Korandiva-SOLO.- Sebanyak 30 petani tebu bersama jajaran pengurus Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Blora mendatangi kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di Sumber, Solo, Rabu (22/4/2026), untuk menyampaikan jeritan ribuan petani yang kini terancam bangkrut akibat carut-marut pengelolaan pabrik gula di Blora.
Dalam pertemuan tersebut, APTRI Blora secara terbuka membongkar dugaan buruknya tata kelola PT GMM Bulog yang dinilai menjadi biang kehancuran sektor pergulaan rakyat. Kerusakan fatal boiler pabrik saat musim giling 2025 yang hingga kini tak kunjung diperbaiki disebut menjadi simbol lemahnya manajemen perusahaan.
Ketua APTRI Blora, Drs. H. Sunoto, menegaskan bahwa nasib petani tebu Blora kini berada di ambang kehancuran. Ribuan petani kehilangan kepastian usaha, sementara lahan tebu seluas 8.000 hektare terancam gagal produksi karena pabrik belum siap beroperasi untuk musim giling 2026.
“Selama tujuh tahun dikelola PT GMM Bulog, pabrik terus merugi. Tahun lalu saja petani rugi lebih dari Rp 500 miliar. Kalau tahun ini pabrik tidak beroperasi, petani bisa kolaps,” ungkap Sekretaris APTRI Blora, Anton Sudibyo.
Situasi ini dinilai ironis. Di tengah ambisi pemerintah pusat mengejar swasembada gula nasional pada 2027, para petani justru dibiarkan menghadapi ketidakpastian akibat persoalan manajemen yang tak kunjung dibereskan.
Alih-alih menjadi “Pahlawan Kedaulatan Pangan” seperti jargon pemerintah, petani tebu Blora kini merasa menjadi korban dari buruknya tata kelola industri gula nasional.
Kedatangan para petani ke rumah Jokowi bukan sekadar silaturahmi, tetapi bentuk keputusasaan karena aspirasi mereka belum menemukan jalan keluar konkret. Mereka berharap ada campur tangan kekuasaan agar PT GMM Bulog segera dibenahi sebelum kerugian petani makin membesar.
Respons positif diterima dari Jokowi. Sebagai tindak lanjut, pengurus APTRI dijadwalkan bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jakarta pada Senin (27/4/2026).
Namun bagi petani, janji pertemuan belum cukup. Yang mereka butuhkan adalah langkah nyata penyelamatan pabrik dan jaminan keberlangsungan usaha tani.
“Kami hanya ingin pabrik segera diperbaiki agar petani bisa hidup lagi. Kalau terus dibiarkan, petani tebu Blora habis,” ujar Hairul Anwar, pengurus APTRI, penuh harap.
Kini, ribuan petani menunggu: apakah negara benar-benar hadir menyelamatkan mereka, atau kembali membiarkan petani rakyat menanggung beban kegagalan tata kelola industri gula? (*)
