BLORA.-

Pemotongan Bansos (Bantuan Sosial) BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang dicairkan secara tunai untuk masyarakat kembali terjadi di Kabupaten Blora, kali ini di Desa Tawangrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora senilai Rp. 300.000 dengan dalih akan diwujudkan sembako.

Pencairan bansos dari mulai PKH, BPNT, BLT BBM di kantor balai desa setempat pada Kamis (25/11/2022 itu dihadiri oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kepala Desa (Kades) Tawangrejo, Perangkat Desa, serta Pendamping PKH dari Kecamatan Tunjungan.

Warga saat di Kantor Balaidesa Tawangrejo menerima utuh uang bansos dengan nominal yang berbeda-beda, namun saat sampai di rumah warga didatangi koordinator PKH yang menarik uang sebesar Rp. 300.000. Selain itu ada juga warga yang menyerahkan kepada koordinator PKH di dukuhan masing-masing.

Desa Tawangrejo sendiri terdiri dari lima dukuhan, yang mana masing-masing dukuhan memiliki koordinator PKH, sehingga masing-masing koordinator juga memiliki cara sendiri-sendiri dalam mengumpulkan uang bansos tersebut, ada yang door to door kerumah KPM, dan ada juga KPM yang menyerahkan uang kerumah koordinator PKH.

Lima dukuhan yang ada di Desa Tawangrejo adalah Dukuh Karangtawang, Dukuh Ngledok, Dukuh Gagakan, Dukuh Brumbung, dan Dukuh Pohgesik, dan dari kelima Dukuhan tersebut ada yang sudah ditarik dan ada yang belum, namun yang sudah ditarik pun uangnya ada yang sudah dikembalikan.

Salah satu warga dari Dukuh Ngledok yang enggan disebut namanya menyampaikan bahwa dirinya dimintain uang Rp. 300.000 oleh koordinator PKH kerumahnya.

“Kulo bakdo saking balaidusun di puruki ting griyo mas kalih ketua pkh, di suwuni arto Rp. 300.000, nggih kulo paringke,” (saya habis dari Balaidesa di datangi koordinator PKH dirumah mas, dimintai uang Rp. 300.000, ya saya kasih),” ucapnya.

Kemudian salah satu penerima bansos dari Dukuh Pohgesik pun menyatakan hal yang sama, yakni menyerahkan uang Rp. 300.000 ke koordinator PKH.

“Kulo mpun nyerahke arto ting ketua PKH mas, tapi niki wau mpun di wangsulaken, (Saya sudah menyerahkan uang ke koordinator PKH Mas, tapi ini tadi sudah dikembalikan uangnya),” ucapnya.

SY selaku Koordinator PKH dari Dukuh Pohgesik bersama SK koordinator PKH dari Dukuh Ngledok dan Dukuh Gagakan saat di temui di kediamannya membenarkan jika ada uang Rp. 300.000 yang akan dibelanjakan sembako, bahkan sudah dibelikan sembako.

“Ide awalnya dari pendamping PKH mas, BPNT kan terimanya Rp. 600.000, yang Rp. 300.000 akan di belikan sembako, karena takutnya uangnya di pakai buat hal-hal yang lain, jadi kita belikan sembako, dan kemarin juga sudah di musyawarahkan di Balaidesa semuanya setuju, kenapa sekarang ada yang tidak setuju ?,” ucapnya.

Bahkan di grop WhatsApp keluarga penerima manfaat ada kiriman pesan dari koordinator PKH Dukuhan yang berisi imbauan kepada para penerima manfaat kalau ada yang tanya dilarang bilang bahwa itu potongan.

“Ngeten njih bu, benjang yen enten sinten mawon engkang tangklet masalah bantuan niki, sedoyo mawon ampun sanjang yen uang 300, niku uang potongan njih, yen di tangkleti uang 300 kagem tumbas sembako, (gini ya bu, besok kalau ada siapa saja yang tanya masalah bantuan ini, semua saja jangan bilang kalau uang 300 itu uang potongan, kalau ditanya uang 300 buat beli sembako_red),” pesan dari koordinator PKH Dukuhan.

Imei selaku Pendamping PKH Desa Tawangrejo yang saat itu ada di rumah koordinator PKH Dukuh Pohgesik juga membenarkan hal tersebut.

“Pertama itu saya miris melihat warga penerima bantuan, karena dulu kan ada e warong dan kadang e warong nya itu bukan toko sembako asli, sehingga banyak penerima bantuan yang mengeluh dengan nominal sekian kok dapatnya sembako seperti itu, terus juga kadang kalau dicairkan tunai diminta anaknya, bahkan kalau yang ambil anaknya kadang tidak diberikan, akhirnya diputuskan mending sembako saja, dan memang saya akui salah karena menghimbau dengan nominal, harusnya nominal Rp. 600.000 yang dibelanjakan, tapi ini kan saya mengimbau nya cuma Rp. 300.000,” jelasnya.

Parjana selaku Kepala Desa Tawangrejo saat ditemui awak media menyampaikan jika dirinya beserta Perangkat Desa baru mengetahuinya.

“Saya dan Perangkat Desa lainnya malah baru tau setelah hal tersebut ramai, akhirnya saya imbau kepada para Perangkat Desa untuk menemui koordinator PKH masing-masing Dukuhan untuk segera mengembalikan uang tersebut,” ucapnya. (*)