Korandiva-BLORA.– Agenda kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD Blora kembali menuai sorotan keras. Kegiatan yang selama ini diklaim sebagai bagian dari tugas kedinasan itu dinilai tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bahkan dituding hanya menjadi cara menghabiskan anggaran daerah dengan dalih perjalanan dinas.
Sorotan itu mengemuka dalam aksi demonstrasi yang digelar Masyarakat Pengawas Keuangan Negara (MPKN) di depan Gedung DPRD Blora, Kamis (23/4). Massa menilai agenda perjalanan dinas dewan telah bergeser dari fungsi peningkatan kapasitas menjadi beban anggaran yang lebih banyak menguntungkan kalangan elit.
Menurut demonstran, besarnya anggaran perjalanan dinas dan fasilitas penginapan justru berpotensi menumpulkan fungsi pengawasan legislatif karena dewan terjebak pada kepentingan tambahan penghasilan.
“Kami melihat ada pergeseran makna dalam kunjungan kerja ini. Dewan seolah terjebak dalam kepentingan tambahan penghasilan. Akibatnya, kunker hanya menjadi cara menghabiskan anggaran perjalanan dinas dan penginapan mewah tanpa output yang jelas untuk rakyat,” tegas Fuad Mushofa di sela aksi.
MPKN menilai ketidakjelasan perencanaan kunker semakin memperkuat dugaan bahwa agenda tersebut minim arah dan manfaat. Publik, kata mereka, hanya mengetahui jadwal keberangkatan tanpa mendapat informasi terbuka mengenai tujuan, tema pembahasan, maupun hasil yang dibawa pulang untuk daerah.
Situasi ini dinilai mencederai prinsip transparansi anggaran, terlebih di tengah tuntutan efisiensi belanja daerah.
Selain menyoroti manfaat yang dianggap tak jelas, massa juga mendesak audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran perjalanan dinas DPRD Blora. Mereka meminta seluruh belanja perjalanan dinas diperiksa secara terbuka agar tidak menjadi ruang penyalahgunaan anggaran.
“Kami menuntut audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran perjalanan dinas di DPRD Blora. Jangan sampai uang rakyat digunakan untuk kepentingan pribadi atau organisasi yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat,” lanjut Fuad.
Desakan itu juga disertai tuntutan agar anggaran perjalanan dinas dialihkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak. Menurut mereka, masih banyak kebutuhan publik di Blora yang lebih membutuhkan intervensi anggaran dibanding pembiayaan perjalanan dinas pejabat.
Tak hanya soal anggaran, demonstran juga menyoroti dampak sosial dari maraknya agenda luar kota. Kunker yang terlalu sering disebut bukan hanya memboroskan keuangan daerah, tetapi juga dinilai membuka ruang munculnya persoalan etik di kalangan aparatur.
Dalam aksi tersebut, MPKN menyampaikan tiga tuntutan utama: menghentikan agenda kunker luar kota yang dianggap berlebihan, melakukan audit menyeluruh anggaran perjalanan dinas DPRD, dan melakukan refocusing anggaran perjalanan untuk program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Aksi ini menjadi peringatan serius bagi DPRD Blora bahwa perjalanan dinas yang dibiayai uang rakyat tidak lagi bisa dipertanggungjawabkan hanya dengan alasan formalitas kedinasan. Di tengah tekanan efisiensi anggaran, publik kini menuntut bukti nyata bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar kembali dalam bentuk manfaat untuk masyarakat, bukan sekadar menjadi rutinitas birokrasi yang mahal dan minim hasil. (*)
