Korandiva-BLORA.- Sebanyak 83 sekolah dasar di Kabupaten Blora kini telah menerima anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam program pendidikan inklusi. Meski demikian, keterbatasan fasilitas dan tenaga pengajar masih menjadi kendala utama.
Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, S.Pd., M.H., menilai bahwa sudah saatnya pembangunan Unit Layanan Disabilitas (ULD) mulai dirintis sebagai pusat layanan bagi siswa ABK.
“Kalau ke depan bisa disentralisasi dalam sebuah unit, akan lebih mudah bagi anak-anak tersebut untuk bergaul dan mengakses pendidikan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (15/9/2025).
Menurut Siswanto, Dinas Pendidikan perlu mulai menyusun perencanaan pembangunan ULD untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Perencanaan tersebut harus mencakup tahapan-tahapan kerja yang jelas dari tahun ke tahun.
“Pembangunan sumber daya manusia merupakan bagian dari visi misi kepala daerah, dan di dalamnya termasuk pendidikan inklusif. Pendidikan harus bisa diakses semua orang, tanpa kecuali,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya penyusunan grand desain pendidikan inklusif selama lima tahun yang kemudian dipecah ke dalam rencana kerja tahunan. “Setiap tahun harus jelas apa saja yang akan dicapai — mulai dari pembangunan gedung, penyusunan kurikulum, pelatihan sumber daya manusia, penganggaran, hingga program sosialisasinya,” jelas Siswanto.
Terkait anggaran, Siswanto menyatakan hal tersebut bisa dibahas bersama ketika grand desain dan rencana tahunan sudah tersusun dengan matang.
“Nantinya bisa disinergikan antara program pemerintah daerah dan DPRD. Kita juga akan lakukan tinjauan langsung ke lokasi sebagai bagian dari persiapan,” pungkasnya. (*)
