Korandiva – BLORA.- Pengembangan program lumbung pangan di Kabupaten Blora mengalami banyak hambatan, dari 20 desa yang menerapkan hanya 5 Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang mampu mandiri dalam mengelola cadangan pangannya. Sementara 15 desa lainnya mengalami stagnasi atau bahkan mangkrak.
Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan (DP4) Kabupaten Blora Nugraheni Wahyu Utami, S.P. mengatakan, selain dikarenakan rendahnya kompetensi pengurus LPM, kondisi seperti itu juga akibat dari kerusakan peralatan dan sarana pendukung lumbung pangan, serta terbatasnya akses terhadap pemasaran dan permodalan yang memadai.
Mengatasi permasalahan tersebut, Dinas P4 tengah melakukan reorganisasi pengurus LPM yang ada, serta mengadakan pelatihan untuk memperkuat kapasitas pengurus agar lebih efektif dalam mengelola lumbung pangan.
“Selain itu, kita juga lakukan kolaborasi dengan pelaku bisnis lain untuk memperluas akses permodalan dan pemasaran, termasuk bekerja sama dengan kelompok tani, badan usaha milik desa, serta sektor perbankan dan toko yang memasarkan hasil pertanian,” paparnya.
Wahyu Utami menjelaskan, bahwa langkah-langkah yang ditempuh mencakup pengadaan alat dan sarana baru untuk menggantikan peralatan yang rusak.
Melalui upaya ini diharapkan pengelolaan lumbung pangan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat desa di Kabupaten Blora,
Terkait bantuan untuk rehab lanjut Wahyu, akan diberikan kepada Lumbung Pangan yang aktif sebagai bentuk reward. “Untuk yang tidak aktif, sementara akan dilakukan pembinaan terkait kelembagaan dan manajerial dulu,” pungkasnya. (*)
