Korandiva-BLORA.- Nasib petani tebu di Kabupaten Blora disebut sedang berada di titik rawan. Harga yang tidak menentu, biaya produksi yang terus naik, hingga minimnya kepastian program membuat banyak petani terancam gulung tikar. Di tengah situasi itu, Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Blora, Drs. H. Sunoto, memilih turun langsung menekan pemerintah agar tidak tinggal diam.
Rabu (13/5/2026), Sunoto mendatangi Kantor Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan (DP4) Blora. Ia diterima Kepala DP4 Ngaliman, SP., MMA., bersama Sekretaris DP4 Lilik Setyawan, SP., MM. Namun pertemuan itu bukan sekadar silaturahmi biasa. APTRI datang membawa kegelisahan petani tebu yang mulai kehilangan harapan.
“Petani tebu sekarang sedang berjuang hidup mati. Kalau pemerintah tidak serius, jangan salahkan kalau petani makin meninggalkan komoditas tebu,” tegas Sunoto.
Dalam pertemuan tersebut, APTRI menyoroti lambannya realisasi program perluasan areal tebu tahun 2026. Dari target 1.000 hektare yang dicanangkan pemerintah, hingga pertengahan Mei realisasinya baru mencapai 360 hektare. Artinya, masih ada kekurangan 640 hektare yang belum terpenuhi.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan besar soal efektivitas program swasembada gula nasional yang digadang-gadang Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2027. Sebab di lapangan, petani justru mengeluhkan minimnya keberpihakan dan lambatnya eksekusi program.
Kepala DP4 Blora, Ngaliman, mengakui capaian perluasan lahan tebu masih jauh dari target. Pendaftaran calon petani dan calon lahan (CP/CL) bahkan diperpanjang hingga 20 Mei 2026 demi mengejar ketertinggalan.
“Saat ini realisasi baru 360 hektare. Masih kurang 640 hektare,” ujarnya.
Setiap pengajuan CP/CL nantinya akan diverifikasi tim gabungan dari DP4 dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Satu petani maksimal hanya bisa mengajukan lahan seluas 5 hektare.
Di sisi lain, APTRI mencoba menunjukkan keseriusannya. Organisasi tersebut kini memiliki Koperasi Agro Mandiri Sejahtera di Desa Ngapon, Kecamatan Jepon, yang bergerak di bidang penyediaan bibit tebu unggul. Langkah itu disebut sebagai upaya konkret agar petani tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah semata.
Namun persoalan utama tetap belum terjawab: apakah program perluasan tebu benar-benar mampu menyelamatkan petani, atau hanya menjadi proyek target angka di atas kertas?
Penasihat APTRI Blora, Ir. H. Bambang Sulistya, M.MA., mengingatkan agar peluang program bongkar ratoon dan perluasan tebu tidak berhenti pada sosialisasi formalitas belaka. Mantan Sekda Blora itu mendesak pengurus APTRI bergerak cepat membangun kemitraan yang benar-benar menguntungkan petani. (*)
