Arsip Tag: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora

BLORA, JAWA TENGAH

Lokasi Kampus UNY, Wakil Ketua DPRD Blora Siswanto: Harus Sesuai Perda RTRW

Korandiva – BLORA.- Rencana pendirian Kampus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di Kabupaten Blora terus menjadi sorotan publik. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, angkat bicara dan menegaskan bahwa kehadiran kampus negeri seperti UNY merupakan kebutuhan mendesak untuk mencerdaskan masyarakat serta membangun peradaban daerah.

Menurut Siswanto, Pemerintah Kabupaten Blora wajib merujuk pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam menentukan lokasi pembangunan kampus. Penempatan lokasi harus sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) RTRW agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun tata kelola ke depan.

“Kampus bukan sekadar bangunan fisik. Ia adalah pusat transformasi sosial dan tempat lahirnya generasi pemikir serta pemimpin masa depan. Maka dari itu, pembangunan Kampus UNY di Blora adalah sebuah keniscayaan,” ujarnya.

Meski demikian, Siswanto menekankan pentingnya proses penentuan lokasi yang dilakukan secara strategis dan komprehensif, bukan berdasarkan dorongan emosional atau kepentingan sektoral semata. Ia mengungkapkan bahwa hingga kini Pemerintah Kabupaten Blora bersama pihak UNY masih melakukan koordinasi teknis, kajian sosial, serta kajian akademik untuk menentukan titik lokasi terbaik dari berbagai aspek, termasuk tata pemerintahan dan keberlanjutan pembangunan.

“Apakah nantinya akan berlokasi di Blora Kota, Cepu, Ngawen, atau Randublatung, semuanya masih menjadi opsi terbuka. Yang terpenting, keputusan yang diambil merupakan hasil dari kajian matang dan inklusif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Siswanto menyerukan agar pemerintah daerah dan DPRD membuka ruang diskusi publik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, hingga elemen pemuda. Ia menilai bahwa keputusan strategis seperti ini harus melibatkan partisipasi masyarakat secara luas agar hasilnya memiliki legitimasi sosial dan membawa manfaat jangka panjang.

Tak hanya soal lokasi, Siswanto juga menaruh perhatian pada relevansi program studi yang akan dibuka di Kampus UNY Blora. Ia berharap jurusan-jurusan yang ditawarkan mampu menjawab kebutuhan dunia kerja serta mendukung potensi unggulan daerah, bukan sekadar menduplikasi program studi yang sudah ada di kampus-kampus lokal.

“Jangan sampai kehadiran Kampus UNY hanya menjadi pelengkap. Harus ada nilai tambah yang nyata dalam penguatan kualitas pendidikan tinggi di Blora. Oleh karena itu, rencana ini perlu digodok secara serius dengan visi jangka panjang,” pungkasnya.

Pernyataan Siswanto menunjukkan bahwa DPRD Blora terbuka terhadap berbagai masukan, namun tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan strategis. Kini, masyarakat Blora menanti arah final pembangunan Kampus UNY, sekaligus berharap hasil kajian yang dilakukan mampu menjawab aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat. (*)

BLORA, JAWA TENGAH

Siswanto, Wakil Ketua DPRD Blora: Kuliner Menjadi Daya Tarik Wisata Lokal

Korandiva – BLORA.– Destinasi wisata di Kabupaten Blora yang dibangun beberapa tahun terakhir bisa dinilai sudah cukup baik, hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto ketika ditemui wartawan, Sabtu (19/4/2025).
Namun demikian menurut Siswanto, dari kondisi yang ada sekarang tetap masih butuh peningkatan dalam hal inovasi baik pemilihan wahana maupun kuliner lokalnya. Hal itu dikarenakan pengunjung wisatanya tidak hanya warga lokal Blora, melainkan juga dari luar kota seperti Rembang dan Bojonegoro.

Destinasi wisata tidak hanya mengandalkan pemandangan alam dan menyediakan spot foto, tetapi juga menawarkan kuliner dan oleh-oleh yang berbau lokal. Seperti yang ada di Desa Sumberpitu Kecamatan Cepu. Selain ada wahana menarik untuk arena bermain anak-anak, juga ada kerajinan yang diproduksi oleh UMKM setempat.

“Yang menarik lagi, di tempat ini ada kuliner makanan khas pinggiran Bengawan Solo yaitu masakan ikan Jendil,” kata Siswanto.

Menurut Siswanto, untuk meningkatkan apa yang sudah ada di Desa Sumberpitu ini bisa dimintakan bantuan dari Pemkab Blora, Propinsi atau pemerintah pusat setelah melewati kondisi efisiensi nanti.

“Tapi nanti, setelah situasi sudah membaik, pemerintah desa bisa dapat bantuan dalam bentuk pelatihan sumber daya manusia, atau bantuan dana,” ujarnya.

Menurut Siswanto, Pemerintah bisa memberikan bantuan kepada pengelola warung atau usaha tapi sifatnya kelompok usaha bersama, bukan perorangan.

“Kelompok usaha bersama yang dikelola bersama bisa dapat bantuan peralatan dari dinas teknis di perindustrian atau perdagangan,” paparnya.

“Kepala desa juga bisa merangkul teman-teman dari HIPMI yang bisnisnya macam-macam seperti biro travel, pengusaha batik, dan lain-lain,” katanya. (*)

BLORA, JAWA TENGAH

Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto: Pemerintah Wajib Dorong Kemajuan Pondok Pesantren

Korandiva – BLORA.- Keberadaan SD Negeri dan MI di Desa Sambongrejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora bisa berjalan beriringan, dan setiap tahun mendapatkan jumlah siswa baru yang setara jumlahnya. Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto S.Pd. M.H mengatakan, bahwa pihaknya selama ini juga memberikan dukungan pada semuanya.

“Baik sekolah dasar maupun MI kami bantu mulai dari kegiatan belajar mengajar, hingga pengadaan peralatan yang merupakan kebutuhan sekolah,” ujarnya, Jumat (21/2/2025).

Sementara itu terkait rencana pendirian pondok pesantrren di Desa Sambongrejo, Siswanto menilai hal itu sangat baik karena sekarang ini banyak anak-anak dari desa setempat yang mondok atau menjadi santri di tempat lain bahkan di luar kota.

“Nantinya tidak hanya dari Sambongrejo melainkan juga bisa menerima santri dari luar desa atau luar daerah,” papar politisi muda yang akrab disapa Mas Sis itu.

Siswanto melihat di Desa Sambongrejo banyak tokoh agama yang memiliki kapasitas dan mumpuni untuk menjadi pengasuh pondok pesantren.
Apalagi kabarnya dari yayasan tersebut sudah ada lahan yang dipersiapkan.

Menurut Siswanto, pemerintah boleh memberikan hibah kepada ponpes jika sudah ada lahan tanah yang dari pemberi wakaf atau yayasannya. Ditambah lagi jika legalitas sudah ada, pemerintah sifatnya akan membantu pembangunan gedung.

“Pembangunan gedung juga bisa dicarikan donatur dari warga, umat, dan orang tua santri,” tandas Siswanto yang menyandang gelar pascasarjana dari Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang itu. (*)

BLORA, JAWA TENGAH

Momentum Hari Pers Nasional 2025. Siswanto: Era Pemberitaan Inspiratif dan Konstruktif

Korandiva – BLORA.- Wartawan di seluruh negeri baru saja memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2025 pada Minggu, 9 Februari 2025 kemarin. Pada momen peringatan HPN ini Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora Siswanto memilikli harapan besar bagi insan pers agar bisa menterjemahkan fenomena yang ada di masyarakat dan lingkungan.

“Rekan wartawan harus bisa menterjemahkan fenomena di lingkungan dengan bahasa dan tulisan yang menarik dan mengedukasi, dapat menyampaikan subtansi berita secara seimbang,” ungkap mantan wartawan televisi nasional (RCTI) dan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu.

Itulah pentingnya kekayaan informasi yang diperlukan dalam setiap pemberitaan. Dan akan lebih baik jika di dalam pemberitaan itu mengandung nilai edukasi kepada masyarakat. Menurut Siswanto, berita yang edukatif, konstruktif dan inspiratif sekarang makin diminati. Banyak tokoh muda lahir karena inspirasi dari generasi diatasnya.

“Wartawan jangan hanya mem-viralkan berita, tapi juga membuat masyarakat yang membaca berita itu bisa memetik manfaat setelah menyimpulkan titik tekannya,” imbuh Siswanto.

Menurut Sisswanto, menjadi seorang jurnalis untuk menyampaikan sebuah tulisan bergantung pada kemampuan masing-masing. Itulah pentingnya sebuah informasi untuk dikembangkan secara berimbang menjadi tulisan yang menarik.

“Sekarang ini semua orang atau individu bisa menjadi jurnalis, namun masyarakat tetap akan menilai sebuah tulisan itu dikembalikan lagi pada kemampuan ketika menulis,” terang politisi Partai Golkar Kabupaten Blora ini.

Yang perlu ditekankan, lanjut Siswanto pentingnya tidak melakukan copy-paste. Sehingga seluruh proses jurnalistik harus dilakukan secara menyeluruh, agar pemberitaan jadi lebih berbobot.

Siswanto pun berharap, baik media online, cetak terlebih mainstream tidak memberikan informasi sepenggal-penggal. Hal ini yang dapat memicu informasi yang bisa meresahkan di masyarakat. Sehingga bisa menimbulkan gejolak. (*)