Korandiva-BLORA.– Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blora menggelar Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung di Aula BKPSDM, Jalan Reksodiputro No. 24 Blora, Rabu (25/2/2026), itu bertujuan menyelaraskan program kerja dengan kebutuhan dan masukan para pemangku kepentingan.
Kepala BKPSDM Blora, Heru Eko Wiyono, menegaskan pentingnya sinergitas dan sinkronisasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan. Terlebih, adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat menuntut setiap organisasi perangkat daerah melakukan langkah terobosan dan penajaman program secara selektif.
“Kita perlu melakukan gerakan pengencangan ikat pinggang atau efisiensi anggaran, namun tetap harus mampu mengakomodasi potensi yang ada di Blora. Kami sangat mengharapkan masukan dan gagasan dari Bapak/Ibu untuk menyempurnakan program tahun 2027,” ujarnya.
Dalam paparannya, Heru membeberkan komposisi sumber daya manusia birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora. Saat ini, jumlah Tenaga PPPK tercatat sebanyak 7.121 orang, disusul PNS 5.172 orang, CPNS 197 orang, serta PPPK paruh waktu 62 orang.
Ia juga menyampaikan data kedisiplinan aparatur, khususnya terkait permohonan izin perceraian. Sepanjang periode terakhir, terdapat 25 permohonan yang disetujui dan dua permohonan lainnya ditolak setelah melalui proses evaluasi.
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Blora, Supardi, yang turut hadir dalam forum tersebut, menyampaikan apresiasi atas kinerja dan semangat jajaran BKPSDM. Di tengah pengetatan anggaran, termasuk penghapusan dana aspirasi dewan dan honor narasumber, pihaknya tetap berkomitmen mendukung visi kepala daerah.
“BKPSDM merupakan mitra kerja Komisi A yang harmonis dan komunikatif. Sebagai wakil rakyat, kami siap berjuang demi mewujudkan Blora yang maju, unggul, dan berdaya saing,” tegasnya.
Dalam sesi dialog, Ketua Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Blora, Bambang Sulistya, menyampaikan sejumlah poin strategis. Di antaranya, perlunya dukungan anggaran yang memadai bagi BKPSDM ketika kondisi fiskal daerah kembali normal, serta penegakan disiplin ASN secara konsisten guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, PWRI juga mengusulkan adanya pembekalan bagi aparatur yang akan memasuki masa purnatugas melalui pelatihan dan magang di bidang ekonomi kreatif agar tetap produktif setelah pensiun. PWRI juga berharap dilibatkan dalam setiap penyerahan SK pensiun untuk memberikan motivasi kepada ASN yang memasuki masa purna.
Bambang turut mengajak seluruh ASN menyukseskan gerakan “SOLEH” yang diimbau Bupati Blora, Arief Rohman, yakni mendorong kepedulian sosial melalui kebiasaan berbelanja di pasar tradisional serta menguatkan nilai-nilai Suka sedekah, Olahraga, Lakukan silaturahmi, Enyahkan pikiran negatif, dan Hadirkan semangat peduli.
Forum tersebut dihadiri jajaran kepala OPD, direktur RSUD Blora, Cepu, dan Randublatung, camat se-Kabupaten Blora, serta pimpinan organisasi profesi dan perguruan tinggi, antara lain IDI, IBI, PPNI, PGRI, Poltekkes Kemenkes, dan STAI Blora. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan sebagai komitmen bersama dalam penyusunan RKPD Tahun 2027. (*)
