Korandiva-BLORA.– 2 Agustus 2025 Sejumlah wali murid SDN 2 Jetis, Kecamatan Blora, mempertanyakan transparansi penggunaan dana dalam pelaksanaan kegiatan karnaval sekolah yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Kegiatan bertema budaya “Jawa Barat” tersebut akan melibatkan sekitar 70 siswa sebagai peserta.
Berdasarkan hasil rapat panitia, total anggaran yang direncanakan mencapai Rp17.250.000. Rincian dana tersebut meliputi:
-Replika Manuk Dadali: Rp 6.500.000
-Konsumsi nasi dan snack untuk 100 orang: Rp 3.500.000
-Air kemasan dus: Rp 250.000
-Honor Mas Wahid: Rp 1.500.000
-Sewa sound system: Rp 3.000.000
-Perlengkapan (banner, tampah, dll.): Rp 1.000.000
-Gunungan: Rp 1.000.000
-Pengeluaran lain-lain: Rp 500.000
Untuk menutupi biaya tersebut, orang tua siswa diminta membayar iuran sebesar Rp 75.000 per anak. Kebijakan ini dikecualikan bagi siswa peserta karnaval serta bagi keluarga dengan lebih dari satu anak di sekolah—hanya satu anak yang dikenakan iuran.
Namun, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan dari sejumlah wali murid. Mereka menilai belum ada penjelasan atau bukti tertulis mengenai rincian anggaran, seperti kuitansi, penawaran harga, maupun mekanisme pengambilan keputusan.
“Kami tidak keberatan mendukung kegiatan sekolah, tapi kami ingin tahu uang itu digunakan untuk apa saja secara jelas dan terbuka. Jangan sampai iuran ini dianggap pungutan liar karena tidak melalui mekanisme resmi dan tidak transparan,” ungkap salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya.
Pihak sekolah hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait polemik tersebut. Sementara itu, batas waktu pembayaran iuran ditetapkan pada 9 atau 10 Agustus 2025 melalui bendahara paguyuban masing-masing kelas.
Mengingat kegiatan ini melibatkan dana dari masyarakat, sejumlah pihak mendesak sekolah untuk menyampaikan laporan keuangan secara terbuka dan profesional, agar tidak menimbulkan konflik maupun dugaan penyelewengan di kemudian hari.
Kepala SDN 2 Jetis Blora, saat dikonfirmasi oleh awak media melalui pesan WhatsApp, belum memberikan tanggapan hingga berita ini diturunkan. (*)
