Korandiva-BLORA.- Rotasi besar-besaran kembali mengguncang birokrasi Pemkab Blora. Sebanyak 191 pejabat administrator, pengawas hingga pejabat fungsional resmi digeser dan dilantik Bupati Blora, Arief Rohman, di Pendopo Rumah Dinas Bupati.
Mutasi massal itu meliputi 22 pejabat eselon III setingkat sekretaris dinas dan camat, 48 pejabat eselon III setingkat kepala bidang dan sekretaris kecamatan, serta puluhan pejabat eselon IV dan pejabat fungsional di berbagai OPD.
Di tengah sorotan publik terhadap praktik birokrasi, Arief menegaskan rotasi jabatan bukan sekadar seremoni rutin atau bagi-bagi kursi kekuasaan. Menurutnya, perombakan dilakukan untuk memperkuat mesin pemerintahan sekaligus mendongkrak pelayanan publik yang selama ini dinilai belum maksimal.
“Pelantikan ini bagian dari kebutuhan organisasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Namun, pesan paling keras justru muncul saat Bupati menyinggung isu sensitif jual beli jabatan yang kerap menjadi bisik-bisik di lingkungan birokrasi. Di hadapan ratusan pejabat yang baru dilantik, Arief secara terbuka menantang publik melapor jika menemukan praktik transaksional dalam pengisian jabatan.
“Kalau ada temuan jual beli jabatan, laporkan kepada kami,” tandasnya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi alarm keras bagi ASN di lingkungan Pemkab Blora. Arief meminta pejabat yang baru mendapat posisi tidak terlena dengan jabatan, melainkan langsung bekerja cepat, adaptif, dan mampu menghadirkan inovasi nyata.
Ia juga mengingatkan pentingnya integritas dan profesionalitas aparatur, serta mewanti-wanti agar tidak ada penyalahgunaan wewenang di tengah rotasi besar yang kembali terjadi di tubuh birokrasi Blora. (*)
