Beranda blog Halaman 75

Perjuangkan Keadilan Pemilik Ruko yang Dibongkar, Kades Semampir Siap Tempuh Jalur Hukum

0

Korandiva – PATI.- Kepala Desa (Kades) Semampir, Parmono, S.H., angkat bicara terkait viralnya pemberitaan pembongkaran sejumlah ruko di wilayahnya. Meskipun bangunan tersebut berada di tanah milik Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Tengah atau Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Jawa Tengah, Parmono menyatakan keprihatinannya dan siap membantu warga yang merasa dirugikan.

Peristiwa pembongkaran yang dilakukan oleh Diana, yang disebut-sebut dilakukan secara diam-diam dan tanpa kesepakatan, terjadi pada 22 Januari 2025.

Kades Semampir, Parmono erasa terpanggil karena ruko yang dibongkar berada di wilayahnya, dan juga awal mula ruko tersebut juga atas campur tangannya sebagai Kades Semampir.

Parmono menjelaskan bahwa warga yang menempati ruko tersebut memiliki izin resmi dan membangun bangunan tersebut sendiri. Ia menyayangkan metode pembongkaran yang dilakukan Diana, yang disebut-sebut dilakukan secara bertahap dan sembunyi-sembunyi saat pemilik ruko tidak berada di lokasi. Parmono juga mengungkapkan adanya dugaan pencurian barang-barang di dalam ruko selama proses pembongkaran.

“Warga saya laporkan ke jalur hukum atas dugaan tindak pidana pengrusakan, pencurian, dan intimidasi,” ujar Parmono saat ditemui di kantor desa.

Ia menambahkan bahwa seorang warga mengalami sakit akibat intimidasi yang dialaminya. Parmono menegaskan kesiapannya untuk menjadi saksi dan membela warga yang merasa dizalimi.

Kades Semampir juga menyatakan akan mengawal proses pelaporan secara administratif ke Bupati Pati, Gubernur Jawa Tengah, dan DPRD Pati. Ia menyayangkan kurangnya kesepakatan harga dan metode pembayaran sebelum pembongkaran dilakukan. Meskipun ada surat peringatan (SP) 1, 2, dan 3, Parmono menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat sebelum melakukan relokasi atau pembongkaran.

“Relokasi harusnya dilakukan dengan duduk bersama, ada kesepakatan, bukan dengan cara obrak-abrik seperti ini,” tegasnya. Parmono juga mengkritik prioritas yang diberikan kepada pihak yang mampu membayar, sementara warga yang telah lama menempati ruko tersebut diabaikan.

Parmono berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara adil dan hukum ditegakkan. Ia mendesak agar pihak berwenang segera menindaklanjuti laporan warga dan memberikan keadilan bagi mereka yang merasa dirugikan.

Polemik terkait Rumah Toko (Ruko) di Desa Semampir, Kecamatan Pati, memanas hingga berujung pada saling klaim dan pelaporan ke pihak berwajib.

Diana, Pengelola Sentral Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Semampir, melaporkan dugaan pencemaran nama baik yang dialaminya ke Polresta Pati, Senin (20/1/2025).

Diana merasa dirugikan atas tuduhan yang menyebut dirinya membongkar bangunan tanpa prosedur dan berperilaku semena-mena. Tuduhan tersebut, menurut Diana, disebarkan melalui informasi elektronik oleh pihak yang mengatasnamakan LBH Bima Sakti dan LSM Masyarakat Peduli Keadilan (MPK).

“Saya merasa difitnah dengan narasi yang tidak benar, yang mencemarkan nama baik saya. Tuduhan tersebut sangat merugikan, baik secara materi maupun non-materi,” ungkap Diana di halaman Mapolresta Pati. (*)

Bambang Sulistya: Bergabung ke PWRI, Pensiunan Bisa dapatkan Batol, Badol, dan Bandol

0

Korandiva – BLORA.– Pengurus dan anggota Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) perlu mendukung program program Pemerintah Daerah dalam mempercepat akselerasi pembangunan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Hal itu disampaikan Sekda Rembang Dr. Fahrudin, SH.,MM yang mewakili Bupati pada saat pembukaan Rapat Kerja serta HUT ke-62 PWRI di Hotel Gajah Mada Rembang, Rabu (8/1/2025).

Fahrudin mengakui bahwa para anggota PWRI memiliki keunggulan karena mempunyai pengalaman, pengetahuan, kemampuan, keahlihan, jaringan dan koneksi sehingga pantas disebut sebagai tokoh masyarakat untuk dijadikan panutan.

“Jangan melihat PWRI hanya merupakan kumpulan dari para purna tugas, tapi hargai dan hormati karena mereka masih bisa berkarya nyata untuk memberi nasehat, menjaga nilai dan tradisi serta memiliki kemampuan sebagai panutan, mediator dan agen perubahan sosial,” pesannya.

Hadir sebagai narasumber pada acara tersebut Ir.H. Bambang Sulistya, M.MA selaku Ketua PWRI Kabupaten Blora yang juga koordinator PWRI Eks Karesidenan Pati. Mantan Sekda Blora itu mengaku memperoleh banyak pelajaran dan masukan berkaitan dinamika upaya pengembangan organisasi PWRI yang para anggotanya berasal dari para pensiunan ASN.

“Ibarat dalam peribahasa sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui, Saya didaulat sebagai narasumber dalam forum sambung rasa antara para pengurus PWRI Kabupaten Rembang dengan para pengurus PWRI Kecamatan,” tuturnya di Blora, Sabtu (11/1/2025).

Pada sesi sambung rasa, Bambang Sulistya menawarkan nilai tambah ketika para pensiunan menjadi anggota PWRI.
“Minimal ada empat hal nilai manfaat yang diperoleh, yaitu untuk penghiburan diri, kesehatan makin prima,tambah teman dan saudara serta iman makin meningkat,” jelasnya.

Kemudian ketika ada peserta mempertanyakan, kapan stesel pasif untuk menjadi anggota PWRI akan direalisasikan?
Bambang Sulistya memberi jawaban agar para pengurus bisa berfikir realistis, karena untuk bisa mewujudkan harapan tersebut masih dibutuhkan seperangkat aturan dari pemerintah yang sampai saat ini belum ada. Sehingga perlu ada kegigihan dan perjuangan dari para pengurus PWRI di tingkat pusat.

“Sementara ini yang bisa kita tempuh dan lakukan adalah membangun spirit kebersamaan dan komunikasi ramah lingkungan dengan pimpinan daerah dan berbagai pihak terkait,” terangnya.
Menurut Bambang Sulistya, ada tiga upaya pendekatan yang bisa kita tempuh dengan mengamalkan falsafah B3.

B1: Bantuan tenaga orang lain (Batol) utamanya dukungan dari Pemerintah Daerah.
“Dulu ada julukan Harimau atau Singa adalah Si Raja Hutan.Namun saat ini Tikuspun bisa menjadi Raja Hutan asal dekat dengan Harimau atau Singa,” tuturnya.
Sehingga tugas kita saat ini pengurus PWRI harus bisa membangun pendekatan dengan pimpinan daerah khususnya kepada Bupati agar PWRI tetap eksis dan berdaya guna.
B2: Bantuan dana orang lain (Badol) dengan upaya membangun pendekatan dan kemitraan keberbagai pihak.
B3: Bantuan doa orang lain(Bandol) dengan aktif pengurus melaksanakan silahturahmi kepada para tokoh agama untuk mohon doa agar para pengurus diberi kesehatan,kekuatan dan ketegaran dalam mendukung program program pemerintah.
Catatan istimewa dalam kegiatan Rakor PWRI sampai acara akhir ditungguhi oleh asisten satu Setda Rembang Agus Salim dan para pengurus mampu menyuguhkan olah vokal untuk mengibur para peserta raker. (*).

Kades Tidak Transparan dan Diduga KKN, Warga Mengamuk Gruduk Balai Desa Dengkek

0

Koirandiva – PATI.- Ratusan warvga yang menamakan diri sebagai “Aliansi Masyarakat Dengkek Bersatu”, berunjuk rasa mendatangi kantor balai desa setempat, Kamis (9/1/2025). Mereka menduga Kepala Desa Dengkek Moh. Kamjawi melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Dalam aksi damai yang berlangsung dari pukul 08.30 hingga 11.00 WIB itu pengunjuk rasa meminta penjelasan dari beberapa point yang menjadi tuntutannya. Salah satu peserta aksi terlihat membawa spanduk bertuliskan “Wayah e leren pak, rusak nik diterusno”.

Dari keterangan yang dihimpun di lapangan, aksi yang dikoordinir oleh Kunardi itu menyebutkan beberapa tuntutan diantaranya meminta Pemerintah Desa Dengkek lebih transparan terkait pendapatan dan pengelolaan keuangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes) di Tahun 2023 dan 2024.

Salah satu warga yang turut dalam aksi, Bagas Adi Saputra mengatakan, melalui aksi ini warga menuntut pertanggungjawaban Moh. Kamjawi selaku kepala desa atas material pembangunan pendopo balai desa dan balai kemasyarakatan yang tidak kunjung selesai hingga memasuki Tahun 2025.

“Aksi kali ini bertujuan memberi tahu dinas terkait untuk memeriksa Pemerintah Desa Dengkek atas dugaan tindakan penyelewengan anggaran pembangunan desa,” ujarnya.

“Kita memberikan sinyal kepada instansi yang bersangkutan untuk bersedia memeriksa keuangan Desa Dengkek karena ada dugaan penyelewengan. Selain pembangunan balai desa, ada banyak temuan yang tidak bisa disebutkan satu per satu,” tambahnya.

Keresahan warga Dengkek juga terungkap terkait dugaan penggunaan anggaran dana desa mencapai Rp. 700 juta untuk pembangunan saluran irigasi yang belum rampung.
Dari semua tuntutan, ada yang menarik perhatian dalam aksi ini adalah Kades diminta mengembalikan kewenangan, fungsi dan tupoksi dari perangkat desa sesuai posisinya masing-masing.

Walaupun sempat diguyur hujan, Aliansi Masyarakat Dengkek Bersatu juga menyampaikan bahwa upaya aksi yang dilakukan ini memang bertujuan untuk mengembalikan tata kelola dari pemerintah Desa Dengkek yang akuntabel bersih dari tindakan KKN.

Sementara itu dari semua tuntutan yang disampaikan, warga berharap akan segera dilakukan audit dari kinerja Kepala Desa Dengkek paling lambat satu Minggu setelah aksi ini. Warga juga menyampaikan bahwa jika aksi ini tidak mendapatkan respon maka mereka akan menggelar aksi damai lanjutan di depan kantor Bupati dan DPRD Pati. Dan jika terbukti ditemukan pelanggaran maka akan dibuat surat aduan ke Polresta Pati dan Kejaksaan guna segera dilimpahkan kepada pihak berwajib.

Menyikapi keluhan warganya, Kepala Desa Dengkek berjanji akan segera menyelesaikannya.
“Ya keluhan itu tadi kita sikapi dengan baik akan kita selesaikan semua. Sebetulnya ada semua seperti yang sudah selesai. Tapi diajukan lagi nanti akan diklarifikasi saja,” jelasnya.

Selain perwakilan Aliansi Masyarakat Dengkek Bersatu, aksi yang juga dihadiri oleh Camat Pati, Kasat Intelkam, Danramil, Kapolsek Pati, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa,Kasi Pemerintahan Kecamatan Pati,Ketua BPD Dengkek,dan sejumlah perangkat desa ini berjalan dalam keadaan aman dan kondusif.

Kismanto, salah satu warga Desa Dengkek dan salah satu peserta unjuk rasa menganggap Moh. Kamjawi tidak bisa menjadi teladan bagi warganya karena inventaris motor PCX yang dipakai tidak dipasang plat nomer, kerja ke kantor jarang pakai seragam dan hanya menggunakan sandal slop.

Hal senada disampaikan Kunardi, warga Dengkek yang pada hari itu juga ikut berunjuk rasa mengungkap adanya proyek yang tidak jelas statusnya swakelola atau lelang tender? Menurut pengakuan Kades proyek dipegang oleh pemenang tender CV, tetapi pada papan proyek ditulis swakelola. “Bangunan ini sebenarnya bangunan milik siapa kok warga tidak mbok kasih tau,” ucapnya.
“Sambil audit berjalan, pokoknya kami akan terus bergerak mengadukan ke atas, Anda sudah berjanji berulang kali tapi selalu tidak ada bukti,” tutup Kunardi. (*)

Sepuluh Hari Tidak Pulang, Mayat Warga Jepara Ditemukan Terapung di Sungai Silugonggo

0

Korandiva – PATI.- Sesosok mayat perempuan ditemukan mengapung di Sungai Silugonggo, Desa Bendar Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati pada sekitar pukul 14.00 WIB, Kamis (9/1/2025). Mayat teridentifikasi bernama Suprihati (45), warga Kelet Kabupaten Jepara.

KBO Satpolairud Polresta Pati Aipda Munaji menyampaikan, bahwa polisi langsung bergerak ke TKP untuk proses evakuasi yang berlangsung hingga Kamis sore.
“Kita lakukan pengecekan, dan benar ada sesosok mayat terapung di sekitar Sungai Juwana tepatnya di area TPI unit 2 Juwana,” ungkapnya.

Ditemui awak media di lokasi kejadian Aipda Munaji menambahkan, bahwa sudah ada pihak yang mengakui mayat wanita ini sebagai anggota keluarganya.
“Kami langsung segera mengadakan evakuasi dan mengambil jenazah tersebut untuk diangkat ke permukaan di area TPI,” tambahnya.
“Lalu ini dibawa ke RSUD RAA Soewondo Pati untuk proses autopsi,” lanjutnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara Aipda Munaji mengungkapkan, bahwa mayat wanita tersebut diperkirakan meninggal beberapa hari lalu, mengingat keterangan dari pihak keluarga, korban pergi meninggalkan rumah sudah sepuluh hari.

“Ini tadi sudah ada pihak keluarga yang mengakui benar-benar keluarganya. Menurut keterangannya, korban meninggalkan rumah sejak 30 Desember 2024 sampai sekarang baru ditemukan,” ungkapnya.
Untuk melakukan pendalaman guna memastikan penyebab kematian,pihak kepolisian membawa mayat ke rumah sakit. (*)

Kejuaraan Piala KONI Klaten 2024, Atlet Woodball Kabupaten Pati Raih Juara 2 Team Stroke Putri KU-15

0

Korandiva – PATI.- Tim Woodball Kabupaten Pati meraih Juara 2 Kelompok Umur 15 tahun di ajang Piala KONI yang berlangsung di Lapangan Tembak KONI Kabupaten Klaten pada tanggal 26 – 29 Desember 2024. Prestasi ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi atlet-atlet muda yang dilatih oleh Muhammad Chundori bersama sang putri Fadia Khalisha Putri.

Woodball merupakan olahraga yang dimainkan dengan memukul bola kecil ke dalam gawang (gate) menggunakan tongkat khusus (Mallet) Olahraga ini dapat dimainkan di berbagai medan, seperti lapangan, pasir,tanah,atau lapangan rumput ( Lapangan sepakbola). Meskipun relatif baru namun Cabang Olahraga ini mampu menyumbangkan Medali Emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) bagi Provinsi Jawa Tengah,bahkan mampu membuat Jawa Tengah menjadi Juara Umum beberapa waktu lalu.

Keberhasilan Atlet Junior Kabupaten Pati Pada Kejuaraan Piala KONI Klaten 2024, Membuat catatan Sejarah bagi Kabupaten Pati. Kemenangan ini merupakan bukti kemampuan dan potensi atlet-atlet muda Pati dalam olahraga Woodball.

Kemenangan Tim Woodball Pati tidak lepas dari dukungan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pati dan Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata (DINPORAPAR). Dukungan tersebut memberikan semangat dan motivasi bagi atlet-atlet untuk meraih prestasi terbaik.

“Saya berharap, prestasi ini dapat meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap Olahraga Woodball di Kabupaten Pati. Dengan dukungan Semua pihak Olahraga ini berpotensi menjadi salah satu Cabang Olahraga unggulan dan mampu menyumbangkan Medali pada perhelatan Pekan Olahraga Provinsi ( Porprov) mendatang”, Chundori.

Sementara itu Yuan Salah satu orang tua dari ananda Silva ( Siswi SMP N 3 Pati) yang ikut membawa pulang medali merasa bangga sekaligus terharu dengan capaian putrinya dan juga rekan-rekan satu tim. Dirinya bersama Orang Tua Siswa yang ikut memberikan support dan ikut menyaksikan secara langsung perjuangan anak-anak mereka dilapangan tidak terasa sampai meneteskan air mata.

“Tangis ini rasanya bangga dan haru sudah campur aduk mengiringi keberhasilan anak kami. Tidak mudah untuk bisa naik Podium, tapi bukan hal yang tidak mungkin,” ungkap Yuan.

Sementara itu Mohamad Rifa’i Selaku Ketua Pengurus Cabang Olahraga Woodball Kabupaten Pati mengaku bangga dengan hasil yang sudah diraih, “Tidak apa-apa kali ini juara dua, besok pasti juara satu, tetap semangat dan giat berlatih,” tutup Rifa’i. (*)

Awali Tahun 2025, Pengurus PWRI Silaturahmi ke Sekda Blora

0

Korandiva – BLORA.- Mengawali Tahun 2025 sebagian pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Blora mengadakan kegiatan silaturahmi dengan menemui Sekda Kabupaten Blora pada Senin, 6 Januari 2025.

Kedatangan pengurus PWRI diterima langsung oleh Sekda Blora Komang Gede Irawadi, SE., M.Si., yang pada hari itu didampingi Asisten dua Setda Blora, H. Dasiran SAg M.Si. Suasana pertemuan diwarnai nuansa kekeluargaan dengan penuh kegembiran.

Ketua PWRI Blora Ir. H. Bambang Sulistya., M.MA. mengemukakan, kegiatan silaturahmi dimotivasi selain merupakan pengamalan perintah dari langit juga karena diilhami oleh informasi bahwa Tahun 2025 menurut kalender Tionghoa adalah sebagai shio ular kayu. Dan, untuk memperoleh keberuntungan di Tahun 2025 dalam segala hal harus aktif melakukan silaturahmi.

“Mengawali komunikasi, saya selain menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru 2025 juga menumpahkan ucapan terima kasih atas segala dukungan, bantuan dan spirit moral dari bapak Sekda selama Tahun 2024,” kata Bambang Sulistya.

Disamping itu, kata mantan Sekda Blora itu, juga menyampaikan uneg-uneg sebagai upaya untuk membangun sinergi, kolaborasi dan kerja sama kemitraan antara PWRI dengan KORPRI Kabupaten Blora.
Kebetulan baru saja, Sekda Blora Komang Gede Irawadi diberi amanah lagi sebagai ketua KORPRI untuk periode yang kedua.

Berbagai hal yang dicurhatkan Bambang Sulistya kepada Sekda Blora di antaranya, persoalan pengembangan keanggotaan PWRI yang stesel pasif, keterlibatan PWRI dalam agenda rutin penyerahan SK pensiun ASN oleh Bupati dan berbagai kegiatan peringatan hari besar seperti HUT Kemerdekaan RI , HUT hari jadi Kabupaten Blora dan pelaksanaan kegiatan halal bi halal bersama Bupati di Pendopo rumah dinas Bupati.

Selanjutnya berbagai aktivitas untuk melakukan peningkatkan kualitas sumber daya manusia para wredatama melalui kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh OPD seperti yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Blora pada tahun 2024 dan penyelenggaraan kegiatan olahraga bersama melalui senam bersama Bupati yang bekerjama sama dengan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Blora.

Tentu yang sangat urgen bagi berjalannya dinamika organisasi PWRI adalah dukungan dana dari Pemerintah Daerah.
“Syukur alhamdulilah semua masukan tersebut direspon secara positif oleh Sekda Blora bahkan beliau memerintahkan secara langsung kepada Asisten dua Setda Blora agar mengawal dan menindak lanjuti hasil pertemuan silaturahmi,” jelasnya.

Sebagai catatan figur sekda Blora sangat dikenal sebagai sosok pemimpin di Kabupaten Blora yang memiliki predikat JLCK: Jujur, Loyalitas, Cerdas dan Kerja Keras.
Menuru Drs . H. Sudadyo sekretaris PWRI Kabupaten Blora yang juga mantan kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Blora, bahwa silaturahmi kali ini telah membuahkan hasil dan harapan yang sangat menggembirakan bagi kemajuan PWRI di masa yang akan datang.
Ia juga memberi penilaian bahwa Sosok pemimpin sekda Blora sangat toleran dan patut diteladani bagi para birokrasi karena memilik tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi dalam mengemban amanah. (*)

Rerata Setiap hari 70 Bus Keluar Masuk Terminal Cepu, Libur Nataru Lonjakan Penumpang Hingga 1.100

0

Korandiva – BLORA.- Tranformasi Terminal Cepu dari Tipe C menjadi Tipe A mempengaruhi kepercayaan masyarakat Blora dan sekitarna dalam penggunaan jasa angkutan darat. Hal itu seperti diutarakan Pimpinan Terminal Cepu, Mohammadun melalui salah satu Staf Petugas Penguji Kelayakan, Ikadek Dendi Prayoga,

Selain meningkat statusnya menjadi Tipe A, menurut Dendi Prayoga pilihan masyarakat melewati Terminal Cepu juga dikarenakan meningkatnya pelayanan serta tambahan fasilitas-fasilitas yang inovatif dan informatif.

“Ada beberapa fasilitas yang disediakan demi kenyamanan dan keamanan pengunjung, juga layanan informasi yang bisa diakses langsung guna memudahkan calon penumpang untuk mendapatkan bus sesuai tujuan yang diinginkan,” Imbuh Dendi sapaan akrabnya.

Dijelaskan oleh Dendi, klasifikasi tipe A yang sekarang disandang oleh Terminal Cepu itu merujuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2018. “Dengan berubahnya klasifikasi menjadi tipe A maka pengelolaan Terminal Cepu langsung ditangani oleh pusat,” tandasnya ketika ditemui wartawan Diva di kantor Terminal Cepu, Selasa (7/1/2025).

Terminal dengan Luas Lahan 1,5 Ha tersebut itu melayani beberapa trayek, diantaranya Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, Malang dan Bali. Selain itu, juga ada beberapa trayek jurusan Pati, Kudus dan Ngawi.
“Rata-rata ada 70 bus yang keluar masuk di terminal ini tiap harinya, sedangkan lonjakan penumpang biasanya di hari-hari tertentu misalnya saat Libur Natal dan Tahun Baru mencapai 1.100 penumpang,” paparnya.

Sementara untuk fasilitas umum yang tersedia di Terminal Cepu antara lain ruang tunggu dengan kapasitas 50 orang, ruang kesehatan, ruang laktasi, ruang istirahat pengemudi, kios makan minum, dan ATM yang masih dalam proses persiapan,” pungkasnya. (*)

Imbas Merebaknya PMK di Kabupaten Pati, Puluhan Ternak Dikabarkan Mati

0

Korandiva – PATI.- Peternak di Kabupaten Pati beberapa minggu terakhir dibuat resah lantaran mewabahnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Dari data Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati tercatat ada 20 hewan ternak mati dari 125 sapi yang terpapar dalam kasus ini.

Ditemui Rabu (8/1/2025), salah satu peternak Rustam, menyampaikan kekhawatiran bahwa jika pemerintah tidak bergerak cepat, maka kasus PMK akan merebak semakin luas.

Dia berharap akan segera diambil tindakan sehingga peristiwa penyebaran PMK yang sempat terjadi dua tahun lalu tidak terulang kembali. “Jelas ada kekhawatiran, karena kita sudah beli makan ternak, kalau terserang penyakit nilai jualnya jatuh,” ungkapnya. “Pemerintah jangan sampai terlambat, seperti dua tahun yang lalu,” tambahnya.

Sementara itu Kabid Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati, Andi Hirawadi menjelaskan bahwa pihaknya selain menyediakan disinfektan juga sudah menugaskan Puskeswan dengan obat-obatan serta vitamin untuk menanggulangi PMK.

“Di wilayah Pati, sejauh ini untuk kasus PMK yang paling banyak terdapat di Kecamatan Winong dan Jakenan,” jelasnya.

Andi memastikan upaya pemerintah akan terus dilakukan guna mengantisipasi penyebaran PMK. Dengan melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai lokasi pasar hewan. (*)

Audiensi Bersama DPRD dan Dinas Pendidikan, Ketua HIMPAUDI Pati Perjuangkan Honor Guru PAUD yang Dianggap Tidak Layak

0

Korandiva – PATI.- Dalam upaya memperjuangkan nasib dan honor yang lebih layak bagi para guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Pati, Ketua HIMPAUDI Kabupaten Pati Siti Sudarwati mendatangi gedung DPRD Pati, Selasa (7/1/2025).

Sambil berurai air mata usai beraudiensi di gedung dewan, ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia itu dengan gamblang menjelaskan bagaimana kondisi kesejahteraan para guru di Kabupaten Pati. “Saat ini guru PAUD dan rekan-rekan sejawat bisa dibilang dalam kondisi yang memprihatinkan,” ujar Siti Sudarwati pada awak media.

“Saya (menangis karena) membayangkan perjuangan teman-teman di PAUD luar biasa. Dengan honor sangat kecil, mereka rela mengasuh, memperjuangkan, mencerdaskan generasi penerus bangsa,” tambah Siti Sudarwati.
Dalam pertemuan bersama Komisi D DPRD serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pati, Siti juga menegaskan kembali bahwa tujuan beraudiensi kali ini adalah untuk memperjuangkan nasib para guru PAUD.

“Semoga DPRD maupun Disdik akan memperhatikan kami setelah audiensi ini,” harapnya.
Dengan jam kerja seminggu enam hari, tingkat kesejahteraan para guru PAUD jauh dari kata layak. Siti juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati hanya memberikan bantuan kesejahteraan (Bankes) sebesar Rp. 100 ribu per bulan.

“Kami bekerja full Senin sampai Sabtu. Pendidik tidak asal-asalan, kami bahkan sehari sebelumnya selalu merencanakan pembelajaran untuk keesokan hari. Dalam satu bulan, dari Pemda kami hanya diberi bantuan kesejahteraan dua JPL (Jam Pembelajaran). Karena satu JPL itu Rp.50 ribu, maka dua JPL berarti Rp. 100 ribu,” paparnya.

Sementara itu dalam audiensi, Siti juga menyampaikan bahwa guru PAUD tidak masuk golongan guru formal dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tahun 2003. Akibatnya mereka idak mendapatkan tunjangan maupun sertifikasi.

“Kami minta kepada DPRD Kabupaten Pati untuk merekomendasi agar DPR RI merevisi UU Sisdiknas Tahun 2003. Dalam UU itu guru PAUD tidak termasuk guru formal. Guru PAUD masih nonformal. Kalau kami masih dianggap nonformal, hal itu membatasi kami bergerak untuk mendapatkan bantuan-bantuan,” tambahnya.

Siti juga menjelaskan bahwa nilai nominal Bankes dari Pemkab pati sebesar Rp.100 ribu per bulan yang menjadi honor mereka lebih rendah dari tunjangan serupa yang diterima teman sejawatnya di Kabupaten Rembang dan Kudus. Dalam satu bulan untuk di Kabupaten Kudus bahkan tunjangan mencapai Rp.300 ribu hingga Rp. 1 juta per bulan. dan di Kabupaten Rembang sebesar Rp. 500 ribu per bulan dengan penerimaan 10 bulan dalam setahun.

“Padahal APBD Kabupaten Kudus pada tahun 2024, Rp. 2 trilliun an. Kemudian APBD Kabupaten Rembang Rp. 1,9 trilliun pada 2024. Masih lebih besar Kabupaten Pati,” tegasnya.

Disampaikan oleh Siti bahwa APBD Kabupaten Pati pada 2024 lalu mencapai Rp. 2,7 trilliun dan lebih tinggi daripada dua kabupaten tersebut. Berdasar hal tersebut, Siti berharap Pemkab dan DPRD Kabupaten Pati bisa menambah alokasi untuk tunjangan guru PAUD.

“Kalau yang APBD nya lebih kecil bisa menganggarkan kenapa di Kabupaten Pati tidak bisa. Di Kabupaten Rembang saja (dianggarkan) Rp. 70 miliar untuk Bankes (guru PAUD),”ungkapnya.

Siti menambahkan bahwa nilai Bankes sebesar Rp. 100 ribu per bulan dari Pemkab Pati tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan para pendidik untuk meraih gelar sarjana PAUD.

Menindaklanjuti hal tersebut, dari pihak Komisi D DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo selaku ketua akan segera melaporkan hasil audiensi tersebut kepada pimpinan dewan serta berkomunikasi dengan dinas pendidikan dan mengupayakan ke Badan Anggaran (banggar) supaya tunjangan guru PAUD tidak terlalu rendah.

“Tapi harus diingat, kebutuhan Pati tidak hanya guru PAUD, ada infrastruktur dan lain-lain. Namun kami yakin, bupati dan wakil bupati terpilih akan memperhatikan hal ini. Tapi karena beliau-beliau (guru PAUD) hadir setelah Paripurna Pembahasan APBD 2025, paling cepat kalau tidak APBD Perubahan 2025 ya APBD murni 2026. Akan kami perjuangkan betul,” tegasnya. (*)

Geram karena Jalan Tayu-Puncel Rusak, Warga Alasdowo Tanami Pisang di Jalan Berlubang

0

Korandiva – PATI.- Imbas dari kerusakan ruas jalan Tayu-Puncel yang cukup parah, membuat warga Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati geram warga lalu beramai-ramai menanam berbagai macam tanaman hingga berujung viral di media sosial.

Di atas jalan yang penuh lumpur dan berlubang itu ditanami pohon pisang dan singkong sebagai bentuk protes mereka.

Seperti dilansir dalam video, terkait hal tersebut juga diunggah oleh akun instagram @patisakpore dan @mubeng_pati. Bahkan dalam postingan video mendapatkan respon ratusan komentar dari warganet dan ditonton lebih dari 100 ribu kali.

“Bentuk kekesalan warga, karena melihat kondisi jalan seperti ini, akhirnya ditanami pisang dan beberapa sayur-sayuran seperti singkong.”

“Nanti setahun lagi kita akan panen pisang di Jalan Raya Dukuhseti tepatnya di Desa Alasdowo, utara polsek Dukuhseti. Ada lompong, cabe, singkong,” bunyi cuitan suara seorang pria yang tertangkap dalam video tersebut.

Ditemui Rabu (8/1/2025), salah satu warga Dukuhseti, Dimas Anwar mengungkapkan bahwa kondisi jalan awalnya berlubang dengan kedalaman sekitar 20 cm.

“Lubang jalan lalu diuruk dengan material batu dan tanah. Tapi pas ada hujan malah jadi seperti sawah. Warga mulai ramai ada yang menanam pohon pisang semalam,” ungkapnya.

“Terutama di sebelah utara Polsek Dukuhseti. Tapi siang ini beberapa pohon yang ditanam sudah roboh dan dilindas truk,” tambahnya.

Sementara itu Hasto Utomo dari Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pati menyampaikan bahwa perbaikan jalan Tayu-Dukuhseti sudah masuk dalam anggaran perbaikan 2025.

Dimintai keterangan oleh awak media melalui pesan singkat WhatsApp, Hasto mengungkapkan bahwa jika melihat kerusakan jalan yang parah dengan panjang sekitar tiga kilometer, kebutuhan anggaran untuk perbaikan diperkirakan mencapai Rp. 9 miliar.

“Pekan depan akan dilakukan survey dan perencanaan. Adapun pelaksanaannya sesuai petunjuk Plt Kepala Dinas, akan dilakukan segera setelah bupati terpilih dilantik.” Jelasnya.
“Anggarannya menyesuaikan kerusakan dan kontruksi jalan yang sesuai dengan lalu lintas agar hasilnya maksimal,”tambahnya. (*)