Beranda blog Halaman 180

Warga Patalan, Blora Temukan Benda Mirip Bom seberat 50 Kg

0

BLORA.-

Warga Desa Patalan Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Sabtu (6/8/2022) dihebohkan dengan adanya penemuan benda mirip bom. Hingga Saat ini benda tersebut masih tergeletak di halaman rumah salah satu warga setempat.
Kumaidi, warga yang menemukan benda mirip bom kepada wartawan mengatakan, bahwa dia mendapati benda itu di area persawahan tempat pemakaman umum (TPU).
“Melihat benda itu saya langsung menemui kepala desa dan Bhabinsa,”ujarnya.
Seorang petugas dari Polsek Blora Kota ketika dikonfirmasi mengatakan pihaknya sudah monitor dengan temuan benda mirip bom tersebut.
Sementara itu Kapolsek Blora Kota AKP Yulianto SH, saat dikonfirmasi juga membenarkan adanya temuan benda itu.
“Saya sudah mengecek di TKP, benda mirip bom itu beratnya sekitar 50 Kg. Dan, benda mirip bom dalam keadaan masih aktif,” jelas Kapolsek, Sabtu (6/08/2022). (*)

Bambang AW: Kalo Ada Bukti Silahkan Lapor APH

0

DITUDING sebagai dalang dugaan kecurangan perekrutan Perangkat Desa (Perades), Ketua DPD Perindo Kabupaten Blora, Bambang Anto Wibowo tak mau ambil pusing. Menurutnya, kalau ada bukti dipersilahkan untuk melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

“Kalau ada buktinya, silahkan saja dilaporkan ke APH,” tantang Bambang AW di depan wartawan.
Menurut Bambang, sejak awal proses pengisian Perades, dirinya memang dituding seperti itu. Dikambing-hitamkan. Dia juga mengakui, banyak orangt yang berasumsi seperti itu.
“Harus ada alat buktinya. Kalau tidak ada, dugaan seperti itu ya tidak bisa dibuktikan,” tambahnya.
Pria yang juga menja-di salah satu anggota Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) atau Tim-11 Kabupaten Blora ini menerangkan, sebenarnya proses dari awal, surat dari Universitas Negeri Semarang (UNNES) itu adalah surat penolakan. Setelah itu, semua proses diambil alih dinas terkait.
Semua Perguruan Tinggi (PT) yang MoU dengan Pemkab diundang Pemkab untuk presentasi di Pendapa Kabupaten.
“Dan Perguruan Tinggi yang saya rekomendasikan dari Jogja tidak terpilih. Saya sudah tidak ikut-ikut di situ. Prosesnya seperti itu. Kalau pelaksanaannya dengan UNNES, mungkin saya ikut andil di sana. Kalau yang kemarin semua PT tidak koneksi dengan sa-ya,” tegasnya.
Bambang kembali menegaskan, kalau ada alat bukti, silahkan dilaporkan. Pihaknya merasa tidak pernah tahu ada proses seperti itu (jual beli jabatan Perades, red).
“Logikanya kalau memang ada permainan seperti itu, kok tidak ke PT yang ditunjuk,” imbuhnya.
Menurutnya, yang perlu dipahami, dari awal, proses seleksi Perades adalah pasar bebas. Sebelum diambil alih PMD. Sehingga banyak PT yang menawarkan untuk bisa memfasilitasi proses itu.
“Setelah itu, diambil alih PMD. Sudah terbuka sesuai dengan aturan. Kenapa masih mengambing-hitamkan saya,” keluhnya.
Bambang juga bercerita, sudah diskusi dengan Sekjen MK. Di sana dikatakan, kalau pernyataan yang perlu didengarkan adalah pernyataan Doktor, Profesor. Sebab pernyataan profesor dan doktor itu benar. Bisa juga jadi teori baru.
“Kalau yang memberikan pernyataan tidak memiliki kapasitas, tidak perlu didengarkan. Intinya di situ,” tegasnya. (*)

Seno: APH Harus Periksa Bambang AW

0

BLORA.-

Demonstrasi jilid empat dugaan kasus jual beli jabatan perangkat desa (Perades) di Blora kembali digelar oleh Lembaga Pemantau Keuangan Negara (PKN) bersana Calon Perangkat Gagal (Capraga) Blora, dan kali ini mendapat dukungan dari organisasi massa yang dikenal dengan seragam loreng-orange, yaitu Pemuda Pancasila di Blora.
Ratusan massa pada Selasa (2/8/2022) bergerak dari Alon-alon Blora menuju Jalan Pemuda, tepatnya di depan Kantor Bupati Blora dengan kawalan dari Patwal Polantas Blora dan aparat dari Polres Blora. Dari atas truk komando, Ketua MPC Pemuda Pancasila Blora, Munaji dan Ketua LSM PKN Blora, Sukisman berorasi menuntut dibongkarnya kasus Perades di Blora.
Sementara di saat yang sama, peserta demo yang berseragam loreng orange khas Pemuda Pancasila menenteng spanduk dan banner bertuliskan “Tangkap Dalange, Ora Wayange Thok” artinya tangkap dalang (aktor) kecurangan seleksi Perades, bukan wayangnya saja.
“Kami meminta kepada Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penyelidikan yang profesional. Tangkap dalangnya atau otak dari kecurangan seleksi Perades ini, jangan hanya kepala desanya saja. Ini kasus besar, dugaan Tipikor besar yang mencapai ratusan milyar rupiah,” ungkap Sukisman, Ketua PKN Blora.
*Siapkan Ratusan Saksi
Sementara itu Seno Margo Utomo, Juru Bicara PKN mengungkapkan bahwa PKN tidak main-main dalam mengawal kasus kecurangan seleksi Perades di Blora ini, dirinya juga telah menyiapkan ratusan saksi-saksi disertai alat bukti dan barang bukti, termasuk rekaman video dan suara, untuk membongkar kasus yang disebutnya megakorupsi ini.
“Kami sudah siapkan segalanya, nanti akan kami siapkan ratusan saksi, disertai alat bukti dan barang bukti, yang kami kumpulkan dari peserta yang gagal, termasuk dari kades-kades yang merasa dirugikan dengan adanya kasus ini. Mereka sadar, mereka hanya sebagai wayang, semua ada dalang yang mengaturnya, kami akan minta mereka buka-bukaan!” tandas Seno dalam orasinya.


Mantan anggota DPRD Blora dari PKS ini juga mengungkapkan aliran dana-dana yang disimpan di rekening di beberapa nama dan disimpan di Perbankan, seperti di Klaten, Semarang dan Blora. Seno bahkan menyebut satu nama Ketua Partai di Blora, turut terlibat dalam kasus itu, meminta APH untuk mengejar informasi terse-but, meskipun Seno mengakui belum memiliki bukti atas dugaan tersebut.
“Rekening gendut itu disimpan oleh beberapa nama, di beberapa rekening yang tersebar di Klaten, Semarang dan Blora, kami minta APH menelusuri ini, bisa digali pada puluhan Kades yang beberapa sudah mengaku pada kami, kemudian perlu diperiksa koordinator yang terlibat, salah satunya adalah Bambang AW, salah satu Ketua Partai di Blora,” ungkapnya.
Di saat yang sama turut hadir perwakilan Calon Perangkat Desa yang gagal dari Kabupaten Pati, yang juga tengah memperjuangkan nasibnya yang merasa dicurangi. Dalam orasinya dia mengapresiasi dukungan dari Ormas Pemuda Pancasila, dan berharap langkah Ketua Pemuda Pancasila Blora, bisa diikuti oleh jajaran MPC Pemuda Pancasila di Pati.
Kordinator Capraga Pati Chundori mengatakan, dirinya hadir dalam demo perades di Blora karena merasa sehati sepikiran dengan PKN terkait kasus perades.
“Di pati terjadi hal yang sama, Mas. Bahkan nilai jual beli jabatan di Pati mencapai ratusan juta perjabatan perangkat,” kata Chundori di depan awak media.
Sementara itu, ketua Capraga Blora, Budi Is-mail berharap kasus kecurangan pengisian perangkat desa terungkap. Budi mengaku pernah akan dibungkam dengan uang agar berhenti mengusut kecurangan tes perangkat desa.
“Kami bangkit untuk membongkar kecurangan perades. Kami pernah ditawar Rp 150 juta untuk tidak melanjutkan gerakan ini, ada dari oknum-oknum dibalik pengisian,” ungkapnya. (*)

Pemuda Pancasila Laporkan Kasus Perades Blora ke KPK

0

“Rencana ke KPK nanti tanggal 9 dan 10 Agustus. Kami sudah koordinasi dengan PP pusat, dan mereka siap akan mendukung, karena itu keterlibatan tipikor,” terang Munaji, ketua Pemuda Pancasila Blora.

***
AKSI unjuk rasa terkait adanya dugaan kecurangan pengisian perangkat desa (perades) di Kabupaten Blora kembali dilakukan.
Dalam demonstrasi kali ini, organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) ikut bergabung dengan mengerahkan massanya bersama dengan para calon perangkat desa gagal (capraga) dan ormas Pemantau Keuangan Nega-ra (PKN).
Aksi yang diikuti sekitar seratus orang tersebut menuntut supaya aparat penegak hukum dapat menangkap dalang yang terlibat dalam dugaan kecurangan perades.


“Tuntutannya khusus untuk penegakan hukum agar penegak hukum benar-benar menindak kasus ini,” ucap Munaji selaku ketua PP Blora di depan Kantor Bupati Blora, Selasa (2/8/2022).
Lanjutnya, Pemuda Pancasila tidak akan tinggal diam, dan tetap terus menyuarakan dugaan kecurangan tersebut, sebelum kasus itu diusut tuntas oleh aparat penegak hukum (APH)
“Kaitan perades ini diduga keras ada aliran-aliran dana suap menyuap dan gratifikasi (yang nilainya) miliaran,” terang dia.
Selain itu terkait dugaan permainan uang dalam seleksi perades ini, pihaknya akan bertolak ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat.
“Rencana ke KPK nanti tanggal 9 dan 10 Agustus. Kami sudah koordinasi dengan PP pusat dan mereka siap akan mendukung, karena itu keterlibatan tipikor,” terang dia. (*)

Melemahkan

0

BUPATI Blora, H. Arief Rohman, SIP, M.Si tanggal 27 Juli 2022 menyerahkan mobil dinas kepada Kapolres Blora, AKBP Fahrurozi, SIK, MM, MH. Pemberian mobil mewah jenis Mitsubishi Pajero Sport itu selain konyol juga tidak tepat waktu hingga memancing reaksi keras dari kelompok masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Bumi Samin.

Pemberian mobil itu menjadi sorotan karena dilakukan di saat banyaknya laporan masyarakat masuk ke Polres Blora terkait dugaan korupsi dan jual beli jabatan perangkat desa (Perades) yang diduga melibatkan pejabat di Pemkab Blora.
Selain itu sebenarnya masih banyak hal lain yang lebih penting dan kritis yang harus diutamakan Pemkab Blora, ketimbang memberikan mobil mewah kepada kepolisian. Karena sebagai lembaga vertikal, Kepolisian Republik Indonesia sudah memiliki rasio kebutuhan armada (kendaraan) dan logistiknya hingga tingkat Polsek.
Dan juga realita yang harus dilihat saat ini, Kabupaten Blora bukanlah daerah penghasil minyak yang masyarakatnya hidup kaya raya, melainkan hanya sebuah kawasan penghasil kayu jati yang rakyatnya hidup prihatin. Di Propinsi Jawa Tengah, Blora masih kategori kabupaten miskin.
Untuk membangun jalan-jalan yang rusak saja, Pemkab Blora tahun ini masih harus pinjam uang bank hingga ratusan miliar. Itu tandanya APBD Kabupaten Blora tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya sendiri. Sementara Kepolisian RI bisa dibilang merupakan lembaga yang sudah mandiri dan mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
Walaupun ada aturan yang membolehkan pemberian kepada Forkompinda, namun pemberian mobil oleh Pemkab Blora kepada Polres Blora itu “ibarat sumbangan fakir miskin kepada orang berada.” Dan, kalau dalam pemberian mobil ke Polres Blora tidak memiliki tendensi apa-apa, seharusnya seluruh jajaran Forkompinda juga diberi fasilitas yang sama seperti halnya Kodim, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri.
Jika dimaksudkan sebagai ucapan terimakasih, pemberian mobil itu layaknya diberikan setelah satu tahun Kapolres baru menunjukkan prestasi kerjanya. Namun jika dimaksudkan untuk membantu kelancaran operasional, bantuan mobil itu malah akan mempersulit kinerja jajaran penyidik di Polres Blora.
Terkait kasus Perades, penyidik akan ewuh pakewuh dalam menegakkan semangat “Presisi” yang merupakan singkatan dari prediktif, responsibilitas, transparasi, dan berkeadilan.
Mengingat Pemkab Blora dan Polres Blora sekarang ini sedang menjadi sorotan masyarakat terkait kasus Perades, seyogyanya Bupati dan Kapolres segera membatalkan akad pinjam pakai mobil seharga 400 jutaan itu.
Karena di mata masyarakat Blora sekarang ini, pemberian mobil itu bisa diartikan untuk melemahkan lembaga kepolisian dalam menangani proses hukum kasus perades yang sekarang ini tidak hanya ramai di tingkat lokal, tetapi gaungnya sudah terdengar hingga ke lembaga hukum di Semarang dan Jakarta.
***

Agus Harimurti Yudhoyono Pimpin Langsung Pendaftaran Partai Demokrat Jadi Peserta Pemilu 2024 di KPU

0

JAKARTA.-

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jumat (5/8/2022) mendatangi Kantor Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2024.
AHY beserta rombongan tiba di KPU pukul 13.40 WIB. AHY beserta rombongan menyerahkan dokumen pendaftaran kepada KPU pada pukul 14.10 WIB. Serta dilakukan penyerahan cindera mata dari Demokrat kepada KPU begitupun sebaliknya.
“Izinkan kami menyerahkan surat pendaftaran Partai Demokrat sebagai peserta Pemilu 2024 beserta dokumen lainnya,” kata AHY di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/8/2022).
AHY menjelaskan selain menyerahkan dokumen pendaftaran yang disyaratkan untuk partai politik peserta pemilu, pihaknya juga menyerahkan daftar alamat kantor hingga daftar anggota yang sudah diadministrasikan dengan baik.
“Daftar sekaligus alamat kantor dari masing-masing tingkatan. Selain itu karena sudah melengkapi surat pernyataan sesuai yang disyaratkan Sipol. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang dipersyaratkan,” kata dia.
Sesuai rencana, Ketum AHY didampingi oleh Sekretaris Jenderal Teuku Riefky H, Bendahara Umum Renville Antonio, Wasekjen Agust Jovan Latuconsina, Direktur Eksekutif Sigit Raditya, KaSatgas Verpol Partai Demokrat yang juga Wasekjen Andi Timo P, Kepala Badan Komunikasi Strategis Herzaky Mahendra Putra, dan jajaran pengurus lainnya.


Ketum AHY memimpin langsung pendaftaran ini untuk menunjukkan komitmen kuat dan keseriusan Partai Demokrat dalam mendukung penuh pelaksanaan Pemilu 2024 yang merupakan momentum penting dalam perjalanan bangsa ini. Pemilu, sebagaimana yang sering disampaikan Ketum AHY dalam berbagai kesempatan, merupakan salah satu elemen terpenting dalam demokrasi. Pemilu juga menjadi barometer kedaulatan rakyat, guna menentukan masa depan kepemimpinan bangsa. Karena itu, Pemilu selalu menghadirkan harapan akan perubahan dan perbaikan, dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi.
Partai Demokrat, yang tahun ini genap berusia 21 tahun, menyambut Pemilu 2024 dengan penuh suka cita dan akan mengawal benar proses demokrasi ini. Demokrat berharap kita semua bisa meletakkan Pemilu 2024 dalam konteks membangun peradaban bangsa, dengan pilar demokrasi yang semakin kuat dan dewasa. Bukan malah semakin menurun seperti halnya demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
PATUT JADI TELADAN
Sementara itu menurut Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Blora, Jateng Tety Indarti SH, langkah memimpin langsung pendataftaran ke KPU dapat memberikan spirit dan meyakinkan kepada para kader Demokrat di garis depan.
“Ketum Partai Demokrat AHY patut menjadi teladan dan inspirator sebagai sosok pimpinan yang amanah, siap membawa perubahan dan kemajuan bangsa Indonesia. (*)

Lupa dan Tidak Punya Uang, Alasan Utama Warga Blora Terlambat Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

0

BLORA.-

Bertempat di Seloparang Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, Kepala UPPD Samsat Blora Achmad Suwoto, Kamis (4/8/2022) menggelar acara sosialisasi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Hadir pada kesempatan itu Padmasari Mestikajati, Anggota Komisi C DPRD Propinsi Jateng dan perangkat desa se-Kecamatan Jepon.


Menurut Suwoto, ada empat faktor yang mempengaruhi terjadinya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Blora.

Yang pertama adalah Lupa (mencapai 56 persen), Kedua tidak punya uang (25 persen), Ketiga sibuk (15 person). “Dan yang terakhir 4 persen yaitu motor rusak dan lain lain,” ujarnya.

Berdasarkan data yang ada lanjut Suwoto, untuk alokasi DBH Pajak Daerah dari PKB, BBNKB serta BPKB dari Pemprov Jateng Tahun 2022 dialokasikan sebesar RP 133.636.373.

“Sedangkan realisasi sampai bulan Juni Tahun 2022 baru mencapai RP 52.556.837.607 atau 39,33%,” tandas Suswoto. (*)

Gunawan Terpilih Menjadi Ketua PPDI Kecamatan Jati, Blora

0

BLORA.-

Bertempat di Pendopo Manggala Praja, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Jati Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Rabu (03/08/2022) mengadakan musyawarah.
Dan, dari hasil musyawarah terpilih Gunawan sebagai Ketua PPDI Kecamatan Jati periode Tahun 2022-2027. Gunawan adalah Sekdes Desa Jegong Kecamatan Jati. Sementara Wakil ketua dijabat Suranto (Desa Gabusan), sekretaris Eka Kristi, bendahara Budi Hartono.
Kegiatan tersebut dihadiri Forkompincam setempat diantaranya Camat Jati Drs. Muhari, Komandan Koramil 11/Jati Kapten Chb M. Rifai, Ketua PPDI Kabupaten Blora Cuk Sudaryanto, Ketua Praja Kecamatan Jati Supardi, Kades Pengkol Jagong Sugiyono dan perwakilan perangkat desa se- Kecamatan Jati.
Dalam pembukaan Ketua Panitia Suramto menyampaikan, bahwa pihaknya sudah berusaha maksimal untuk menyukseskan acara musyawarah yang sempat tertunda itu, sehingga baru Rabu (3/8/2022) bisa terlasana. “Semoga acara musyawarah bisa berjalan lancar dan aman,” ucap Ramto.
Dalam kesempatan itu wakil ketua PPDI lama Jatmiko berpesan kepada ketua dan pungurus terpilih, agar program BPJS Ketenaga Kerjaan yang sudah dirintis oleh pengurus lama agar diteruskan.
“Karena program BPJS ketenaga kerjaan ini akan bermanfaat bagi anggota PPDI itu sendiri,” pesan Jatmiko.


Sementara itu kepala desa Jati yang juga selaku Ketua Praja Kecamatan Jati menyampaikan dukungannya kepada ketua dan anggota PPDI yang terpilih. “Saya sangat mendukung program BPJS ketenaga kerjaan yang telah dicanangkan oleh pengurus lama, maka dari itu bagi Ketua dan pengurus baru nanti diharapkan bisa melaksanakan tugas-tugas yang sudah dijalankan pungurus terdahulu bahkan ditingkatkan iurannya yang tadinya Rp 10.000 ditingkatkan menjadi Rp 20.000,”ujarnya.
Dikesampatan itu Ketua PPDI Kabupaten Blora Cuk Sudaryanto menambahkan, selaku ketua PPDI Kabupaten sangat berterima kasih kepada PPDI yang terdahulu yang telah berjuang sangat gigih sehingga PPDI Kecamatan Jati bisa eksis sampai sekarang.
“Namun ketua lama Pak Basuki dikabarkan sedang sakit maka mari kita bersama-sama mendokan semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta’alauta’ala. Amin,” tambahnya.
Camat Jati Drs Muhari dalam.sambutannya memberi arahan atau wejangan kepada ketua dan pengurus PPDI yang baru periode Tahun 2022 – 2027.
“Saya berharap ketua dan pengurus terpilih bisa bersinergi dengan kepala desa dan perades di desa masing-masing, karena PPDI merupakan mitra kerja kepala desa dan perangkatnya. Harapan saya jadilah pelayan masyarakat yang baik dan amanah,” pungkasnya. (*)

Jalin Silaturahmi, Perhutani KPH Randublatung dan Polres Blora Lakukan Pembinaan Polhut

0

BLORA.-

Bertempat di Aula Kantor Perhutani setempat, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Randublatung bekerjasama dengan Satuan Pembinaan Masyarakat Polisi Resort Blora, Selasa (2/8/2022) mengadakan acara pembinaan fungsi teknis dan kesamarataan Polisi Khusus Kehutanan (POLHUT).
Acara tersebut dihadiri Ipda Sugiyanto KBO Satbinmas Polres Blora dan jajaranya selaku nara sumber, Administratur Perhutani KPH Randublatung Dewanto, Wakil Administratur Wilayah Selatan Kusmanto, dan segenap Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (KBKPH) Asisten Perhutani (ASPER), Kepala Resort Pangkuan Hutan (KRPH) dan Anggota Polhut Mobile Lingkup Perum Perhutani KPH Randublatung.
Menurut Administratur Perhutani Randublatung Dewanto, pembinaan fungsi teknis dan latihan kesamaptaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan penyegaran tentang tugas pokok dan fungsi dari kepolisian khusus kehutanan, agar para anggota Polhut yang ada di Perhutani KPH Randublatung dapat berjalan dengan baik, termasuk dalam mencegah dan menanggulangi bencana alam serta kebakaran hutan.


Ditambahkan oleh Dewanto, pembinaan fungsi teknis dan kesamaptaan ini sangat penting bagi para anggota Polhut yang ada di Perhutani KPH Randublatung.
“Disamping penyegaran kembali tentang tugas pokok dan fungsinya, juga mempersiapkan diri dan kesiap siagaan mencegah dan menggulangi kebakaran hutan dalam menghadapi musim kemarau saat ini,” ujarnya.
KBO Satbinmas Polres Blora Ipda Sugiyanto disela-sela pemberian materinya menyampaikan, bahwa kegiatan seperti ini sangat penting untuk dibangun. Karena kegiatan ini menurut Ipda Sugiyanto tidak hanya pembinaan teknis semata namun ada jalinan silaturahmi dan sinergitas antara Perhutani dan Polres Blora agar semakin terbangun. Dan, Polisi mempunyai kewajiban untuk memberikan arahan, pelatihan, pembinaan serta untuk meningkatan kopetensi anggota Polisi Khusus Kehutanan.
“Hal ini sangat penting dibangun karena tidak hanya pembinaan dan pelatihan teknis semata namun jalinan silaturahmi dan sinergitas antara Perhutani dan Polres Blora juga kian terbangun,” ungkap Ipda Sugiyanto. (*).

PKB Blora Targetkan 13 Kursi dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024

0

BLORA.-

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Blora menargetkan 13 kursi dalam Pemilu Legislatif (Pileg) Tahun 2024 mendatang, naik 5 kursi dari yang diperoleh pada Tahun 2019 lalu yaitu 8 kursi.
Adapun rincian target perolehan kursi antara lain; Dapil 1 (3 kursi), Dapil 2 (2 kursi), Dapil 3 (2 kursi), Dapil 4 (3 kursi), dan Dapil 5 diharapkan menjadi 3 kursi. Jadi, target Tahun 2024 menjadi 13 kursi.
Hal tersebut disampaikan pada saat launching pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) untuk Pemilu 2024 mendatang. Lowongan dibuka untuk pendaftaran caleg DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi hingga DPR RI.
Acara yang diselenggarakan DPC PKB Blora di hotel Grand Mega Cepu tersebut, dihadiri sekitar 100 kader PKB setempat, Bupati Blora Arief Rohman dan Ketua DPW PKB Jawa Tengah, yakni M Yusuf Chudlori.


Dalam launching yang berlangsung 2 jam ini, beberapa kader PKB dari politisi, pengusaha, tokoh muda, hingga pensiunan camat turut mengambil formulir pendaftaran.
Ketua DPC PKB Kabupaten Blora Abdul Hakim mengatakan, target Pileg Tahun 2024 nanti menjadi 13 kursi, tetapi untuk DPRD Provinsinya yang dulu 1 kursi, diharapkan bisa menjadi 2 kursi. “Sebab menurut saya, di Kabupaten Blora masih mampu menaikkan kursi Legislatif,” ujar Hakim, Kamis (4/8/2022).
Sementara itu menurut Bupati Blora Arief Rohman, pihaknya akan terus bersinergi dengan berbagai pihak mulai dari NU, Pesantren, Diniyah dan lainnya. Selain itu berbagai isu baik Pertanian, ramah lingkungan juga sangat perlu diperhatikan.
“Kita juga akan mensukseskan agenda Agenda PKB dari tingkat DPP, DPW, DPC dengan agenda yang menjadi slogan Partai PKB,” terang Arief. (*)