran manajemen, serta membuka opsi penjualan perusahaan kepada pihak ketiga bila dinilai tidak lagi mampu mengelola pabrik secara profesional.
“Kami tidak akan berhenti berjuang sebelum tiga tuntutan ini dipenuhi,” tegas Sunoto.
Pernyataan itu menjadi sinyal keras atas kekecewaan petani terhadap kondisi pabrik gula yang dinilai terus gagal memberi kepastian usaha. Selama tujuh tahun terakhir, menurut APTRI, manajemen PT GMM Bulog telah membuat petani terus menanggung kerugian.
Puncaknya terjadi pada musim giling 2025, ketika penghentian operasional pabrik disebut menyebabkan kerugian petani lebih dari Rp500 miliar. Ironisnya, pada musim giling 2026 ini, pabrik kembali dikabarkan belum siap beroperasi.
Situasi tersebut memicu kepanikan di kalangan sekitar 30 ribu petani tebu, yang kini terancam kehilangan pasar hasil panen sekaligus dibayangi beban utang yang semakin membengkak.
Sekretaris APTRI Blora Anton Sudibyo menegaskan, perjuangan ke Jakarta bukan aksi simbolik, melainkan langkah penyelamatan ekonomi petani yang sudah terdesak.
“Ini perjuangan hidup-mati petani tebu. Kami tidak akan berhenti sebelum ada kepastian,” ujarnya.
Nada lebih keras disampaikan Khairul Anwar, yang mempertanyakan tanggung jawab pemerintah jika musim giling kembali gagal.
“Kalau petani terus merugi dan utang makin menumpuk, siapa yang bertanggung jawab? Negara harus hadir. Kalau tidak, jangan salahkan bila petani mempertimbangkan berhenti membayar utang ke bank,” katanya.
Selama di Jakarta, rombongan petani dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda penting, mulai dari HUT HKTI ke-53 di Kementerian Pertanian, audiensi dengan Menteri Bappenas, hingga pertemuan dengan Wakil Presiden RI.
Langkah petani tebu Blora ini menjadi ujian serius bagi pemerintah. Jika persoalan PT GMM Bulog kembali dibiarkan, krisis tebu di Blora bukan hanya menghancurkan ekonomi petani, tetapi juga menjadi bukti lemahnya keberpihakan negara terhadap sektor pertanian rakyat. (*)
