Korandiva-BLORA.- Kedatangan Andin Cholid—yang diperkenalkan sebagai calon Direktur Operasional PT Gendhis Multi Manis (GMM)—ke Posko Perjuangan APTRI dan petani tebu Blora, Senin (13/4/2026), bukan membawa solusi. Ia justru disambut gelombang interogasi tajam dari petani yang menuntut hal paling mendasar: kepastian penyerapan tebu, harga yang adil, dan skema operasional yang konkret.
Forum yang mempertemukan petani, manajemen GMM, pemerintah daerah, dan aparat di Todanan itu berlangsung panas. Di hadapan Wakil Bupati Blora Sri Setyorini, Forkopimda, dan pengurus APTRI, petani mencecar pertanyaan teknis: kapan tebu diterima, siapa pembelinya, di mana titik penyerahan, dan berapa harga riil di tingkat petani.
Namun hingga forum berakhir, jawaban tak kunjung menjawab. Pernyataan pihak GMM dinilai masih berputar pada rencana, bukan keputusan.
“Petani tidak butuh lagi kalimat ‘sedang diupayakan’. Kami butuh tanggal, skema, dan harga,” tegas salah satu petani.
Kondisi ini kian ironis. Sebelumnya, Perum Bulog melalui Direktur Utama Ahmad Rizal Ramdhani telah menyatakan komitmen menyerap tebu petani Blora dengan mengacu harga pemerintah tahun 2026. Pernyataan itu sempat membangun harapan bahwa persoalan telah selesai di level kebijakan.
Fakta di lapangan berkata sebaliknya.
Wakil Bupati Sri Setyorini memastikan GMM tidak akan menggiling tebu pada 2026 akibat kerusakan boiler yang belum tertangani. Perbaikan pun masih bergantung pada APBN—proses panjang yang tidak memberi jawaban bagi petani yang panennya tinggal hitungan minggu.
Petani kini berdiri di tepi ketidakpastian. Panen dimulai Mei 2026, tetapi skema pengalihan ke pabrik lain belum jelas—baik titik distribusi, mekanisme, maupun pembagian biaya angkut.
“Boiler boleh rusak, tapi keadilan tata niaga tidak boleh ikut ambruk,” sindir peserta forum.
Andin Cholid mengakui GMM tidak bisa menggiling tahun ini dan menyebut solusi jangka pendek adalah mengalihkan tebu ke pabrik lain. Namun, lagi-lagi, tanpa rincian teknis. Bahkan, pernyataan soal harga yang “mengacu pemerintah” dengan potensi tambahan biaya distribusi justru memicu kekhawatiran baru.
Bagi petani, ini bukan lagi sekadar masalah mesin rusak—melainkan krisis kepastian yang terus ditunda.
Gelombang protes sebelumnya menjadi bukti akumulasi kekecewaan. Pada 2 April 2026, sekitar 2.000 petani turun aksi dengan ratusan truk dan alat berat, menuntut penyerapan 100 persen dan harga layak. Aksi berlanjut dengan pencegatan Dirut Bulog sehari kemudian.
Dalam konteks itu, forum 13 April semestinya menjadi ruang finalisasi, bukan sekadar panggung diskusi tanpa keputusan.
“Kalau Bulog sudah menjanjikan serap 100 persen, forum ini harusnya bicara eksekusi, bukan improvisasi,” tegas Sekretaris APTRI Blora, Anton Sudibyo.
APTRI menegaskan tuntutan mereka sederhana: tebu diserap penuh, harga sesuai acuan pemerintah, dan biaya tambahan tidak dibebankan ke petani.
“Petani menanam dengan biaya nyata. Negara tidak boleh menjawab dengan kepastian semu,” tandas Anton.
Pertemuan di Todanan menegaskan satu hal: persoalan GMM telah berubah menjadi krisis kepercayaan. Ketika panen di depan mata dan keputusan tak kunjung lahir, setiap janji baru hanya memperdalam luka lama.
Selama belum ada keputusan operasional yang final, tertulis, dan terukur—komitmen penyerapan akan tetap dipandang sebagai utang yang belum dibayar. (*)
