BLORA.–
Membawa tiga isu nasional serta dua isu daerah, 30 peserta unjuk rasa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Blora yang ingin mengadu kepada anggota DPRD Blora akhirnya gagal, lantaran semua anggota dewan ada kunjungan kerja di luar kota.
Pendemo yang semuanya mahasiswa itu akhirnya hanya ditemui oleh 2 staf sekretariat dewan (Setwan) DPRD Blora, Sujanarko dan Alim.
“Semua anggota dewan sedang ada kunjungan kerja ke luar kota, jadi mohon maaf belum bisa memenuhi keinginan kalian untuk bertemu anggota dewan,” ucap Sujanarko, saat memberikan jawaban atas tuntutan para mahasiswa, Rabu (13/4/2022).
Dalam negosiasi antara perwakilan mahasiswa PMII dan 2 staf Setwan sempat terjadi ketegangan, ketika salah satu peserta aksi unjuk rasa dari mahasiswa PMII melontarkan kekecewaannya.
“Bagaimana rakyat bisa bertemu dengan wakil rakyat kalau wakil rakyatnya sendiri susah ditemui,” ucap perwakilan mahasiswa tersebut dengan nada tinggi.
Sementara salah satu staf Setwan, Sujanarko juga menjawabnya dengan nada tinggi sambil membentak, “Jangan teriak-teriak di hadapan saya,” ucap Sujanarko di hadapan pendemo, yang disaksikan Kapolsek Blora kota, dan Koramil Blora.
Sujanarko menambahkan, bahwa untuk para pengunjuk rasa bisa kembali lagi setelah anggota dewan pulang ke Blora.
“Nanti akan saya koordinasikan bersama ketua Dewan, Pak Dasum. Insya Allah hari Jumat bisa kembali ke sini untuk menyampaikan aspirasi anda,” tambahnya.
Aksi unjuk rasa PMII Blora yang dipunggawai Mohammad Nurkholis Majid, menuntut 3 isu nasional, antara lain pemerintah harus mengusut tuntas dan mengutuk keras kartel-kartel mafia minyak goreng yang tidak bertanggungjawab hingga mengakibatkan terjadinya kelangkaan serta mahalnya minyak goreng di masyarakat, pemerintah harus memberikan keadilan dalam harmonisasi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.
“Dan menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pertalite, dan gas LPG 3kg, karena akan memberatkan beban masyarakat kelas menengah kebawah dan akan terjadi inflasi besar-besaran di Negara Republik Indonesia,” ucapnya.
Serta, dua tuntutan terkait isu daerah adalah, segera merealisasikan pembangunan infrastruktur dengan transparansi anggaran dengan jelas.
“Memberikan keberimbangan atau program beasiswa satu desa dua Sarjana, dengan penurunan angka pengangguran yang berstatus Sarjana,” terangnya.
Nurkholis menambahkan, untuk minggu depan aksi unjuk rasa PMII akan membawa masa lebih banyak lagi, karena hari ini tidak bisa bertemu dengan anggota dewan.
“Ini semua hanya alasan saja, anggota dewan tidak mau bertemu dengan kami. Jumat depan kami akan membawa masa lebih banyak,” tandas ketua aksi Nurkholis.
Perlu diketahui, saat tim Putra Bhayangkara Blora mengklarifikasi kepada Sekretaris DPRD Blora, Catur Pambudi Amperawan, lewat selularnya terkait masalah stafnya membentak perwakilan pengunjuk rasa, ia menjawab bahwa dirinya sedang di luar kota.
“Nanti akan saya tanyakan dulu kepada yang bersangkutan. Sebenarnya cara seperti itu tidak dibenarkan. Dan nanti tetap akan saya urusi soal masalah ini,” tutupnya. (*)
