Korandiva-BLORA.– Kesabaran warga Blora terhadap kerusakan jalan provinsi Randublatung–Cepu tampaknya telah mencapai batas. Setelah bertahun-tahun dikeluhkan tanpa solusi yang memadai, warga akhirnya melancarkan aksi protes simbolik dengan menanam pohon pisang dan pepaya di tengah badan jalan yang berlubang, Minggu (31/5/2026).
Tak hanya itu, warga juga membentangkan simbol kartu kuning sebagai bentuk peringatan keras kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai lamban menangani kerusakan infrastruktur vital tersebut.
Aksi yang berlangsung di sejumlah titik ruas jalan itu sekaligus menjadi potret nyata kekecewaan masyarakat terhadap kondisi jalan yang semakin membahayakan pengguna. Dengan swadaya, warga menimbun lubang menggunakan tanah grosok dan memasang pohon sebagai penanda agar pengendara tidak menjadi korban kecelakaan.
Aktivis lokal, Lilik Yuliantoro, menegaskan kartu kuning merupakan simbol kritik terbuka kepada Pemprov Jateng agar tidak terus menutup mata terhadap penderitaan warga pengguna jalan.
“Ini bukan sekadar simbol. Ini peringatan bahwa masyarakat sudah terlalu lama menunggu. Jalan rusak terus memakan korban, sementara perbaikannya tak kunjung terlihat,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, warga juga menyindir respons pemerintah terhadap keluhan yang sebelumnya telah disampaikan Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini. Sebagian masyarakat menilai jawaban yang diberikan belum menyentuh akar persoalan dan belum menghadirkan kepastian kapan jalan akan benar-benar diperbaiki.
“Kami juga rakyat yang taat membayar pajak. Jangan terus menyakiti masyarakat Blora. Jalan ini statusnya jalan provinsi, maka provinsi harus bertanggung jawab,” tegas peserta aksi, Exy Wijaya.
Ironisnya, di tengah gelombang protes warga, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah justru mengumumkan usulan pendanaan tiga ruas jalan lain di Blora melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD), yakni Singget–Doplang–Cepu, Kunduran–Ngawen, dan Todanan–Ngawen.
Kepala DPUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, mengakui keterbatasan anggaran menjadi kendala utama. Tahun ini, dana yang tersedia hanya sekitar Rp5,276 miliar dan diperkirakan cukup untuk menangani sekitar 500 meter jalan saja.
Pernyataan tersebut memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Sebab, kerusakan jalan provinsi di berbagai wilayah Blora mencapai puluhan kilometer, sementara kemampuan anggaran yang tersedia bahkan belum mampu menyentuh satu kilometer secara penuh.
Bagi warga, pohon pisang yang kini berdiri di tengah jalan bukan sekadar penanda lubang. Ia telah berubah menjadi simbol kekecewaan sekaligus kritik telak terhadap lambannya kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat atas infrastruktur yang aman dan layak. (*)
