Korandiva=BLORA.- Nasib ribuan petani tebu di Kabupaten Blora kian terpuruk. Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) setempat bersama para petani terus bergerak, memperjuangkan hak mereka yang kini berada di ambang kebangkrutan.
Setelah menyuarakan keluhan dalam peringatan HUT HKTI ke-53 di Kementerian Pertanian Republik Indonesia, rombongan APTRI kembali mendatangi Kantor Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Rabu (29/4/2026). Mereka melaporkan langsung krisis yang melilit sektor tebu Blora melalui kanal “Lapor Mas Wapres”.
Dalam pertemuan itu, para petani blak-blakan membeberkan kondisi memprihatinkan pabrik gula PT GMM Bulog yang kini praktis lumpuh. Dua unit boiler rusak berat sejak September 2025, membuat giling tebu terhenti mendadak. Dampaknya, musim giling 2026 dipastikan nihil.
Akibatnya, kerugian petani ditaksir menembus Rp 500 miliar. Lebih dari 30.000 petani kini diliputi kecemasan, menyusul ketidakjelasan nasib hasil panen dari sekitar 8.000 hektare lahan yang mulai dipanen Mei ini.
Tak hanya itu, janji pembelian tebu oleh Perum Bulog dengan harga pemerintah juga tak terealisasi. Alasan klasik—keterbatasan anggaran—membuat petani merasa “diberi harapan palsu”.
Kondisi ini memicu potensi gejolak baru. Sejumlah petani mulai menggulirkan wacana mogok bayar utang ke perbankan. Mereka juga mendesak adanya pemutihan utang akibat kegagalan giling yang bukan disebabkan oleh petani.
APTRI mendesak pemerintah pusat turun tangan langsung. Mereka meminta Wakil Presiden mengirim tim pencari fakta ke lokasi, bahkan mengagendakan kunjungan kerja khusus ke Blora.
“Jangan hanya terima laporan ABS. Datang dan lihat sendiri kondisi di lapangan,” tegas perwakilan petani.
Kini, kondisi pabrik gula disebut-sebut semakin memprihatinkan. Aktivitas berhenti total, bahkan aliran listrik telah diputus. Saat malam, kawasan pabrik gelap gulita—simbol matinya harapan ribuan petani tebu Blora. (*)
