SUDAH genap satu tahun program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan. Sejak awal diluncurkan, program ini membawa harapan besar: anak-anak sekolah memperoleh asupan gizi lebih baik, angka stunting ditekan, dan beban orang tua berkurang. Secara konsep, MBG adalah wujud kehadiran negara di meja makan generasi masa depan. Namun perjalanan setahun ini menunjukkan bahwa niat baik saja belum cukup tanpa pelaksanaan yang matang dan pengawasan yang ketat.
Di berbagai daerah, termasuk sejumlah sekolah di Kabupaten Blora, pelaksanaan MBG masih menyisakan banyak persoalan. Distribusi tidak merata, keterlambatan pengiriman, hingga kualitas makanan yang kurang layak menjadi keluhan berulang. Ada makanan yang datang sudah dingin, porsi tak sesuai standar gizi, serta menu yang kurang disukai siswa sehingga berujung terbuang. Kondisi ini jelas mengurangi tujuan utama program.
Masalah memuncak saat insiden keracunan massal pada akhir November 2025 yang kemudian ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), setelah ratusan siswa SMPN 1 Blora mengalami mual, muntah, dan diare. Peristiwa ini menjadi alarm keras bahwa aspek keamanan pangan dalam program MBG belum dijalankan dengan disiplin tinggi. Program yang seharusnya menyehatkan justru berisiko membahayakan bila standar diabaikan.
Kesiapan dapur penyedia dan pengawasan mutu menjadi titik lemah yang tak bisa ditutup-tutupi. Program berskala besar menuntut standar kebersihan, pengolahan, dan distribusi yang profesional. Namun fakta di lapangan menunjukkan masih ada penyedia dengan fasilitas terbatas dan kontrol kualitas yang longgar. Di sisi lain, koordinasi antarlembaga juga belum solid, membuat sekolah sering menanggung beban teknis di luar tugas utama mereka sebagai institusi pendidikan.
Disayangkan pula, sempat beredar surat perjanjian MoU program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Blora yang memuat poin kontroversial, meminta pihak sekolah merahasiakan insiden seperti keracunan atau makanan basi dari publik dan media.
Juga, dalam beberapa kejadian terkait MBG, muncul sikap aparat yang justru membatasi ruang gerak media untuk meliput dan menulis peristiwa di lapangan. Pendekatan semacam ini keliru. Pers bukan musuh program, melainkan bagian dari kontrol sosial agar pelaksanaan kebijakan publik tetap berada di jalur yang benar. Menutup informasi hanya akan menimbulkan kecurigaan dan menggerus kepercayaan masyarakat.
Meski demikian, MBG bukan tanpa manfaat. Di sejumlah sekolah, program ini membantu siswa yang sebelumnya datang tanpa sarapan dan meningkatkan semangat belajar mereka. Artinya, fondasi tujuan program sudah tepat, tetapi pelaksanaan di lapangan masih perlu pembenahan serius agar manfaatnya dirasakan merata dan aman.
Memasuki tahun kedua, evaluasi menyeluruh adalah keharusan. Perbaikan distribusi, standarisasi ketat dapur penyedia, pengawasan rutin kualitas makanan, pelibatan UMKM lokal yang dibina profesional, variasi menu sesuai selera anak, serta saluran pengaduan yang responsif harus segera diwujudkan. Yang tak kalah penting, keterbukaan informasi harus dijaga. Anak-anak kita tidak butuh program yang hanya terdengar megah, tetapi makanan bergizi yang benar-benar layak di piring mereka setiap hari. MBG harus dibuktikan sebagai komitmen nyata, bukan sekadar proyek besar. (*)
