Korandiva-BLORA.— Pemerintah Kabupaten Blora mulai melakukan pemetaan terhadap sekitar 4.000 sumur minyak rakyat yang tersebar di 37 desa. Sumur-sumur ini nantinya akan dikelola melalui jalur koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Bupati Blora, Arief Rohman, menyampaikan bahwa pemetaan tersebut dilakukan sebagai langkah awal untuk mengajukan usulan resmi kepada Gubernur Jawa Tengah. Identifikasi dan verifikasi potensi sumur minyak dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Forkompimda, Pertamina, SKK Migas, Dinas ESDM Provinsi, serta camat dan kepala desa.
“Tugas kita sekarang adalah melakukan pendataan dan memberikan rekomendasi atas potensi sumur minyak rakyat di Blora. Setelah data lengkap, baru kita ajukan ke Pak Gubernur,” jelas Bupati Arief seusai rapat koordinasi di Gedung Setda Blora, Selasa (12/8/2025).
Ia menegaskan bahwa Pemkab Blora memberikan ruang seluas-luasnya bagi koperasi, BUMD, dan UMKM untuk turut serta dalam pengelolaan sumur rakyat. Saat ini, pihaknya masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari tim gabungan yang akan mengoordinasikan proses lanjutan.
Dari ribuan sumur yang sudah terdata, sebanyak 1.221 sumur di enam desa telah melalui proses verifikasi oleh tim dari Dinas ESDM. Skema pembagian hasil produksi akan dibahas lebih lanjut setelah proses administrasi rampung.
Bupati Arief optimistis, langkah ini tidak hanya akan mendorong legalitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya energi di tingkat lokal, tetapi juga membuka peluang lapangan kerja bagi ribuan warga. “Nanti akan ditentukan mana saja sumur yang bisa mendapatkan izin resmi dari pemerintah,” pungkasnya. (*)
