REMBUG Pembangunan Jawa Tengah di Kudus pekan ini kembali dipenuhi parade angka. Investasi disebut naik, ekonomi tumbuh, UMKM berkembang, pariwisata bergerak, dan ketahanan pangan diklaim menguat. Semua terdengar indah di podium resmi. Tetapi bagi warga Blora yang setiap hari berjibaku melewati jalan rusak Cepu–Randublatung, pidato pembangunan itu terasa seperti siaran dari dunia lain.
Viralnya aduan Wakil Bupati Blora Sri Setyorini kepada Gubernur Ahmad Luthfi bukan sekadar drama birokrasi. Itu adalah ledakan akumulasi kekecewaan daerah pinggiran yang terlalu lama dipaksa bersabar. Ketika seorang wakil bupati harus menyampaikan keluhan secara terbuka agar didengar gubernurnya sendiri, maka sesungguhnya ada masalah serius dalam cara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membaca prioritas pembangunan.
Jalan Cepu–Randublatung bukan jalan kecil tanpa arti. Ruas itu menjadi urat nadi aktivitas warga Blora bagian timur. Anak sekolah melintas di sana. Ambulans lewat di sana. Distribusi hasil pertanian, perdagangan desa, hingga mobilitas pekerja bergantung pada jalan itu. Namun ironisnya, jalan strategis seperti ini justru bertahun-tahun menjadi simbol lambannya perhatian provinsi terhadap wilayah perbatasan.
Gubernur Jawa Tengah tidak bisa terus berlindung di balik narasi pembangunan makro. Rakyat tidak makan grafik pertumbuhan ekonomi. Warga tidak bisa menikmati angka investasi saat ban kendaraan mereka pecah karena jalan berlubang. Pembangunan kehilangan makna ketika pemerintah lebih sibuk memoles presentasi dibanding memastikan infrastruktur dasar benar-benar layak digunakan masyarakat.
Yang lebih menyakitkan, kondisi ini bukan cerita baru. Keluhan soal jalan provinsi di Blora sudah berkali-kali muncul, tetapi responsnya sering normatif, administratif, dan penuh janji teknis tanpa kepastian. Pemerintah provinsi tampak lebih cepat merespons proyek-proyek yang dekat pusat ekonomi dibanding daerah yang dianggap pinggiran politik. Blora kembali diposisikan sebagai daerah yang diminta memahami keterbatasan anggaran, sementara kebutuhan warganya terus mendesak.
Padahal jika Pemprov serius bicara pemerataan pembangunan, maka infrastruktur dasar harus menjadi prioritas utama. Tidak masuk akal ketika Jawa Tengah membanggakan investasi triliunan rupiah tetapi masih membiarkan jalan provinsi rusak dalam waktu panjang. Apa gunanya pertumbuhan ekonomi tinggi jika konektivitas daerah justru tertinggal? Investasi tidak akan sehat jika distribusi barang dan mobilitas masyarakat masih dipaksa melewati jalur yang membahayakan keselamatan.
Rembug pembangunan seharusnya menjadi forum evaluasi keras, bukan panggung seremoni yang dipenuhi tepuk tangan. Gubernur perlu turun dari bahasa pencitraan menuju langkah konkret yang terukur. Publik berhak tahu kapan Cepu–Randublatung diperbaiki total, berapa anggaran yang disiapkan, siapa kontraktornya, dan bagaimana kualitas pengerjaannya diawasi. Transparansi jauh lebih penting daripada slogan pembangunan yang terus diulang setiap tahun.
Blora juga tidak boleh terus diperlakukan sebagai halaman belakang Jawa Tengah. Wilayah dengan luas geografis besar, potensi migas, pertanian, kehutanan, dan jalur ekonomi lintas daerah ini seharusnya mendapatkan perhatian strategis. Tetapi yang terlihat justru sebaliknya: pembangunan sering terasa lambat, konektivitas tertinggal, dan suara daerah baru dianggap penting setelah viral di media sosial.
Karena itu, aduan soal Cepu–Randublatung harus menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jika gubernur gagal menjawab persoalan sederhana seperti jalan rusak, maka semua pidato tentang investasi, pertumbuhan, dan pembangunan inklusif akan terdengar kosong. Pada akhirnya rakyat tidak menilai pemerintah dari mewahnya forum rembug pembangunan, melainkan dari satu pertanyaan sederhana: apakah jalan yang mereka lewati setiap hari akhirnya benar-benar diperbaiki. (*)
