Arsip Tag: Politik

BLORA, JAWA TENGAH

Entut Politik Warnai Rapat Persiapan Penyelesaian Proses Pemilu di Blora

BLORA.-

Rapat persiapan penyelesaian sengketa proses Pemilu Tahun 2024 dengan topik pembahasan identifikasi kerawanan tahapan pencalonan anggota DPRD Blora sempat diwarnai debat serius dan gayeng tentang Entut Politik dan sistem Pemilu Legistatif proporsional tertutup atau proporsional terbuka.
Rapat yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Blora di Ruang pertemuan Hotel Mustika Blora, Senin (29/5/2023) diikuti oleh para peserta utusan dari Parpol, Kepala BKD Blora Heru Eko Wiyono, Kepala Bidang Administrasi Pemerintah Desa Dinas PMD Kabupaten Blora Heksa Wismaningsih dan utusan dari Polres.
Hadir sebagai nara sumber adalah Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Blora Ahmad Solikin, Bawaslu Blora Lulus Mariyonan yang sehar-hari sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Blora dan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS Sunny Umum Firdaus.
Rapat diawali dengan penyampaian materi oleh nara sumber dari KPU tentang Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Blora Dalam Pemilu Tahun 2024.
Kemudian dilanjutkan penyajian dari Bawaslu mengenai Perbawaslu No 9 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.Selanjutnya penyampaian materi dari UNS tentang Potensi Sengketa Dalam Pencalonan anggota DPRD.
Ternyata dari seluruh rangkaian yang sudah disampaikan oleh para narasumber suasana rapat masih terkesan formal dan belum menimbul semangat dari para peserta untuk memberi respon dan perhatian.
“Baru ketika acara tanya jawab atau diskusi dibuka berbagai uneg-uneg dari para peserta terlampiaskan sehingga suasana rapat jadi dinamis dan gayeng,” kata Bambang Sulistya, peserta rapat mewakili utusan partai politik, Rabu (31/5/2023).
Bambang Sulistya membuat notulen bahwa dari berbagai ungkapan yang disampaikan oleh para peserta rapat, ada dua hal yang membuat suasana rapat jadi hidup dan menggugah perhatian peserta, yaitu pertama tentang Entut Politik yang selalu terjadi di setiap penyelegaraan pesta demokrasi.
“Suaranya ada, baunya ada tapi tak pernah tertangkap warna dan bentuknya. Itulah namanya money politik yang selalu menjadi buah bibir setiap pemilu hadir,” katanya.
Pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber adalah, bagaimana upaya dari Bawaslu untuk mengendalikan entut politik atau money politik pada saat pesta demokrasi tahun 2024.
Karena dengan terjadinya dugaan money politik banyak orang berpotensi takut terjun menjadi calon anggota legistatif.
Bahkan ada pemeo kalau tidak punya dana jangan coba ikut berkompetisi masuk di dunia politik praktis.Sehingga di masyarakat sering kita dengar ucapan “Wani piro”.
Namun bagi petualang politik yang memiliki kemampuan finansial berani menjawab “Piro piro wani” (berapapun berani).
Menurut Lulus Mariyonan untuk mengatasi terjadi Entut Politik akan dilakukan berbagai upaya preventif dengan melakukan kegiatan sosialisasi secara intensif keberbagai elemen masyarakat agar memahami bahwa money politik adalah tindakan yang harus dihindarkan.
Disamping itu juga dilakukan upaya untuk mewujudkan gerakan anti money politik di dalam kelompok masyarakat dan membangun sinergitas dengan berbagai organisasi untuk meningkatkan intensitas pengawasan serta akan menerapkan sanksi hukum tegas tanpa tebang pilih bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran.
Walaupun berbagai kiprah sudah dilakukan dalam pengendalian entut politik namun fakta di lapangan nampaknya money politik adalah sebuah keniscayaan yang keberadaannya jelas tapi sulit dibuktikan dan tetap harus mendapat perhatian yang istimewa bagi kita semua kalau ingin pesta demokrasi dapat berjalan jujur, adil dan demokratis.
Kedua tentang sistem pemilu legistatif yang saat ini sedang menjadi bahan pembicaraan hangat di masyarakat karena menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi terhadap pasal 168 ayat(2) UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomer registrasi perkara 114/PPU-XX/2022 pada 14 November 2022.
Apakah dalam Pemilu 2024 sistim pemilu legistatif menggunakan proporsional terbuka atau proporsional tertutup. Walaupun delapan dari sembilan Fraksi partai politik di DPR RI menyatakan menolak Sistem Pemilu proporsional tertutup ,yakni: Demokrat,Nasdem,PKS, Golkar,Gerindra, PAN,PKB,dan PPP,hanya satu Fraksi menginginkan sistem pemilu legistatif proporsional tertutup, yakni PDI Perjuangan.
Pada saat diskusi diajukan pertanyaan kepada narasumber dari UNS. Sistem pemilu legistatif yang paling tepat dan konstitusional diterapkan di Indonesia apakah sistem tertutup atau sistem terbuka.
Sebagai seorang akademisi saat ini seandainya disuruh memilih antara sistem proporsional terbuka dan proporsional tertutup milih yang mana dosen Sunny Umum Firdus yang memiliki titel doktor mengawali jawaban dengan penuh semangat dan motivatif menyatakan bahwa baik sistem proporsinal terbuka dan terbuka sama sama telah diterapkan di Indonesia dan setiap sistem memiliki keunggulan dan kekurangan serta kedua sistem tersebut sama sama konstitusional menurut UUD 1945.
Kelebihan sistem proporsional terbuka, yakni rakyat memilih langsung calon wakilnya,tahu riwayat kerjanya dan paham perilakunya. Adil bagi calon wakil rakyat karena suara terbanyak dipilih akan menang.
Kontrol elit politik berkurang. Rakyat langsung dapat mengawasi kinerja anggota dewan karena tahu siapa yang dipilih.Terbangun kedekatan antara rakyat dan kandidat.
Namun kekurangan sistem proporsional terbuka antara lain Rawan politik uang atau membiaknya entut politik. Biaya kampanye mahal untuk alat peraga dan upaya pendekatan ke pemilih sehingga hanya calon bermodal besar yang berpeluang menang.
Muncul polarisasi politik diantara rakyat karena ada persaingan ketat antara kader partai,kader partai antar parpol maupun antar kader partai didaerah.
Berikutnya, membebani penyelenggaraan pemilu. Lemahnya kontrol partai terhadap kandidat dan menghambat kader idologis partai untuk berkembang.
Sementara kelebihan sistem proporsional tertutup adalah Partai politik bisa lebih ketat dalam merekrut calon wakil. Memudahkan tehnis pelaksanaan pemilu,surat suara tidak perlu mencatumkan nama calon wakil rakyat sehingga lebih hemat dalam biaya. Surat suara hanya mencatumkan gambar partai politik.
Rekapitulasi di tempat pemungutan suara(TPS) lebih cepat dan menghidari risiko gangguan kesehatan bagi petugas TPS. Biaya kampanye lebih murah dan meminimalisir terjadi politik uang.
Selanjutnya kekurangan Sistem proporsional tertutup meliputi, Rakyat tidak pernah tahu siapa yang akan terpilih menjadi wakil rakyat karena hanya mencoblos partai ibarat seperti memilih kucing dalam karung.
Kedekatan rakyat terancam karena tidak tahu siapa yang dipilih partainya. Partai politik bisa lebih mendominasi karena menentukan calon nama yang akan menjadi wakil rakyat.
Rakyat tidak bisa mengawasi kinerja karena tak mengenal wakil rakyat tersebut hanya memilih partainya. Berpotensi menguatkan ologarki diinternal partai politik,dan juga rawan politik uang di pengurus partai.
Lepas dari kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem pemilihan legistatif secara proporsional terbuka atau tertutup kalau sekarang disuruh memilih, narasumber dari UNS itu dengan mantap memilih sistem terbuka.Seketika peserta rapat memberi aplaus sambil tepuk tangan kepada Ibu Dosen Hukum Tata Negara UNS.
Dengan alasan sekarang masih aktif sebagai ASN tapi kalau besuk jadi pengurus partai lain ceritanya. Menurut SBY mantan presiden kita yang cerdas dan bijaksana beliau menyatakan ada tiga pertanyaan besar yang menjadi perhatian publik ,mayoritas parpol dan pemerhati pemilu.
Pertanyaan pertama kepada MK,apakah ada kegentingan dan kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah mulai.
Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan “Chaos politik”. Pertanyaan kedua kepada MK,benarkah UU Sistem Pemilu Terbuka bertetangan dengan konstitusi.
Sesuai konstitusi domain dan wewenang MK adalah menilai apakah sebuah UU bertentangan dengan konstitusi dan bukan menetapkan UU mana yang paling tepat.
Sistem Pemilu tertutup atau terbuka. Jika MK tidak memiliki argumentasi kuat bahwa Sistem Pemilu Terbuka bertentangan dengan konstitusi sehingga diganti menjadi tertutup,mayoritas rakyat akan sulit menerimanya.
Sesungguhnya penetapan UU tentang Sistem Pemilu berada di tangan Presiden dan DPR,bukan ditangan MK.
“Semoga berbagai ungkapan yang terjadi dalam kegiatan rapat persiapan penyelesaian sengketa proses pemilu kemarin dapat menjadi pencerahan kepada kita semua dan proses pemilu berjalan lancar dan sukses berkat cawe cawe seluruh elemen masyarakat,” ucap Bambang Sulistya. (*).

BLORA, JAWA TENGAH

Hadapi Tahun Politik, Bambang Sulistya: Ciptakan Suasana Kondusif Jelang Pesta Demokrasi Lima Tahunan

BLORA.-

Menghadapi tahun politik agar kita tetap dapat menciptakan suasana kondusif dan bisa berkontribusi positif dalam pesta demokrasi yang dihelat setiap lima tahun sekali.
Hal itu disampaikan oleh mantan Sekda Blora Bambang Sulistya ketika menghadiri dan menyimak pencerahan wisuda periode III Doktor, Magister, Sarjana dan Diploma Tahun Akademik 2022/2023 di Auditorium KHA Kahar Mudzakkir Kampus terpadu Univesitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
Bambang Sulistya mengucapkan syukur Alhamdulillah, sebab pasca pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2020, dirinya bersyukur masih diberi anugerah oleh Tuhan Yang Maha Pemurah karena diberi kesempatan untuk menikmati peristiwa akbar yang penuh nuansa kegembiraan, kebahagiaan dan optimisme di Tahun Kelinci Air.
“Saya menyaksikan dan hadir Wisuda periode III Doktor, Magister,Sarjana dan Diploma Tahun Akademik 2022/2023 di Auditorium KHA Kahar Mudzakkir Kampus terpadu UII Yogyakarta Sabtu 28 Januari 2023,” tuturnya, di Blora Jumat (3/2/2023).
Peserta wisuda 857 lulusan, 23 ahli madia,752 sarjana,79 magister dan 3 doktor serta 1714 orang tua wisudawan sebagai tamu undangan.
Ternyata, setelah direnungkan banyak mendapat pelajaran dan hikmah yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari- hari.
Diantaranya, pertama di tengah suasana hiruk pikuk hadirnya banyak orang masih diterapkan protokol kesehatan dengan mewajibkan baik para wisudawan maupun tamu undangan memakai masker.
“Artinya kewaspadaan dan kehatian-hatian oleh panitia penyelenggara wisuda masih memiliki komitmen bahwa pandemi Covid-19 masih ada,” ucapnya.
Kedua acara wisuda disusun secara sistimatis, singkat dan menghibur serta relegius karena selain doa juga ada sholafat.
Kemudian, ketiga ada pencerahan sekilas tentang menghadapi tahun politik agar kita tetap dapat menciptakan suasana kondunsif dan bisa berkontribusi positif dalam pesta demokrasi yang dihelat setiap lima tahun sekali.
Pencerahan, tambah Bambang Sulistya, tmdisampaikan oleh Wakil Alumni Universitas Islam Indonesia (UII), Cecep Agus Supriyanta yang saat ini mengemban amanah sebagai Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa,Kementerian Koordinator Bidang Politik,Hukum,dan Keamanan Republik Indonesia.
Keempat ada spirit perjuangan yang diungkapkan dari wakil wisudawan /wisudawati oleh Fildzah Adlina.
Ia menyampaikan bahwa Kampus UII telah banyak memberikan momen-momen yang indah dan memesona, mendapatkan pengalaman yang luar biasa, mulai dari belajar tentang arti dari suatu perjuangan, pantang menyerah, bekerja keras dan siap berkorban.
Apa yang didapati saat ini adalah cermin dari perjuangan kita.
Kelima, kemahiran dan kepiawian serta kehebatan dari Rektor UII Fathul Wahid, dalam memberikan sambutan dan wejangan.
“Di tengah-tengah susana formal belau mampu menciptakan suasana menghibur dan membuat gelak tawa serta tepuk tangan seluruh peserta yang hadir dalam wisuda,” katanya.
Ia mengawali dan mengakhiri sambutan dengan membacakan patun jenaka, setiap bait yang dibaca disambut ucapan dari audien “cakep” dan diikuti tepuk tangan dan gelak tawa.
Kemudian ada wejangan atau pitutur yang sangat bermanfaat bagi kita semua.
Di dalam perubahan zaman yang begitu pesat, memberi arahan agar kita terus meningkatkan kecakapan dalam bentuk pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill).
Disamping itu juga memantapkan diri dengan keluhuran sikap (attitude) berupa nilai-nilai dalam berakhlak mulia.
Karena akhlak mulia bersifat menular dan akan menjadi inspirasi bagi orang lain dan jadi cerminan kualitas orang beriman.
Keluhuran sikap dapat mewujudkan dalam banyak hal, termasuk menjujung tinggi kejujuran dalam berpikir dan bertindak.
Mengikhtirkan keadilan dengan sungguh- sungguh karena tidak ingin melanggar hak dan menghormati semua orang karena sadar bahwa semuanya setara.
Dalam kontek nyata kejujuran dapat mewujudkan kehati-hatian menjalankan amanah,termasuk menjauhkan diri dari pratik koruptif dan tindakan pelanggaran lainnya.
Mendengarkan orang lain juga termasuk tindakan yang mulia. Kegiatan tersebut agar terus dibudayakan dan dilestarikan.
Jangan seperti saat ini orang cenderung saling menghujad dan mementingkan kepentingan sendiri istilah melenia memang gua pikirin yang penting happy entah orang lain menderita.
Tetaplah menjadi orang baik yang keberadaannya dicari, kehadirannya dinanti, kepergiannya dirindui, kebaikannya diteladani dan kematiannya ditangisi.
Karena orang baik selalu pintar mengendalikan diri, sabar, toleran dan tidak mengutamakan diri sendiri.
Disamping itu orang baik selalu menebar kebaikan,senyuman,berpikir positif,penuh perhatian,selalu membagikan hal yang bermanfaat dan selalu menghafal tiga kata sakti dalam berkomunikasi, yaitu maaf, tolong dan terimakasih serta orang baik selalu meperlakukan orang lain dengan hormat,penuh kasih sayang, empati,tidak suka menebar berita hoaks dan siap bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukanya.
Bambang Sulistya menambahkan, ada ungkapan bijak yang patut diteladani disaat kita aktif bergaul di masyarakat.
“Memang baik menjadi orang penting,tapi jauh lebih penting menjadi orang baik. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita dan memudahkan kita dalam menjalani peran yang kita mainkan,” tuturnya.
Menjadi orang baik yang ikut merawat jagat membangun kerukunan di dalam masyarakat. (*).

NASIONAL

Apdesi Tak Lagi Dukung Jokowi 3 Periode

JAKARTA.-

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) tak lagi mendukung wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjabat selama tiga periode.
Mereka menjajaki mencari bakal calon presiden (capres) lain untuk Pilpres 2024. Apdesi dan empat organisasi pemerintahan desa menggelar gerakan Desa Bersatu untuk mencari nama capres.
“Kalau konstitusi menyatakan menutup keran untuk itu, maka kita harus patuh terhadap konstitusi. Pak Surta (Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya) bukan mendukung tiga periode, tapi sedikit mengampanyekan,” kata Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Apdesi Asri Anas dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (1/9).
Asri menyebut wacana presiden tiga periode sudah basi. Menurutnya, MPR juga telah memberi sinyal tak akan melakukan amandemen konstitusi pada sidang tahunan kemarin.
Desa Bersatu akan dimulai dengan prakonvensi yang dihelat di Jakarta, Oktober 2022. Lalu akan ada lima konvensi di lima daerah untuk membahas usulan capres. Keputusan final akan dikeluarkan di Konvensi Final Desa Bersatu di Jakarta pada Juni 2023.
Para perangkat desa akan membahas tujuh nama bakal capres selama konvensi. Tujuh nama tersebut akan ditetapkan pada prakonvensi bulan depan.
“Contoh ini ya, misalnya Puan, Airlangga, Anies, Prabowo, AHY, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, misalnya tujuh. Tujuh nama ini tentu dianalisa, memungkinkan calon presiden atau tidak,” ujar Asri.
Sebelumnya, Apdesi menarik perhatian publik dengan menyatakan dukungan terhadap wacana presiden tiga periode. Hal itu disampaikan Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya setelah bertemu Jokowi.
“Habis lebaran kami deklarasi. Teman-teman di bawah, kan ini bukan cerita, ini fakta,” ujar Surta saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).
Gerakan itu menyurut setelah Apdesi digempur kritik dari berbagai pihak. Wacana presiden tiga periode juga tenggelam dari ruang publik setelah Presiden Jokowi meminta anak buahnya tak lagi membahas hal itu. (*)

NASIONAL

Agus Harimurti Yudhoyono Pimpin Langsung Pendaftaran Partai Demokrat Jadi Peserta Pemilu 2024 di KPU

JAKARTA.-

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jumat (5/8/2022) mendatangi Kantor Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2024.
AHY beserta rombongan tiba di KPU pukul 13.40 WIB. AHY beserta rombongan menyerahkan dokumen pendaftaran kepada KPU pada pukul 14.10 WIB. Serta dilakukan penyerahan cindera mata dari Demokrat kepada KPU begitupun sebaliknya.
“Izinkan kami menyerahkan surat pendaftaran Partai Demokrat sebagai peserta Pemilu 2024 beserta dokumen lainnya,” kata AHY di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/8/2022).
AHY menjelaskan selain menyerahkan dokumen pendaftaran yang disyaratkan untuk partai politik peserta pemilu, pihaknya juga menyerahkan daftar alamat kantor hingga daftar anggota yang sudah diadministrasikan dengan baik.
“Daftar sekaligus alamat kantor dari masing-masing tingkatan. Selain itu karena sudah melengkapi surat pernyataan sesuai yang disyaratkan Sipol. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang dipersyaratkan,” kata dia.
Sesuai rencana, Ketum AHY didampingi oleh Sekretaris Jenderal Teuku Riefky H, Bendahara Umum Renville Antonio, Wasekjen Agust Jovan Latuconsina, Direktur Eksekutif Sigit Raditya, KaSatgas Verpol Partai Demokrat yang juga Wasekjen Andi Timo P, Kepala Badan Komunikasi Strategis Herzaky Mahendra Putra, dan jajaran pengurus lainnya.


Ketum AHY memimpin langsung pendaftaran ini untuk menunjukkan komitmen kuat dan keseriusan Partai Demokrat dalam mendukung penuh pelaksanaan Pemilu 2024 yang merupakan momentum penting dalam perjalanan bangsa ini. Pemilu, sebagaimana yang sering disampaikan Ketum AHY dalam berbagai kesempatan, merupakan salah satu elemen terpenting dalam demokrasi. Pemilu juga menjadi barometer kedaulatan rakyat, guna menentukan masa depan kepemimpinan bangsa. Karena itu, Pemilu selalu menghadirkan harapan akan perubahan dan perbaikan, dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi.
Partai Demokrat, yang tahun ini genap berusia 21 tahun, menyambut Pemilu 2024 dengan penuh suka cita dan akan mengawal benar proses demokrasi ini. Demokrat berharap kita semua bisa meletakkan Pemilu 2024 dalam konteks membangun peradaban bangsa, dengan pilar demokrasi yang semakin kuat dan dewasa. Bukan malah semakin menurun seperti halnya demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
PATUT JADI TELADAN
Sementara itu menurut Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Blora, Jateng Tety Indarti SH, langkah memimpin langsung pendataftaran ke KPU dapat memberikan spirit dan meyakinkan kepada para kader Demokrat di garis depan.
“Ketum Partai Demokrat AHY patut menjadi teladan dan inspirator sebagai sosok pimpinan yang amanah, siap membawa perubahan dan kemajuan bangsa Indonesia. (*)