Korandiva-BLORA.- Gelombang kemarahan petani tebu di Kabupaten Blora akhirnya meledak. Ribuan petani, elemen rakyat, dan mahasiswa dijadwalkan menggelar aksi besar-besaran bertajuk Tumpah Tebu di depan PG GMM pada Senin, 1 Juni 2026 mulai pukul 08.00 WIB.
Aksi tersebut bukan sekadar demonstrasi biasa. Massa menyiapkan mimbar bebas, orasi kerakyatan, teatrikal rakyat, hingga aksi tumpah tebu massal sebagai simbol perlawanan terhadap krisis industri gula yang dinilai semakin menjerat kehidupan rakyat desa.
Bagi petani, tebu bukan sekadar komoditas. Dari ladang tebu, ribuan keluarga menggantungkan hidup.
Buruh tebang bekerja, sopir angkutan memperoleh penghasilan, warung desa tetap hidup, dan roda ekonomi pedesaan terus berputar.
Namun sejak operasional PG GMM berhenti dan persoalan industri gula tak kunjung menemukan jalan keluar, denyut ekonomi desa ikut terpukul. Petani mengaku hidup dalam ketidakpastian, sementara mereka merasa hanya dijadikan pemasok bahan baku tanpa perlindungan yang jelas.
Koordinator aksi Front Blora Selatan, Exy Wijaya, menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kemarahan rakyat desa yang selama ini dipaksa terus bersabar.
“Petani terlalu sering diberi janji, tapi yang datang justru ketidakpastian. Kami membawa tebu bukan untuk membuat keributan, melainkan menunjukkan jerih payah rakyat yang sedang dipermainkan. Kalau negara terus membiarkan petani menanggung krisis sendirian, perlawanan rakyat akan terus membesar,” tegasnya.
Menurut Exy, rakyat kecil tidak boleh terus dijadikan tameng atas buruknya tata kelola industri gula.
“Yang berkeringat di sawah rakyat, yang menanggung rugi juga rakyat,” lanjutnya.
Senada, Koordinator Paguyuban Petani Tebu Blora, Anton Sudibyo, menyebut keresahan petani kini sudah berada di titik serius karena menyangkut keberlangsungan hidup ribuan keluarga desa.
“Tebu ini sumber makan rakyat. Dari tebu kami menyekolahkan anak, membayar kebutuhan rumah tangga, menghidupi buruh tebang, sopir, hingga ekonomi desa. Kalau industri gula bermasalah lalu petani ikut dikorbankan, itu sama saja memukul rakyat kecil,” ujarnya.
Anton mendesak pemerintah dan DPR RI turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi petani.
“Kami meminta Komisi IV dan Komisi VI DPR RI datang ke Blora. Jangan hanya menerima laporan di Jakarta. Dengarkan langsung suara petani,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Paguyuban Petani Tebu Blora, Hairul Anwar, menyoroti dugaan persoalan utang PG GMM yang disebut mencapai sekitar Rp 2 triliun.
“Persoalan utang harus dibuka terang ke publik. Petani jangan dijadikan korban dari krisis perusahaan. Kami menolak jika beban kegagalan tata kelola akhirnya ditimpakan kepada rakyat kecil,” tegas Hairul.
Ia mengingatkan dampak krisis industri gula bukan hanya soal perusahaan, tetapi menyangkut keseluruhan ekonomi desa.
“Kalau petani jatuh, desa ikut lumpuh. Warung sepi, buruh kehilangan pekerjaan, pengangguran naik. Ini bukan sekadar soal pabrik gula, tapi soal hidup rakyat,” ujarnya.
Aksi Tumpah Tebu diperkirakan menjadi salah satu konsolidasi sosial terbesar petani tebu Blora dalam beberapa tahun terakhir. Massa ingin menunjukkan bahwa kesabaran rakyat memiliki batas.
Ketika suara petani terus diabaikan, perlawanan kini tumbuh dari desa-desa. Dari ladang tebu. Dari rakyat yang merasa hidupnya makin terdesak oleh kepentingan industri dan kekuasaan. (*)
