Korandiva-BLORA.- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai solusi gizi pelajar dan penggerak ekonomi lokal mulai menuai sorotan tajam. Di lapangan, program bernilai besar ini justru dituding berubah arah: dari misi sosial menjadi arena berburu keuntungan segelintir pemain besar.
Fakta paling mencolok adalah tersingkirnya desa dari desain program. Sejumlah kepala desa mengaku tidak mengetahui pendirian dapur MBG di wilayahnya sendiri. Dalam tata kelola pembangunan, ini bukan sekadar kelalaian, melainkan kegagalan serius: desa tidak dilibatkan sebagai aktor, hanya dijadikan lokasi.
Situasi makin rawan dengan munculnya dapur MBG di tingkat kecamatan yang berpotensi memicu perebutan sasaran penerima manfaat. Tanpa pengaturan jelas, konflik horizontal antarwilayah bukan lagi potensi, tetapi tinggal menunggu waktu.
Di Blora, kondisi ini bertolak belakang dengan narasi besar penguatan rantai pasok lokal yang pernah digaungkan Bupati Arief Rohman dalam Kenduri Desa awal tahun. Hingga kini, janji itu belum menjelma menjadi kebijakan konkret. Rantai pasok lokal masih sebatas slogan, tanpa pijakan implementasi.
Padahal, tanpa fondasi rantai pasok yang kuat, MBG hanya menjadi program konsumsi raksasa—uang miliaran rupiah mengalir deras, tetapi keluar dari daerah.
Kritik serupa juga mencuat di tingkat nasional. Sejumlah pengamat menilai MBG berisiko menjadi proyek top-down klasik: besar secara anggaran, tetapi miskin dampak di akar rumput. Ilusi efek berganda (multiplier effect) yang dijanjikan berpotensi runtuh, karena rantai pasok justru dikuasai pemasok besar dari luar daerah.
Wakil Ketua DPRD Blora, Lanova Chandra Tirtaka, mengingatkan bahwa persoalan utama bukan sekadar pemetaan potensi. Pemerintah harus memastikan keberlanjutan pasokan lokal.
“Jangan hanya sanggup dua minggu. Harus dihitung jangka panjang. Kuncinya sustain, bukan sekadar bisa suplai sesaat,” tegasnya.
Tanpa data riil dan intervensi kebijakan, peluang ekonomi justru akan lepas. Di Blora, nilai belanja bahan baku MBG diperkirakan mencapai Rp11 miliar per hari—angka fantastis yang seharusnya bisa menggerakkan ekonomi desa.
Namun tanpa keberpihakan, angka itu berpotensi menjadi arus keluar uang terbesar dari desa ke luar daerah.
Di sisi lain, kondisi ekonomi desa memang belum siap menyerap peluang besar tanpa pendampingan. Petani dan peternak masih berkutat pada masalah klasik: skala kecil, akses pasar sempit, dan kelembagaan lemah. Dalam situasi ini, menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar sama saja membuka jalan bagi dominasi pemain besar.
Ironi pun tak terhindarkan. Di saat daerah mengeluhkan tekanan fiskal dan pemotongan dana, peluang ekonomi nyata justru dibiarkan menguap
Kini MBG berada di titik krusial. Ia bisa menjadi instrumen strategis penguatan ekonomi desa, atau sekadar program konsumsi yang menjadikan desa pasar belaka.
Jika pemerintah daerah tak segera mengambil peran—membangun ekosistem, mengonsolidasikan pemasok lokal, dan melibatkan desa secara aktif—maka satu hal pasti terjadi: desa tetap menjadi penonton di rumahnya sendiri.
Dan jika itu yang terjadi, MBG bukan solusi. Ia hanya wajah baru dari masalah lama pembangunan—besar di anggaran, kecil di dampak. (*)
