Korandiva – BLORA.- Banyak penambang minyak sumur tua di Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Blora, menginginkan kerjasama langsung dengan PT Blora Patra Energy (BPE) tanpa melalui Perkumpulan Penambang Minyak Sumur Timba Ledok (PPMSTL). Hal ini disampaikan anggota DPRD Blora, Ir. Siswanto, saat ditemui wartawan, Rabu (2/7/2025).
Menurut Siswanto, sistem saat ini merugikan penambang karena 94 persen pembayaran dari Pertamina, hanya 77 persen yang diterima oleh penambang melalui PPMSTL. “Jika penambang bisa bekerjasama langsung dengan BPE, mereka akan memperoleh hasil lebih be-sar dari yang sekarang,” ujarnya.
BPE menunjuk PPMSTL sebagai koordinator pengelolaan minyak di Ledok. Namun, skema berbeda diterapkan di wilayah Semanggi, dimana BPE melakukan transaksi langsung dengan para penambang.
“Kalaupun nantinya tetap bekerjasama dengan PPMSTL, saya harap ada opsi bagi penambang di Ledok untuk bisa bertransaksi langsung dengan BPE,” tegas
Siswanto yang juga politisi Fraksi Golkar dan warga Desa Ledok.
Kerjasama antara BPE dan PPMSTL secara resmi telah berakhir sejak Februari 2025, bersamaan dengan berakhirnya izin pengelolaan sumur tua dari Pertamina.
Menyikapi rencana perpanjangan izin oleh Pertamina, Siswanto mendesak agar BPE terlebih dahulu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PPMSTL sebelum memperpanjang kemitraan.
“Pemerintah saat ini sedang fokus pada efisiensi dan pemangkasan jalur distribusi. BPE seharusnya mengikuti arah kebijakan ini dengan menyederhanakan rantai kerjasama, termasuk menghapus perantara yang membebani penambang,” pungkasnya. (*)
